Author: ILNAS

Laba Bersih BSI Tembus Rp 1,87 Triliun di Tiga Bulan Pertama 2025

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatatkan kinerja positif pada kuartal pertama tahun 2025, dengan laba bersih mencapai Rp 1,87 triliun.
Pejabat sementara Direktur Utama BSI, Bob Tyasika Ananta, menyampaikan bahwa pencapaian ini mengalami kenaikan sekitar 10,05% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang saat itu mencatatkan laba bersih sebesar Rp 1,7 triliun.

“BSI berhasil membukukan laba bersih Rp 1,87 triliun, tumbuh sekitar 10,05% secara tahunan,” ujar Bob dalam konferensi pers kinerja kuartal I 2025 yang digelar secara virtual pada Rabu (30/4/2025).

Pertumbuhan ini turut ditopang oleh pendapatan berbasis komisi (fee based income) yang mengalami peningkatan signifikan sebesar 39,3%, sehingga mencapai Rp 1,71 triliun per Maret 2025. Selain itu, dana murah (CASA) BSI juga mengalami penguatan dengan nilai mencapai Rp 195 triliun pada akhir kuartal pertama.

Bob menambahkan bahwa total aset BSI tumbuh sebesar 12,01% secara tahunan menjadi Rp 401 triliun. Sementara itu, penyaluran pembiayaan meningkat 16,21% yoy menjadi Rp 287 triliun, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) turut bertumbuh 7,40% yoy menjadi Rp 319 triliun.

“Alhamdulillah, kinerja keuangan BSI terus menunjukkan pertumbuhan yang solid dari tahun ke tahun. Pada kuartal pertama 2025, pertumbuhan BSI bahkan melampaui rata-rata pertumbuhan industri perbankan dengan tetap menjaga kualitas,” kata Bob.

Secara umum, pada awal 2025, pangsa pasar perbankan syariah terhadap keseluruhan industri perbankan nasional masih relatif stabil, meski terdapat sedikit penurunan pada sisi aset sebesar 23 basis poin menjadi 7,44%.

Di sisi lain, BSI menunjukkan peningkatan pangsa pasar. Dari sisi pembiayaan, market share naik menjadi 3,58% dari sebelumnya 3,56%. Sementara itu, pada aspek aset, pangsa pasar BSI tumbuh satu basis poin menjadi 3,29%.

“Market share BSI terus mengalami pertumbuhan yang konsisten, baik dari sisi aset, pembiayaan, maupun DPK,” pungkas Bob.

Rhoma Irama Ajak Pejabat Jauhi Korupsi Saat Tampil di KPK

Legenda musik dangdut Indonesia, Rhoma Irama, turut meramaikan acara di Gedung ACLC KPK, Jakarta, pada Selasa (29/4/2025), dengan membawakan sejumlah lagu bertema sosial. Dalam penampilannya, ia menyampaikan harapannya agar para pejabat dan masyarakat umum menjauhi praktik korupsi dan merasa takut mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK.

Rhoma tampil dalam rangkaian acara kolaborasi musik angklung antara KPK dan komunitas Angklung Perempuan Indonesia (API). Membawa gitar andalannya, ia menyampaikan pesan moral melalui lagu-lagunya, seperti “Indonesia”, “Keramat”, “Judi”, dan “Mirasantika”.

“Kita doakan supaya tidak ada lagi yang tertarik melakukan korupsi, semoga mereka semua merasa enggan terhadap rompi oranye,” ujar Rhoma usai penampilannya.

Ia juga menyatakan rasa bangganya dapat berkontribusi dalam kampanye antikorupsi dan menekankan pentingnya mencegah segala bentuk kejahatan, termasuk korupsi, melalui pendekatan budaya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya edukasi publik lewat pendekatan seni. Ia berpendapat bahwa nilai-nilai antikorupsi dapat lebih mudah dipahami masyarakat lewat syair lagu dan pertunjukan seni.

“Melalui seni, nilai-nilai antikorupsi bisa tersampaikan dengan cara yang lebih menyentuh,” kata Ibnu.

Penampilan Rhoma Irama ini pun didukung oleh iringan musik angklung dari API, menambah kekayaan nuansa budaya dalam penyampaian pesan moral kepada publik.

1.750 Warga Baduy Siap Laksanakan Tradisi Seba ke Rangkasbitung dan Serang

Sebanyak 1.750 orang dari komunitas Baduy akan melaksanakan tradisi Seba Baduy, yang melibatkan kunjungan ke Pemerintah Kabupaten Lebak di Rangkasbitung dan Pemerintah Provinsi Banten di Kota Serang.
“Tahun ini merupakan Seba besar. Saat ini, sudah ada 1.750 peserta yang mendaftar, dan jumlah ini kemungkinan masih akan bertambah,” ungkap Kepala Desa Kanekes, Oom, saat dihubungi pada Senin (28/4/2025).

Oom menambahkan, ritual ini akan diikuti oleh 100 orang dari Baduy Dalam dan ribuan lainnya dari Baduy Luar. Seba akan dimulai pada 2 Mei di Rangkasbitung, dilanjutkan pada 3 Mei di Kota Serang.

“Ya, Seba akan dimulai pada 2 Mei,” ujar Oom.

Saat ini, warga Baduy tengah mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk ritual tersebut, seperti membuat gula aren, laksa, dan mengumpulkan hasil bumi seperti beras dan pisang. Hasil bumi ini nantinya akan diserahkan kepada kepala daerah atau bapak gede.

“Perbedaan Seba gede dan leutik (besar dan kecil) terletak pada jumlah peserta dan tambahan barang bawaan, seperti alat masak yang akan diberikan kepada bapak gede,” tambahnya.

Trump Mulai Penambangan Laut Dalam, China Anggap Langkah Ini Melanggar Hukum Internasional

Presiden AS, Donald Trump, mengesahkan sebuah perintah eksekutif yang membuka jalan bagi praktik penambangan laut dalam yang kontroversial. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi dominasi China dalam rantai pasokan mineral penting. Pemerintah AS berfokus untuk mempercepat eksplorasi dan pengambilan mineral strategis seperti nikel, tembaga, dan unsur tanah jarang yang terkandung di dasar laut, baik di wilayah perairan AS maupun internasional. Trump menyatakan, “Keamanan nasional dan ekonomi AS sangat bergantung pada pemeliharaan kepemimpinan di bidang sains, teknologi, dan pengelolaan sumber daya mineral dasar laut.”

Tindakan ini juga dilihat sebagai upaya untuk menanggapi pengaruh China yang semakin besar terkait dengan sumber daya mineral laut dalam. Penambangan laut dalam melibatkan penggunaan alat berat untuk mengekstraksi mineral dan logam dari dasar laut, yang digunakan dalam berbagai produk seperti baterai kendaraan listrik, turbin angin, dan panel surya.

Meskipun para pendukungnya berpendapat bahwa penambangan laut dalam dapat menciptakan industri yang menguntungkan dan mengurangi ketergantungan pada penambangan di daratan, para ilmuwan memperingatkan bahwa dampak lingkungan dari kegiatan ini masih belum sepenuhnya dipahami. Kelompok-kelompok lingkungan menilai bahwa penambangan laut dalam tidak dapat dijalankan secara berkelanjutan dan dapat menyebabkan kerusakan besar pada ekosistem laut serta kepunahan spesies. Arlo Hemphill dari Greenpeace AS mengkritik rencana pemerintah tersebut dengan menyatakan bahwa ini adalah langkah yang merusak dan mengabaikan prinsip-prinsip multilateralisme yang telah disepakati secara internasional.

International Seabed Authority (ISA), yang merupakan badan PBB yang mengawasi kegiatan penambangan laut dalam, berusaha untuk menetapkan regulasi yang ketat untuk mengatur ekstraksi sumber daya dari dasar laut. Tindakan AS ini menuai kecaman dari China, yang menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional. Negara-negara lain, termasuk China, juga menunda penerbitan izin untuk kegiatan serupa sampai ada kesepakatan tentang bagaimana sumber daya laut dalam akan dibagi.

China sendiri merupakan pemain utama dalam produksi mineral penting global, termasuk tanah jarang, kobalt, dan litium. Frustrasi AS dengan posisi tertinggal di sektor ini semakin mendorong langkah-langkah tersebut. “Kami ingin memastikan bahwa AS dapat mengungguli China dalam pengelolaan sumber daya laut dalam,” ungkap seorang pejabat AS.

Untuk mendukung tujuan ini, perintah eksekutif Trump memerintahkan percepatan pemberian izin eksplorasi dan penambangan baik di perairan domestik maupun luar negeri.

Kekerasan di Kashmir: India dan Pakistan Bertempur Lagi Setelah Serangan Mematikan

Ketegangan antara India dan Pakistan semakin memuncak setelah serangan yang mengakibatkan 26 korban jiwa di kawasan Kashmir beberapa hari lalu. Bentrokan senjata kembali terjadi antara tentara India dan Pakistan di wilayah yang dipersengketakan tersebut.

Ini menandakan sudah dua hari berturut-turut pasukan kedua negara terlibat dalam pertikaian di Kashmir, menyusul insiden mematikan yang menurut pihak India melibatkan dukungan dari Pakistan, yang selama ini menjadi rival utama mereka.

Hubungan India dan Pakistan telah mencapai titik terburuk dalam beberapa tahun terakhir, setelah India menuduh Pakistan terlibat dalam mendukung “terorisme lintas batas” menyusul serangan besar-besaran terhadap warga sipil di Kashmir, yang mayoritas penduduknya Muslim, yang dianggap sebagai yang paling mematikan dalam 25 tahun terakhir.

Pakistan membantah terlibat dalam serangan tersebut, menyebut klaim yang menghubungkan negaranya dengan serangan di Pahalgam, Kashmir, sebagai tuduhan yang “tidak masuk akal.”

Menurut pernyataan militer India yang dilansir AFP pada Sabtu (26/4/2025), insiden penembakan dengan senjata ringan yang terjadi “tanpa provokasi” melibatkan sejumlah pos tentara Pakistan sepanjang Garis Kontrol di Kashmir pada malam hari, mulai Jumat (25/4) hingga Sabtu (26/4).

“Pasukan India memberikan respons yang sesuai dengan menggunakan senjata ringan,” kata pernyataan militer India.”Mereka menambahkan bahwa tidak ada laporan mengenai korban jiwa,” ujar pernyataan tersebut.

Hingga saat ini, pihak Pakistan belum memberikan konfirmasi resmi mengenai kejadian tersebut. Namun, kedua negara telah mengakui adanya pertikaian antara pasukan mereka pada malam sebelumnya.

PBB pun mendesak kedua negara, yang memiliki sejarah konflik, untuk “menahan diri dan menghindari eskalasi lebih lanjut.”

Sejak kedua negara merdeka pada tahun 1947, Kashmir telah terbagi antara India dan Pakistan.Keduanya mengklaim wilayah tersebut secara penuh, namun masing-masing memerintah bagian yang dikuasai.

Sejak 1989, kelompok-kelompok pemberontak telah berperang di wilayah Kashmir yang dikuasai India, menuntut kemerdekaan atau agar wilayah tersebut digabungkan dengan Pakistan.

Serangan mematikan yang menewaskan 26 orang di Pahalgam, Kashmir, pada Selasa (22/4), memicu operasi besar-besaran oleh pasukan India untuk memburu para pelaku.Polisi New Delhi menyebutkan bahwa dua di antaranya diduga merupakan warga negara Pakistan.

China Bereaksi Keras Terhadap Pelayaran Kapal Perang AS di Dekat Taiwan

Militer Tiongkok mengerahkan kekuatan Angkatan Laut dan Angkatan Udara untuk mengawasi serta memberikan peringatan kepada kapal perang milik Amerika Serikat (AS) yang terpantau melintasi wilayah sensitif di Selat Taiwan. Beijing mendesak Washington agar menghentikan kegiatan semacam ini.

Angkatan Laut AS, yang terkadang berlayar bersama kapal dari negara sekutunya, rutin melintasi Selat Taiwan, biasanya sekali dalam sebulan. China, yang mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, bersikeras bahwa jalur laut strategis tersebut berada dalam kedaulatannya.

Pada awal bulan ini, Beijing kembali menggelar latihan militer di sekitar Taiwan, yang memicu protes keras dari pemerintah Taipei serta kekhawatiran dari AS dan negara-negara sekutunya.

Komando Zona Timur Tentara Pembebasan Rakyat (PLA)—nama resmi militer Tiongkok—melalui pernyataan yang dikutip oleh Reuters pada Jumat (25/4/2025), mengidentifikasi kapal perang AS yang melintas pada Rabu (23/4) waktu setempat sebagai USS William P Lawrence, kapal perusak berpeluru kendali.

Dalam pernyataan tersebut, PLA menilai bahwa komentar dari pihak AS telah membalikkan fakta, menyalahartikan prinsip-prinsip hukum, serta menyesatkan opini publik dan komunitas internasional. Mereka juga menegaskan telah meminta AS untuk menghentikan tindakan yang dianggap provokatif dan bersedia bekerja sama demi menjaga stabilitas di kawasan Selat Taiwan.

Komando tersebut turut merilis sebuah video pendek di media sosial, menampilkan anggota Angkatan Laut Tiongkok sedang mengamati kapal perang AS melalui teropong dari kejauhan.

Hingga saat ini, pihak Angkatan Laut AS belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan dari pihak Tiongkok tersebut.

Terakhir kali militer AS mengeluarkan pernyataan publik mengenai pelayaran kapal perangnya di Selat Taiwan adalah pada bulan Februari lalu.

PM Fiji Sebut Hibah USD 6 Juta dari Prabowo Sebagai Bantuan yang Sangat Berarti

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan bantuan berupa hibah senilai USD 6 juta kepada Republik Fiji. Perdana Menteri Fiji, Sitiveni Rabuka, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Prabowo atas bantuan tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi hibah sebesar 12 juta dolar Fiji, yang setara dengan sekitar 6 juta dolar AS, yang memiliki dampak besar bagi negara kami, terutama sebagai bantuan yang tidak mengandung kewajiban utang,” kata PM Rabuka setelah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

“Ini adalah bantuan yang sangat berarti bagi kami, dan kami sangat berterima kasih kepada Anda dan pemerintah Indonesia,” lanjutnya.

PM Rabuka juga menyampaikan keyakinannya akan komitmen Indonesia dalam meningkatkan hubungan kedua negara. Dia mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Indonesia untuk menjalin kerja sama dalam berbagai bidang, termasuk pelatihan militer. “Kami akan memanfaatkan semua kesempatan yang telah Anda buka bagi rakyat dan pemerintah kami. Saat ini, salah satu perwira senior polisi kami sedang menjalani pelatihan di sekolah staf Anda, dan kami berharap dapat terus melanjutkan kerja sama ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo juga menyampaikan undangan bagi pemuda Fiji untuk belajar di berbagai institusi pendidikan di Indonesia, termasuk pelatihan militer. “Kami mengundang generasi muda Fiji untuk belajar di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, baik di bidang vokasi, teknik, pertanian, maupun pelatihan militer. Kami siap bekerja sama dalam bidang darat, laut, dan udara untuk mengembangkan kemampuan militer Fiji,” kata Prabowo.

Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk memperluas program beasiswa sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral kedua negara. “Indonesia berkomitmen untuk memperkuat kemitraan dengan negara-negara Pasifik. Kami akan terus memperluas program beasiswa dan meningkatkan kerja sama di berbagai sektor demi mempererat hubungan antara masyarakat Indonesia dan Fiji,” ujarnya.

Serangan Drone Rusia di Ukraina: Bus Pekerja Diserang, 9 Tewas

Serangan drone Rusia menargetkan sebuah bus yang membawa para pekerja di wilayah Dnipropetrovsk, Ukraina.Akibat serangan ini, setidaknya sembilan orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Gubernur Sergiy Lysak mengungkapkan melalui akun Telegram-nya, “Serangan dari musuh telah merenggut sembilan nyawa” di kota Marganets, yang terletak di bagian tenggara Ukraina, seperti dilaporkan oleh kantor berita AFP pada Rabu (23/4/2025).

Lysak juga menambahkan, “Jumlah korban yang terluka terus bertambah,” dengan total saat ini mencapai 30 orang.

Selain itu, otoritas Ukraina melaporkan adanya kebakaran di beberapa wilayah pada malam sebelumnya, setelah serangan-serangan dari Rusia. Serangan serupa juga dilaporkan terjadi di sejumlah kota besar, termasuk Kyiv, Kharkiv, Poltava, dan Odesa.

Di sisi lain, di Rusia, satu orang dilaporkan terluka akibat serangan di wilayah Belgorod.

Serangan ini terjadi menjelang dimulainya putaran pembicaraan baru yang akan melibatkan utusan dari Amerika Serikat, Ukraina, dan negara-negara Eropa, yang dijadwalkan berlangsung di Inggris pada Rabu (23/4). Pembicaraan ini bertujuan untuk mencari solusi mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun antara Rusia dan Ukraina.

Menanti Langkah Nyata: Pajak Karbon Masih dalam Pertimbangan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyerahkan sepenuhnya kewenangan mengenai Peraturan Pemerintah (PP) tentang pajak karbon kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Meski regulasi terkait sudah dirancang, hingga kini implementasinya belum dimulai.

Diaz Hendropriyono selaku Wakil Menteri Lingkungan Hidup mengungkapkan bahwa kementeriannya belum ikut serta dalam diskusi mengenai pajak karbon dengan Kementerian Keuangan.Ia menjelaskan bahwa saat ini Kemenkeu masih mengevaluasi urgensi penerapan kebijakan tersebut.

“Sepertinya Kemenkeu sedang mempertimbangkan apakah sudah saatnya pajak karbon diterapkan, atau menunggu hingga skema perdagangan karbon lebih berkembang. Saya tidak mengetahui pasti alasan di balik pertimbangannya,” ujar Diaz ketika ditemui awak media di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Diaz juga menambahkan bahwa KLH telah menyampaikan permohonan kepada Kemenkeu agar regulasi terkait pajak karbon segera diterbitkan. Namun, ia mengakui bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan Kemenkeu.

“Kami saat ini hanya bisa menunggu dan melihat perkembangan. Yang jelas, kami berharap ada diskusi lanjutan dengan Kemenkeu mengenai apakah kebijakan ini perlu segera dijalankan, ditunda, atau mungkin ada pendekatan lain. Karena hal ini berkaitan dengan ranah fiskal yang menjadi kewenangan mereka,” jelas Diaz.

Sebelumnya, Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, juga pernah menyampaikan rencana untuk bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani guna membicarakan regulasi pajak karbon dan kebijakan emisi sektoral.

Dalam pernyataannya, Hanif berharap Kemenkeu bisa lebih memperhatikan dan menimbang pentingnya penerapan pajak karbon, mengingat kebijakan ini dinilai krusial untuk mendorong investasi besar, terutama dari luar negeri.

“Tadi saya berencana bertemu Ibu Menteri Keuangan untuk berdiskusi,” kata Hanif kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (20/1/2025).

Abdul Latif Ceritakan Permintaan Zarof Ricar soal PK Kasus Eddy Rumpoko

Abdul Latif, yang pernah menjabat sebagai hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA), mengungkapkan bahwa Zarof Ricar, mantan pejabat MA yang dikenal sebagai makelar kasus, pernah memintanya untuk membantu dalam peninjauan kembali (PK) kasus gratifikasi yang melibatkan almarhum Eddy Rumpoko, mantan Wali Kota Batu, Jawa Timur. Latif mengaku menolak permintaan tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Abdul Latif ketika dia menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan suap vonis bebas untuk terdakwa Ronald Tannur, yang melibatkan Zarof Ricar dan pengacara Ronald, Lisa Rachmat, di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin (21/4/2025). Latif menyatakan bahwa dia tidak ingat waktu pasti pertemuan dengan Zarof yang berkaitan dengan permintaan tersebut.

Ketika jaksa menanyakan apakah Zarof pernah menemui saksi untuk membahas PK tersebut, Latif menjawab bahwa dia tidak ingat detilnya, namun kemungkinan pertemuan itu terjadi. “Saya menolak permintaan itu, karena saya ingin membaca lebih dulu fakta dan alasan hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut,” ungkap Latif.

Lebih lanjut, Latif mengungkapkan bahwa Zarof yang saat itu menjabat sebagai Kepala Balitbang MA, menawarkan uang sebagai ucapan terima kasih senilai Rp 1 miliar setelah pertemuan mereka. Latif menegaskan bahwa dia menolak tawaran tersebut dengan mengajak Zarof untuk salat berjamaah.

Selain itu, dalam kasus yang sedang disidangkan, jaksa mengungkap bahwa Meirizka didakwa memberikan suap agar anaknya, Ronald Tannur, divonis bebas dalam kasus kematian Dini Sera. Suap itu diserahkan kepada tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani kasus tersebut, yang kini telah menjadi terdakwa.

Zarof Ricar sendiri didakwa menerima gratifikasi dalam jumlah besar selama masa jabatannya di MA, serta terlibat dalam praktik makelar perkara terkait vonis bebas Ronald Tannur.