Anggota Komisi IV DPR, Arif Rahman, menyarankan pembentukan tim investigasi khusus untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di kawasan pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten. Pembangunan pagar ini menjadi perhatian publik setelah ditemukan di area Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) yang diduga dibangun tanpa prosedur perizinan yang jelas.
Arif menegaskan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah menginstruksikan agar pagar tersebut dibongkar. Namun, dia juga menekankan perlunya pengungkapan aktor utama di balik proyek kontroversial ini. “Saya sangat mendukung kebijakan Presiden Prabowo untuk membongkar pagar bambu laut di PIK 2. Tapi, yang jauh lebih penting adalah membentuk Tim Investigasi guna mengidentifikasi siapa pelaku dan pihak yang bertanggung jawab,” ujar Arif Rahman pada Jumat (17/1).
Sebagai anggota Partai NasDem, Arif juga menyampaikan bahwa diperlukan evaluasi terhadap kinerja kementerian terkait, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah kepemimpinan Wahyu Sakti Trenggono. Menurutnya, proyek pagar laut ini tidak mungkin diselesaikan dalam waktu singkat, sehingga patut diduga sudah berjalan cukup lama tanpa pengawasan yang memadai. “Proyek sepanjang ini tentu tidak selesai dalam satu malam. Ada indikasi bahwa proyek ini berlangsung lama tanpa ada tindakan konkret, meskipun masyarakat sudah melaporkannya,” jelas Arif.
Ia juga menyinggung kemungkinan bahwa proyek ini melibatkan pihak pengembang kawasan PIK 2. Jika hal tersebut terbukti, Arif mendesak pemerintah untuk memberikan sanksi tegas sesuai aturan hukum. Dia bahkan mengusulkan agar proyek ini ditinjau ulang apakah masih layak dikategorikan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), terutama jika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo telah memberikan lampu hijau untuk menyegel dan membongkar pagar tersebut. Muzani menjelaskan bahwa keputusan ini diambil sebagai respons atas polemik yang berkembang di masyarakat. “Presiden Prabowo telah menyetujui agar pagar laut tersebut disegel, dan beliau juga memerintahkan agar pagar tersebut segera dibongkar serta dilakukan investigasi mendalam,” ungkap Muzani pada Rabu (15/1) di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Persoalan pagar laut ini terus memicu perdebatan, terutama karena proyek tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan terkait izin lingkungan serta dampak terhadap ekosistem pesisir. Publik berharap agar pemerintah dan pihak terkait segera mengambil tindakan konkret untuk menyelesaikan masalah ini guna menghindari keresahan yang lebih besar.