Category: Politik

Langkah Diam-Diam Mesir dan Israel: Misi Gencatan Senjata di Tengah Krisis Gaza

Kepala Intelijen Mesir, Hassan Rashad, melakukan pertemuan penting dengan delegasi Israel yang dipimpin oleh Menteri Urusan Strategis Ron Dermer di Kairo, dalam upaya meredakan konflik berkepanjangan di Jalur Gaza. Pertemuan ini dilaporkan berlangsung setelah delegasi Hamas meninggalkan ibu kota Mesir pada Sabtu lalu. Diskusi antara Mesir dan Israel difokuskan pada gencatan senjata, yang menjadi bagian dari negosiasi tidak langsung dengan kelompok perlawanan Palestina tersebut.

Brigadir Jenderal Tarek Al-Akari, pakar urusan strategis Mesir, menilai bahwa dialog ini menunjukkan meningkatnya keseriusan Mesir dalam menghentikan agresi yang terus berlangsung di Gaza. Ia menggambarkan pembicaraan tersebut sebagai upaya yang serius, walau belum ada informasi detail yang diungkap ke publik. Di sisi lain, Hamas mengonfirmasi bahwa kunjungan mereka ke Kairo telah berakhir pada 26 April setelah melewati serangkaian diskusi panjang bersama pejabat Mesir.

Pada akhir 2023, Hamas sempat menyetujui inisiatif Mesir untuk membentuk “Komite Dukungan Masyarakat” guna mengelola wilayah Gaza. Namun, juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat terlibat dalam pengaturan administratif apapun di sana. Hingga kini, baik otoritas Mesir maupun Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai hasil pertemuan terbaru ini.

Sementara itu, situasi di Gaza terus memburuk. Israel kembali menggempur wilayah tersebut sejak 18 Maret lalu, menggagalkan kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang sempat dicapai pada Januari. Sejak serangan dimulai pada Oktober 2023, lebih dari 52.300 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak, telah menjadi korban jiwa akibat serangan brutal Israel.

Qatar Serukan Tindakan Tegas untuk Akses Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Pada Minggu, Qatar mendesak tindakan segera untuk menekan Israel agar membuka akses bagi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza yang sedang diblokade. Menteri Luar Negeri Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani menyampaikan bahwa negaranya menentang penggunaan kelaparan dan bantuan kemanusiaan sebagai alat pemaksaan terhadap rakyat Palestina di Gaza. Dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, di Doha, Al Thani menegaskan bahwa Qatar terus berupaya bersama mitra-mitra internasional untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan di Gaza dan menegakkan hak-hak dasar warga Palestina yang terus teraniaya.

Al Thani menambahkan bahwa berbagai upaya harus dilakukan untuk memaksa Israel membuka akses bagi bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Gaza, yang tengah berjuang di tengah serangan dan blokade yang mengisolasi wilayah tersebut. Dia juga menyatakan kekhawatirannya yang mendalam terhadap kegagalan perundingan gencatan senjata yang telah berlangsung lama, serta serangan-serangan brutal yang terus dilancarkan oleh Israel meskipun ada upaya internasional untuk mengakhiri perang. Konflik ini telah merenggut nyawa hampir 51.500 warga Palestina di Gaza sejak Oktober 2023, dengan sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak yang tak berdosa.

Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Gaza. Selain itu, Israel juga menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional terkait dengan tindakan militernya di wilayah Palestina tersebut. Semua ini mencerminkan semakin buruknya situasi di Gaza, yang semakin mendesak untuk mendapat perhatian lebih dari komunitas internasional.

Wamendagri Soroti Pelanggaran Pengangkatan ASN di Daerah, Minta DPR Lakukan Pendalaman

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta Komisi II DPR RI untuk lebih mendalami persoalan terkait pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) di daerah. Permintaan ini disampaikan dalam rapat kerja di Jakarta, Senin, menyusul masih ditemukannya praktik pengangkatan pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat. Ribka menegaskan bahwa proses pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) harus mengacu pada jadwal dan mekanisme yang telah ditetapkan Kementerian PANRB.

Ribka menyebut, batas waktu pengangkatan CPNS adalah Juni 2025, sedangkan PPPK paling lambat Oktober 2025. Ia mengingatkan gubernur dan kepala daerah untuk patuh terhadap instruksi tersebut. Meski demikian, masih ada daerah yang tetap melakukan pengangkatan PPPK walaupun penyelesaian pegawai kategori 1 (K1) dan kategori 2 (K2) telah dinyatakan selesai secara nasional. Beberapa daerah bahkan belum mengusulkan formasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menekankan pentingnya pendalaman oleh Komisi II DPR RI agar rekrutmen ASN dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel. Ribka mengingatkan bahwa ketidakdisiplinan dalam proses ini berpotensi mengganggu efektivitas birokrasi dan pengelolaan anggaran negara. Sebagai informasi, K1 dan K2 merujuk pada tenaga honorer lama, di mana K1 mendapat pembiayaan resmi dari APBN atau APBD, sedangkan K2 tidak. Pemerintah telah menyelesaikan status mereka, sehingga daerah tidak diperbolehkan lagi melakukan pengangkatan baru di luar jalur CPNS atau PPPK.

Lee Jae-myung Menang Nominasi Calon Presiden Partai Demokrat, Fokus pada Pemulihan Ekonomi

Mantan pemimpin Partai Demokrat, Lee Jae-myung, yang saat ini memimpin berbagai jajak pendapat menjelang pemilihan presiden mendatang, baru saja memenangkan nominasi calon presiden dari partainya pada Minggu (27/4). Lee, yang awalnya dikenal sebagai pengacara hak asasi manusia sebelum terjun ke dunia politik, meraih 89,77 persen suara dalam pemilihan pendahuluan, mengamankan mayoritas yang diperlukan untuk menghindari putaran kedua. Kemenangan ini menjadi bukti dukungan besar yang diterima Lee dari anggota partai serta pencapaian luar biasa yang mencatatkan angka tertinggi dalam pemilihan pendahuluan calon presiden Partai Demokrat sejak Korea Selatan mengalami demokratisasi pada 1987.

Dalam kampanyenya, Lee menekankan pentingnya pemulihan ekonomi sebagai prioritas utama. Ia juga menunjukkan kesiapan untuk membuka dialog dengan Korea Utara, sebuah langkah yang dapat membawa stabilitas dan kemajuan bagi negara. Kemenangan ini menunjukkan bahwa partai memberikan kepercayaan penuh kepada Lee untuk memimpin dan menjalankan misi besar negara.

Sementara itu, posisi kedua dalam pemilihan ini ditempati oleh Gubernur Provinsi Gyeonggi, Kim Dong-yeon, yang meraih 6,87 persen suara, sementara Kim Kyung-soo, mantan gubernur Provinsi Gyeongsang Selatan, memperoleh 3,36 persen suara. Dalam pidato kemenangan, Lee dengan rendah hati mengungkapkan komitmennya untuk mewujudkan persatuan nasional, yang menurutnya menjadi misi politik dan prioritas utama seorang presiden.

Pada pemilihan presiden sebelumnya tahun 2022, Lee kalah tipis dari mantan Presiden Yoon Suk Yeol, dengan selisih suara hanya 0,73 persen. Lee berharap hasil kali ini bisa berbeda, dengan target mengalahkan para pesaingnya. Pemilihan presiden Korea Selatan berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 3 Juni mendatang, dan kini perhatian tertuju pada langkah-langkah selanjutnya dalam perjalanan politik Lee.

Visi Xi Jinping Bangun Dunia Hijau Menuai Apresiasi Global

Presiden China Xi Jinping pada Rabu (23/4) menyampaikan pandangannya kepada komunitas internasional mengenai perlunya solidaritas global dalam menghadapi perubahan iklim, saat Pertemuan Para Pemimpin tentang Iklim dan Transisi yang Adil. Xi menekankan pentingnya multilateralisme, penguatan kolaborasi internasional, transisi yang adil, serta tindakan yang berorientasi hasil nyata. Para pengamat internasional memuji pendekatan Xi ini karena dinilai memperkuat harapan bahwa tantangan lingkungan yang semakin mendesak dapat dihadapi bersama.

Dalam pidato videonya, Xi memaparkan komitmen China terhadap pembangunan hijau dan pengurangan emisi, serta menegaskan tekad negaranya untuk membangun dunia yang bersih dan berkelanjutan bersama seluruh pemangku kepentingan. Xi juga menyatakan bahwa dengan memperkuat kepercayaan, solidaritas, dan kerja sama, dunia mampu mengatasi berbagai hambatan dalam memperbaiki tata kelola iklim global. Putra Adhiguna dari Energy Shift Institute Indonesia memuji visi tersebut, menilai pendekatan yang menghargai kebutuhan berbeda setiap negara patut diapresiasi.

Dukungan terhadap multilateralisme dan kerja sama internasional juga disuarakan oleh Al Mamun Mridha dari Kamar Dagang dan Industri Bangladesh China, yang menilai bahwa transisi adil sangat vital bagi negara berkembang. Xi menambahkan bahwa China akan mengumumkan kontribusi nasional baru untuk 2035 yang mencakup seluruh sektor ekonomi dan semua jenis gas rumah kaca, sebelum Konferensi Perubahan Iklim PBB di Brasil. Sekjen PBB Antonio Guterres juga mengapresiasi komitmen China, menilai bahwa langkah tersebut penting bagi keberhasilan aksi iklim global di masa depan.

Delegasi Hamas ke Mesir Bahas Upaya Mengakhiri Perang Gaza dan Pertukaran Tahanan

Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, telah mengirim delegasi untuk bertemu dengan pejabat Mesir di Kairo guna membahas langkah-langkah yang mungkin untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza serta kemungkinan pertukaran tahanan dengan Israel. Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Sabtu, Hamas mengungkapkan niatnya untuk mencapai sebuah kesepakatan komprehensif yang mencakup penarikan penuh pasukan militer Israel dari Gaza dan membantu pembangunan kembali wilayah tersebut. Hamas juga menegaskan bahwa upaya ini penting untuk memulihkan keamanan dan kestabilan di Gaza serta memperbaiki kehidupan warga yang telah lama terperangkap dalam konflik berkepanjangan.

Hamas juga menyoroti dampak dari kebijakan Israel yang menyebabkan krisis kelaparan di Gaza dan menekankan pentingnya bantuan kemanusiaan, termasuk makanan dan obat-obatan, yang harus segera diterima oleh warga Gaza. Delegasi Hamas tersebut akan memfokuskan pembicaraan pada upaya membentuk Komite Dukungan Komunitas untuk membantu dalam pengelolaan Jalur Gaza, serta membahas isu-isu terkait perkembangan internal yang terjadi di Palestina, seperti pemulihan ekonomi dan penyediaan fasilitas dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, mereka akan membahas pentingnya penyelesaian masalah pengungsi dan peran negara-negara regional dalam mendorong perdamaian yang lebih inklusif.

Sejak Oktober 2023, lebih dari 51.500 warga Palestina, mayoritasnya wanita dan anak-anak, telah meninggal akibat serangan militer Israel. Kehilangan besar ini menambah beban kemanusiaan yang sudah cukup berat di Gaza, dan banyak warga yang kini hidup dalam ketidakpastian dan penderitaan. Atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang yang terjadi di Jalur Gaza, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin Israel, Benjamin Netanyahu, dan Menteri Pertahanan, Yoav Gallant pada November 2024. Selain itu, Israel juga tengah menghadapi gugatan di Mahkamah Internasional terkait dugaan tindak genosida yang terjadi di Gaza. Proses hukum ini diharapkan dapat membawa keadilan bagi korban yang telah kehilangan nyawa dan harta benda mereka dalam serangan militer tersebut.

Megawati Usulkan KAA Jilid II, Suara untuk Palestina dan Solidaritas Global

Ketua DPP Bidang Luar Negeri PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, menyampaikan gagasan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengenai pentingnya digelar Konferensi Asia Afrika (KAA) Jilid II. Gagasan ini ditujukan untuk membahas nasib bangsa-bangsa yang belum merdeka, terutama Palestina, serta menanggapi kondisi geopolitik dunia saat ini. Basarah menyampaikan hal ini dalam sambutannya pada diskusi “Warisan Bung Karno untuk Asia-Afrika dan Keadilan Sosial Global” di Jakarta, Sabtu lalu.

Megawati menilai perlunya evaluasi terhadap perjalanan KAA selama 70 tahun terakhir. Dalam konteks tersebut, KAA Jilid II diharapkan dapat menghasilkan keputusan monumental yang merevitalisasi semangat Dasasila Bandung, yaitu sepuluh prinsip dasar dari KAA 1955 yang menekankan perdamaian, kedaulatan, dan kerja sama antarbangsa. Menurut Basarah, Megawati ingin agar konferensi ini tidak sekadar menjadi momen nostalgia, tetapi menjadi forum aktual untuk menyatukan suara negara-negara di Global Selatan.

Ia juga menegaskan bahwa ide ini sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif serta memperkuat posisi moral Indonesia di panggung internasional. Palestina disebut sebagai simbol bahwa kolonialisme belum sepenuhnya berakhir. Maka dari itu, KAA Jilid II diharapkan dapat menjadi ruang strategis untuk memperjuangkan keadilan global, mengatasi ketimpangan ekonomi, dan menentang eksploitasi sumber daya.

Diskusi ini diselenggarakan oleh Badan Sejarah Indonesia PDIP sebagai peringatan 70 tahun KAA, menghadirkan sejarawan, diplomat, dan akademisi dalam dua panel dan satu kuliah umum yang menggali peran Indonesia dalam diplomasi Asia-Afrika.

Singapura Memulai Kampanye Pemilu dengan Persaingan Ketat di Berbagai Daerah

Singapura resmi memulai kampanye pemilu pada Rabu (23/4), dengan partai-partai politik yang mengusung kandidat mereka untuk bersaing memperebutkan kursi anggota parlemen di 33 daerah pemilihan. Pemungutan suara dijadwalkan pada 3 Mei mendatang. Partai Aksi Rakyat (PAP), yang berkuasa, memperoleh kemenangan awal di daerah pemilihan Marine Parade-Braddell Heights, di mana tidak ada partai lain yang mengajukan kandidat.

Partai Pekerja (WP) yang sebelumnya diperkirakan akan menantang kursi tersebut, memilih untuk mundur demi memberikan peluang lebih besar kepada kandidat PAP, menurut pernyataan dari Pritam Singh, ketua WP, melalui media sosial. Di daerah pemilihan lainnya, persaingan diperkirakan akan semakin sengit, seperti di Tampines yang akan menyaksikan pertempuran antara tiga partai oposisi dengan PAP.

Menteri Senior Singapura Teo Chee Hean dan Wakil PM Heng Swee Keat dari PAP mengumumkan bahwa mereka tidak akan mencalonkan diri dalam pemilu kali ini. PM Lawrence Wong, yang memimpin tim PAP di Marsiling-Yew Tee, menyampaikan bahwa keduanya memilih untuk memberi ruang bagi regenerasi kepemimpinan.

Pada 15 April, PM Wong menyarankan Presiden Tharman Shanmugaratnam untuk membubarkan parlemen, secara resmi memulai proses pemilu. Kampanye akan berlangsung selama sembilan hari, diikuti dengan hari tenang pada 2 Mei, agar pemilih dapat melakukan refleksi terkait isu-isu yang diangkat. PAP, yang telah memimpin Singapura selama lebih dari 60 tahun, memperoleh 61,24 persen suara dalam pemilu 2020, sementara WP memperoleh 10 kursi, meningkat dari enam kursi pada pemilu 2015.

Harvard Ajukan Gugatan Terhadap Pembekuan Dana Pemerintah Trump

Pada hari Senin (21/4), Universitas Harvard mengajukan gugatan federal setelah pemerintah Presiden Donald Trump membekukan dana untuk universitas tersebut. Pihak Harvard menyebut tindakan ini sebagai “pelanggaran hukum” yang melebihi batas kewenangan pemerintah. Gugatan yang diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Massachusetts ini menyoroti upaya pemerintah untuk memanfaatkan pembekuan dana federal sebagai cara untuk mengintervensi keputusan akademis di Harvard.

Presiden Universitas Harvard, Alan M. Garber, dalam suratnya kepada komunitas universitas, menyatakan bahwa pembekuan dana ini merupakan balasan atas penolakan Harvard untuk memenuhi permintaan ilegal dari pemerintah. Laporan dari The New York Times menyebutkan bahwa gugatan ini menunjukkan peningkatan eskalasi dalam ketegangan antara pemerintahan Trump dan sektor pendidikan tinggi, yang menyasar program keberagaman ras dan gender di kampus.

Pada 11 April, pemerintahan Trump mengirim surat kepada Harvard yang menuntut perubahan besar dalam tata kelola dan kebijakan penerimaan mahasiswa. Tuntutan ini kemudian diikuti dengan pembekuan hibah senilai 2,2 miliar dolar AS dan kontrak senilai 60 juta dolar AS pada 14 April. Tak lama setelahnya, Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem, menuntut agar Harvard memberikan informasi tentang aktivitas ilegal yang melibatkan mahasiswa internasional.

Sejak pemerintahan Trump dilantik pada Januari 2025, beberapa universitas besar di AS telah diperingatkan mengenai pemangkasan dana jika tidak mengubah kebijakan mereka terkait dengan antisemitisme dan inisiatif keberagaman.

Desakan Global untuk Solusi Damai Palestina-Israel

Pada pertemuan yang berlangsung di Istanbul pada Sabtu (19/4), Kelompok Parlemen Pendukung Palestina menuntut agar Knesset Israel mencabut semua undang-undang serta inisiatif legislatif yang bertentangan dengan kewajiban Israel berdasarkan hukum internasional. Mereka juga mendesak agar gencatan senjata yang berkelanjutan segera dilaksanakan, sesuai dengan kesepakatan yang telah diumumkan di Gaza pada 15 Januari lalu.

Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan setelah pertemuan tersebut, yang dihadiri oleh ketua parlemen dari 14 negara termasuk Turki, Qatar, Uni Emirat Arab, Mesir, Azerbaijan, dan Malaysia, ditegaskan bahwa solusi dua negara yang dapat dipercaya dan berkelanjutan adalah satu-satunya jalan untuk perdamaian. Mereka menyuarakan bahwa dua negara merdeka dan berdaulat harus hidup berdampingan dalam damai dan aman, terintegrasi dengan kawasan.

Deklarasi tersebut juga menuntut agar hak kembali bagi para pengungsi Palestina dijamin berdasarkan hukum internasional, serta resolusi-resolusi yang relevan dari Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. Mereka menegaskan pentingnya Inisiatif Perdamaian Arab dalam mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan, yang mengakui hak-hak rakyat Palestina.

Lebih dari 51.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah menjadi korban serangan brutal Israel di Gaza sejak Oktober 2023. Selain itu, pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Israel kini juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait agresi di wilayah tersebut.