Partai Demokrat memberikan apresiasi terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang membatasi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah. Keputusan ini dianggap sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil.
“Artinya, untuk barang dan jasa di luar kategori mewah, tarif PPN tetap 11 persen. Sedangkan kebutuhan pokok masyarakat seperti sembako, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, rumah sederhana, dan air minum tetap dikenakan tarif PPN 0 persen,” ujar Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam pernyataan resmi, Selasa (31/12).
Dukungan Demokrat terhadap Kebijakan Pajak Bertahap
AHY menegaskan bahwa Partai Demokrat mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal dan ekonomi. Peningkatan tarif PPN secara bertahap ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang dirancang untuk memperkuat perekonomian nasional tanpa membebani masyarakat kecil.
Selain itu, Demokrat juga siap mengawal implementasi stimulus ekonomi yang telah direncanakan pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Anggaran Stimulus Ekonomi Rp28,6 Triliun Siap Disalurkan
Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp28,6 triliun untuk mendukung perekonomian di tahun mendatang. Stimulus ini mencakup beberapa program seperti:
- Bantuan beras: 10 kg per bulan untuk 16 juta penerima bantuan pangan.
- Diskon listrik: 50 persen untuk pelanggan dengan daya hingga 2.200 VA.
- Dukungan industri padat karya: Termasuk pembiayaan dan insentif pajak.
- Insentif PPh Pasal 21: Bagi pekerja dengan gaji hingga Rp10 juta per bulan.
- Bebas pajak UMKM: Untuk usaha dengan omzet kurang dari Rp500 juta per tahun.
“Kami berharap kebijakan ini dapat menjaga kesehatan fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan begitu, pemerintah dapat terus meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tambah AHY.
Fokus Kenaikan PPN pada Barang Mewah
Presiden Prabowo menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN hanya diberlakukan untuk barang dan jasa mewah yang dikonsumsi oleh kalangan masyarakat mampu. Keputusan ini diumumkan usai rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (31/12).
“Saya tekankan, kenaikan PPN ini hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah seperti pesawat jet pribadi, kapal pesiar, yacht, dan rumah mewah dengan nilai sangat tinggi,” ujar Prabowo.
Kebijakan ini diambil untuk memastikan masyarakat kelas bawah hingga menengah tidak terbebani, sementara pendapatan pajak dari kalangan atas tetap dapat dioptimalkan.
Kesimpulan: Kebijakan yang Adil dan Pro Rakyat
Langkah Presiden Prabowo untuk membatasi kenaikan PPN hanya pada barang mewah menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi rakyat kecil. Dengan tambahan stimulus ekonomi yang menyasar berbagai lapisan masyarakat, kebijakan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas fiskal dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.
Partai Demokrat mendukung penuh langkah ini dan berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan kebijakan yang berpihak pada rakyat.