Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, telah mengirim delegasi untuk bertemu dengan pejabat Mesir di Kairo guna membahas langkah-langkah yang mungkin untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza serta kemungkinan pertukaran tahanan dengan Israel. Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Sabtu, Hamas mengungkapkan niatnya untuk mencapai sebuah kesepakatan komprehensif yang mencakup penarikan penuh pasukan militer Israel dari Gaza dan membantu pembangunan kembali wilayah tersebut. Hamas juga menegaskan bahwa upaya ini penting untuk memulihkan keamanan dan kestabilan di Gaza serta memperbaiki kehidupan warga yang telah lama terperangkap dalam konflik berkepanjangan.
Hamas juga menyoroti dampak dari kebijakan Israel yang menyebabkan krisis kelaparan di Gaza dan menekankan pentingnya bantuan kemanusiaan, termasuk makanan dan obat-obatan, yang harus segera diterima oleh warga Gaza. Delegasi Hamas tersebut akan memfokuskan pembicaraan pada upaya membentuk Komite Dukungan Komunitas untuk membantu dalam pengelolaan Jalur Gaza, serta membahas isu-isu terkait perkembangan internal yang terjadi di Palestina, seperti pemulihan ekonomi dan penyediaan fasilitas dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, mereka akan membahas pentingnya penyelesaian masalah pengungsi dan peran negara-negara regional dalam mendorong perdamaian yang lebih inklusif.
Sejak Oktober 2023, lebih dari 51.500 warga Palestina, mayoritasnya wanita dan anak-anak, telah meninggal akibat serangan militer Israel. Kehilangan besar ini menambah beban kemanusiaan yang sudah cukup berat di Gaza, dan banyak warga yang kini hidup dalam ketidakpastian dan penderitaan. Atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang yang terjadi di Jalur Gaza, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin Israel, Benjamin Netanyahu, dan Menteri Pertahanan, Yoav Gallant pada November 2024. Selain itu, Israel juga tengah menghadapi gugatan di Mahkamah Internasional terkait dugaan tindak genosida yang terjadi di Gaza. Proses hukum ini diharapkan dapat membawa keadilan bagi korban yang telah kehilangan nyawa dan harta benda mereka dalam serangan militer tersebut.