Bawaslu Kendari: Dua Kecamatan Jadi Daerah Rawan Politik Uang

Pada 27 September 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kendari mengumumkan hasil pengawasan mereka yang menunjukkan bahwa dua kecamatan di Kendari, Sulawesi Tenggara, menjadi daerah yang rawan praktik politik uang menjelang pemilihan umum 2024.

Identifikasi Daerah Rawan Politik Uang

Dua kecamatan yang diidentifikasi oleh Bawaslu sebagai daerah rawan adalah Kecamatan Mandonga dan Kecamatan Poasia. Ketua Bawaslu Kendari, La Ode Abdul Hakim, menyatakan bahwa daerah tersebut rentan terhadap praktik politik uang berdasarkan data hasil pengawasan di lapangan. Pihaknya menemukan indikasi bahwa tim sukses dari beberapa kandidat berupaya mempengaruhi pemilih dengan memberikan uang atau barang.

Upaya Pencegahan dan Pengawasan Ketat

Bawaslu Kendari berjanji untuk memperketat pengawasan di kedua kecamatan ini demi menjaga integritas pemilu. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain memperbanyak patroli pengawasan, memasang spanduk imbauan anti-politik uang, serta mengedukasi masyarakat melalui kampanye sosial. Abdul Hakim mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang menjadi kunci penting dalam menekan praktik-praktik curang ini.

Kerja Sama dengan Aparat Penegak Hukum

Selain meningkatkan pengawasan, Bawaslu juga bekerja sama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Abdul Hakim menjelaskan bahwa setiap laporan terkait politik uang akan segera ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan jika terbukti, pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai undang-undang yang berlaku. “Kami tidak segan-segan menindak siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk calon atau tim sukses mereka,” tegasnya.

Harapan Pemilu Bersih di Kendari

Bawaslu berharap dengan pengawasan yang ketat dan kerja sama masyarakat, Pemilu 2024 di Kendari dapat berjalan bersih, adil, dan tanpa kecurangan. “Kami ingin memastikan bahwa Pemilu ini tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga bebas dari praktik kotor yang dapat merusak demokrasi,” ujar Abdul Hakim. Bawaslu pun mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan indikasi politik uang di sekitar mereka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *