Category: Politik

Safari Politik Di Malang Kaesang Ajak Warga Dukung Wahyu Ali

Malang — Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, melanjutkan safari politiknya dengan mengunjungi kota Malang. Dalam acara yang dihadiri oleh ribuan warga, Kaesang mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan kepada Wahyu Ali, calon legislatif dari Partai NasDem yang akan bertarung dalam pemilihan umum mendatang.

Kaesang, yang juga merupakan pengusaha muda, berbicara tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam politik. Ia menyatakan, “Kita harus aktif memilih pemimpin yang dapat membawa perubahan positif bagi daerah kita. Wahyu Ali adalah sosok yang tepat untuk itu.” Dalam sambutannya, Kaesang menekankan rekam jejak Wahyu Ali yang dinilai mampu merangkul aspirasi masyarakat, terutama dalam isu-isu pendidikan dan kesehatan.

Acara tersebut dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan seni lokal, menampilkan budaya Malang yang kaya. Kaesang tampak antusias saat berinteraksi dengan warga, mengajak mereka untuk lebih mengenal sosok Wahyu Ali. “Mari kita semua bersama-sama membangun Malang yang lebih baik. Dengan dukungan kita, Wahyu Ali dapat menjalankan program-program yang bermanfaat,” ujarnya.

Dukungan terhadap Wahyu Ali semakin menguat setelah banyaknya warga yang mengungkapkan harapan mereka untuk perubahan yang lebih baik. Beberapa warga yang ditemui mengungkapkan keyakinan mereka terhadap kemampuan Wahyu Ali dalam mewakili suara masyarakat. “Kami percaya Wahyu Ali akan membawa aspirasi kami ke jalur yang benar,” ungkap salah satu warga.

Safari politik ini tidak hanya menjadi ajang kampanye, tetapi juga sebagai upaya untuk memperkuat hubungan antara pemimpin muda dan masyarakat. Dengan energi positif yang ditampilkan, Kaesang berharap semangat ini dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk terlibat dalam dunia politik.

Ronal Sebut Pentingnya Pendidikan Politik bagi Generasi Muda

Jakarta – Tokoh politik muda, Ronal Hidayat, menekankan pentingnya pendidikan politik bagi generasi muda dalam acara seminar yang diadakan oleh organisasi pemuda di Jakarta hari ini. Dalam pidatonya, Ronal menyoroti peran vital generasi muda dalam menentukan masa depan bangsa dan pentingnya pemahaman politik yang mendalam untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas.

Ronal menjelaskan bahwa generasi muda seringkali dianggap sebagai penerus bangsa, namun tanpa pemahaman politik yang baik, mereka bisa terjebak dalam siklus kebijakan yang tidak menguntungkan. “Pendidikan politik bukan sekadar tentang mengetahui siapa pemimpin atau partai politik, tetapi juga memahami bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan, serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari kita,” ungkapnya di hadapan ratusan peserta seminar.

Dia juga menekankan bahwa pendidikan politik bisa dimulai dari lingkungan terkecil, seperti keluarga dan komunitas. Ronal menambahkan bahwa akses informasi politik saat ini sangat mudah, terutama melalui media sosial, namun tanpa panduan yang tepat, informasi tersebut bisa menyesatkan. “Kita harus mampu membedakan mana informasi yang benar dan mana yang hanya opini. Generasi muda perlu kritis dalam menyaring informasi,” ujarnya.

Sebagai seorang politisi muda yang memiliki pengalaman panjang dalam dunia politik, Ronal juga membagikan beberapa tips praktis bagi generasi muda yang ingin terjun ke dunia politik. Menurutnya, selain pendidikan formal, pengalaman organisasi dan keterlibatan aktif dalam diskusi politik di tingkat lokal juga sangat penting. “Kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin yang bukan hanya tahu, tapi juga memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat,” tambahnya.

Acara ini diakhiri dengan sesi tanya jawab, di mana banyak peserta yang antusias menanyakan berbagai isu politik terkini. Ronal berharap bahwa melalui pendidikan politik yang baik, generasi muda Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan masa depan dan turut membangun demokrasi yang lebih kuat.

Saatnya Ormas Islam Bergerak Dari Mobilisasi Ke Partisipasi Politik

Pada 28 September 2024, sebuah perubahan signifikan mulai dirasakan dalam dinamika politik Indonesia, terutama terkait peran organisasi masyarakat (ormas) Islam. Jika sebelumnya ormas Islam dikenal lebih aktif dalam mobilisasi massa untuk kepentingan keagamaan dan sosial, kini muncul kesadaran baru di kalangan mereka untuk lebih terlibat secara langsung dalam arena politik. Para pemimpin ormas Islam melihat pentingnya berpartisipasi lebih aktif dalam proses pengambilan kebijakan, demi memperjuangkan kepentingan umat secara lebih efektif.

Dari Mobilisasi ke Partisipasi Politik Aktif

Selama bertahun-tahun, ormas Islam di Indonesia lebih dikenal melalui aksi-aksi sosial keagamaan dan mobilisasi massa untuk mengadvokasi isu-isu moral. Namun, seiring dengan perkembangan demokrasi dan politik nasional, ormas-ormas besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mulai menyadari pentingnya merambah ke ranah partisipasi politik yang lebih struktural. Para pengamat politik melihat ini sebagai upaya yang tidak hanya strategis, tetapi juga realistis untuk memperkuat pengaruh politik umat Islam dalam pembentukan kebijakan negara.

Peran Strategis dalam Pemilu 2024

Langkah ini semakin nyata ketika sejumlah ormas Islam mulai mengambil posisi lebih jelas menjelang Pemilu 2024. Beberapa organisasi bahkan telah memberikan dukungan secara langsung kepada partai politik atau calon presiden tertentu. Mereka tidak lagi sekadar mendukung dari luar, tetapi turut aktif dalam perumusan kebijakan politik yang lebih inklusif dan pro-rakyat. Partisipasi ini diyakini akan memberi dampak signifikan dalam politik nasional, terutama dalam memperkuat posisi kelompok-kelompok Islam moderat.

Harapan dan Tantangan ke Depan

Dengan beralih dari sekadar mobilisasi ke partisipasi politik aktif, ormas Islam diharapkan mampu menjadi penentu kebijakan publik yang lebih inklusif. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait bagaimana menjaga keutuhan organisasi tanpa terpecah oleh kepentingan politik.

Bawaslu Kendari: Dua Kecamatan Jadi Daerah Rawan Politik Uang

Pada 27 September 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kendari mengumumkan hasil pengawasan mereka yang menunjukkan bahwa dua kecamatan di Kendari, Sulawesi Tenggara, menjadi daerah yang rawan praktik politik uang menjelang pemilihan umum 2024.

Identifikasi Daerah Rawan Politik Uang

Dua kecamatan yang diidentifikasi oleh Bawaslu sebagai daerah rawan adalah Kecamatan Mandonga dan Kecamatan Poasia. Ketua Bawaslu Kendari, La Ode Abdul Hakim, menyatakan bahwa daerah tersebut rentan terhadap praktik politik uang berdasarkan data hasil pengawasan di lapangan. Pihaknya menemukan indikasi bahwa tim sukses dari beberapa kandidat berupaya mempengaruhi pemilih dengan memberikan uang atau barang.

Upaya Pencegahan dan Pengawasan Ketat

Bawaslu Kendari berjanji untuk memperketat pengawasan di kedua kecamatan ini demi menjaga integritas pemilu. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain memperbanyak patroli pengawasan, memasang spanduk imbauan anti-politik uang, serta mengedukasi masyarakat melalui kampanye sosial. Abdul Hakim mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang menjadi kunci penting dalam menekan praktik-praktik curang ini.

Kerja Sama dengan Aparat Penegak Hukum

Selain meningkatkan pengawasan, Bawaslu juga bekerja sama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Abdul Hakim menjelaskan bahwa setiap laporan terkait politik uang akan segera ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan jika terbukti, pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai undang-undang yang berlaku. “Kami tidak segan-segan menindak siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk calon atau tim sukses mereka,” tegasnya.

Harapan Pemilu Bersih di Kendari

Bawaslu berharap dengan pengawasan yang ketat dan kerja sama masyarakat, Pemilu 2024 di Kendari dapat berjalan bersih, adil, dan tanpa kecurangan. “Kami ingin memastikan bahwa Pemilu ini tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga bebas dari praktik kotor yang dapat merusak demokrasi,” ujar Abdul Hakim. Bawaslu pun mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan indikasi politik uang di sekitar mereka.

Korupsi di Balik Smart City: Eks Sekda Bandung Terjerat Kasus Gratifikasi Rp 1 Miliar

JAKARTA – Mantan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna (ES), resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (26/9/2024) terkait dugaan korupsi dalam proyek pengadaan CCTV dan Internet Service Provider (ISP) untuk program Bandung Smart Kota. Penahanan ini menandai langkah besar KPK dalam anggota melakukan praktik gratifikasi di pemerintahan.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan Ema Sumarna menerima gratifikasi senilai Rp 1 miliar. “Uang ini terkait dengan proyek-proyek yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung untuk tahun anggaran 2020 hingga 2023,” jelas Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Selain Ema, KPK juga menahan tiga anggota DPRD Kota Bandung: Achmad Nugraha (AH), Ferry Cahyadi (FCR), dan Riantono (RI). Mereka diduga terlibat dalam praktik korupsi yang sama, dengan total gratifikasi yang diterima mencapai Rp 1 miliar. “Mereka menerima pekerjaan dari Dinas Perhubungan dan dinas lain di lingkungan Kota Bandung,” tambah Asep.

Para tersangka ditahan selama 20 hari pertama mulai tanggal 26 September 2024 hingga 15 Oktober 2024 di Rutan KPK. Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan mantan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, pada tahun lalu.

Asep menjelaskan bahwa awal mula kasus ini bermula pada tahun 2022, ketika ada pembahasan perubahan APBD Kota Bandung. “Terdapat kesepakatan untuk memberikan anggaran kepada Dinas Perhubungan terkait Program Bandung Smart City,” ujarnya. Ema Sumarna diduga menerima gratifikasi secara rutin dari Dinas Perhubungan dan sumber lain selama periode 2020 hingga 2024.

Dengan posisinya sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Ema diduga membantu mempermudah penambahan anggaran di Dinas Perhubungan demi kepentingan anggota DPRD agar dapat mengerjakan proyek melalui penyedia anggaran.

KPK sebelumnya telah memanggil Ema Sumarna dan Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Achmad Nugraha, sebagai saksi dalam penyelidikan ini. Selain mereka, sejumlah anggota DPRD lainnya juga diperiksa, termasuk Riantono, Ferry Cahyadi, dan Yudi Cahyadi.

Kasus ini menjadi sorotan publik dan menekankan pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah, terutama dalam proyek-proyek yang bertujuan untuk modernisasi kota seperti Bandung Smart City.

Janji Politik Dan Batasannya Dalam Hukum

Pada 26 September 2024, seorang pakar hukum tata negara menjelaskan bahwa janji politik yang disampaikan oleh calon pejabat publik tidak bisa digugat secara hukum. Menurutnya, janji politik merupakan bagian dari komunikasi politik yang bersifat umum dan tidak termasuk dalam ranah kontrak atau perjanjian yang mengikat secara hukum. Oleh karena itu, apabila janji tersebut tidak dipenuhi, masyarakat tidak dapat mengajukan gugatan hukum.

Alasan Janji Politik Tidak Mengikat secara Hukum

Pakar tersebut menambahkan bahwa janji politik tidak termasuk dalam perjanjian yang memiliki konsekuensi hukum karena tidak memenuhi unsur-unsur dasar kontrak yang sah, seperti adanya kesepakatan dan pertukaran nilai. Janji politik dianggap sebagai komitmen moral yang bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap calon pemimpin. Karena bersifat retorik, janji ini tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum jika tidak terpenuhi.

Fungsi Janji Politik dalam Kampanye

Janji politik sering kali digunakan sebagai alat untuk menarik dukungan dari pemilih selama kampanye. Calon pejabat publik menyampaikan visi dan misi mereka yang diharapkan dapat direalisasikan jika terpilih. Namun, kenyataannya, beberapa janji tidak selalu bisa dipenuhi karena berbagai faktor, seperti perubahan situasi ekonomi, sosial, atau politik. Meskipun mengecewakan, kondisi ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut secara hukum.

Peran Masyarakat dalam Mengawasi Pemenuhan Janji

Meskipun tidak dapat digugat, pakar tersebut menegaskan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi pemenuhan janji politik melalui partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Pemilih dapat mengevaluasi kinerja pejabat yang terpilih dan menggunakan hak pilih mereka untuk memilih kembali atau tidak pada pemilu berikutnya. Ini menjadi bentuk “sanksi politik” yang dapat diberikan kepada pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.

Kesimpulan: Pengawasan Demokrasi Lebih Efektif

Secara keseluruhan, janji politik memang tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk digugat, namun pengawasan publik dan evaluasi kinerja pejabat tetap menjadi mekanisme yang paling efektif dalam memastikan pemenuhan janji-janji tersebut. Pakar ini mengingatkan masyarakat untuk lebih kritis dalam menilai janji politik dan lebih aktif dalam proses politik agar dapat mempengaruhi arah kebijakan negara.

Rapat dengan Prabowo, Ketua Komisi I DPR Akui Perlu Keberanian Besar

JAKARTA – Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, menyampaikan bahwa ia memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan keberanian sebelum akhirnya berhadapan dengan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut muncul dalam rapat kerja Komisi I DPR RI yang melibatkan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), serta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan.

“Sebelum membuka rapat, saya ingin menyampaikan bahwa untuk mengundang mitra kami, Menteri Pertahanan, saya telah mengumpulkan keberanian yang luar biasa dan memerlukan waktu yang cukup panjang,” ujar Meutya dengan nada penuh hormat.

Meutya menegaskan bahwa keberaniannya ini bukan karena rasa takut terhadap Prabowo, tetapi karena dia kini juga adalah Presiden terpilih, dipilih langsung oleh 96 juta masyarakat Indonesia. Menurut Meutya, legitimasi sebesar itu membuat terasa beban yang berbeda saat berada di hadapan Prabowo.

Bagi saya, legitimasi yang dimiliki beliau sangat besar, bahkan melebihi jumlah suara yang diraih oleh seluruh anggota Komisi I DPR RI dalam pemilihan legislatif (pileg) yang lalu, tambahnya.

Prabowo yang hadir dalam rapat tersebut tampak tetap tenang dan tidak banyak bicara. Ia beberapa kali memberikan salam dengan lambaian tangan, serta menelungkupkan tangan sebagai tanda hormat kepada para anggota Komisi I DPR RI yang hadir.

Agenda utama rapat ini adalah pembahasan lima Rancangan Undang-Undang (RUU) ratifikasi di bidang pertahanan. Lima RUU tersebut mencakup kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan negara-negara seperti India, Prancis, Kamboja, Brasil, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Bawaslu RI Tingkatkan Kapabilitas SDM untuk Pengawasan Pilkada dan Keamanan Siber

Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia sedang memperkuat keterampilan sumber daya manusia (SDM) untuk mengawasi Pilkada Serentak 2024 dan melindungi keamanan siber, demi memastikan proses pemilihan berlangsung dengan demokratis.

Anggota Bawaslu RI, Puadi, menjelaskan bahwa lembaganya telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk menangani potensi masalah seperti kampanye negatif, berita palsu, dan ujaran kebencian yang mungkin muncul selama pilkada. “Kami sudah berkoordinasi dengan banyak pihak untuk meminimalisir dampak kampanye hitam dan hoaks selama periode pemilihan,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Puadi menambahkan bahwa pihaknya fokus pada peningkatan keterampilan SDM, terutama bagi operator yang bertanggung jawab dalam keamanan siber. Langkah ini bertujuan untuk memastikan perlindungan yang maksimal di ruang digital.

Mengingat pentingnya dunia maya sebagai arena interaksi, Bawaslu berusaha memperketat pengawasan untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kampanye negatif dan berita palsu adalah isu utama yang kami perhatikan untuk menjaga integritas pemilihan di setiap daerah,” katanya.

Selain itu, Bawaslu juga menguatkan sistem internal melalui tim keamanan siber yang dikenal sebagai Computer Security Incident Response Team (CSIRT). Tim ini berfungsi untuk melindungi dan memantau aktivitas kampanye di dunia maya dengan lebih efektif.

“CSIRT berperan penting tidak hanya sebagai sistem perlindungan tetapi juga dalam memastikan bahwa kegiatan kampanye online diawasi dengan seksama,” tambah Puadi.

Saat ini, Pilkada Serentak 2024 berada dalam tahap verifikasi syarat administrasi untuk pasangan calon. Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, akan dilaksanakan rapat pleno untuk penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pilkada Serentak 2024 akan berlangsung di 545 wilayah di seluruh Indonesia, mencakup 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Event ini merupakan salah satu momen politik terbesar di Indonesia yang terjadi setiap lima tahun sekali.

Majelis Rakyat Papua Ajak Masyarakat Sukseskan Pilkada 2024 dengan Aman dan Damai

Jayapura – Majelis Rakyat Papua (MRP) mengajak seluruh warga untuk aktif mendukung dan memastikan keberhasilan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 dengan cara yang aman dan damai.

Wakil Ketua II MRP, Max A. Ohee, menjelaskan di Jayapura pada Sabtu bahwa pihaknya telah mengadakan rapat pleno pada Kamis (12/9) untuk menetapkan calon gubernur dan wakil gubernur dari putra-putri Papua.

“Penetapan calon dari rapat pleno ini merupakan salah satu persyaratan utama bagi calon yang ingin maju dalam Pilkada,” ungkap Ohee.

Hasil dari pleno tersebut akan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua, yang akan menentukan calon gubernur dan wakil gubernur secara resmi.

“Kami juga telah melakukan verifikasi di beberapa daerah untuk memastikan kelayakan keempat calon, baik gubernur maupun wakil gubernur,” lanjutnya.

Ohee mengimbau masyarakat Papua untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses Pilkada berlangsung, serta tidak terpengaruh oleh isu-isu provokatif dari kelompok yang tidak bertanggung jawab yang berusaha mengganggu jalannya Pilkada.

“Pilkada adalah kesempatan penting bagi masyarakat Papua untuk memilih pemimpin yang akan bekerja sama dengan rakyat dalam memajukan Tanah Papua di masa depan,” tambahnya.

Dia juga berharap agar masyarakat dapat menjaga situasi tetap kondusif untuk memastikan kelancaran setiap tahapan Pilkada.

Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju Belum Membahas Susunan Menteri

Jakarta – Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, para ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) belum melakukan pertemuan khusus mengenai susunan kabinet untuk mendampingi pemerintahan yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Belum ada pertemuan resmi mengenai hal itu, dan belum ada pembahasan spesifik mengenai susunan menteri,” kata Dasco saat ditemui di gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Sabtu.

Dasco menjelaskan bahwa penentuan anggota kabinet 2024-2029 sepenuhnya merupakan wewenang Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dia percaya bahwa calon menteri yang akan dipilih oleh Prabowo akan terdiri dari individu-individu yang memiliki rekam jejak dan keahlian yang sesuai dengan posisi yang akan mereka emban.

Meskipun begitu, Dasco meyakini bahwa Prabowo akan berkomunikasi dengan semua ketua umum partai politik dalam KIM saat menentukan susunan kabinetnya.

“Pada waktunya nanti, informasi mengenai hal ini akan disampaikan kepada para ketua umum partai politik,” tambah Dasco.

Mengenai pembahasan kabinet zaken yang sebelumnya disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Dasco mengonfirmasi bahwa hal tersebut masih dalam tahap diskusi.

Kabinet zaken adalah kabinet yang sepenuhnya diisi oleh para profesional tanpa melibatkan anggota partai politik.

Namun, Dasco membuka kemungkinan bahwa kabinet tersebut dapat mencakup individu dari partai politik yang juga memiliki pengalaman profesional di bidang terkait.

“Para profesional yang akan terlibat selain memiliki latar belakang politik juga harus memiliki pemahaman mendalam tentang bidang serta kementerian yang akan mereka pimpin,” ujar Dasco.

Saat ini, Dasco belum dapat memastikan rasio antara profesional dan anggota partai politik dalam kabinet yang akan datang di bawah kepemimpinan Prabowo dan Gibran.