Pada pertemuan yang berlangsung di Istanbul pada Sabtu (19/4), Kelompok Parlemen Pendukung Palestina menuntut agar Knesset Israel mencabut semua undang-undang serta inisiatif legislatif yang bertentangan dengan kewajiban Israel berdasarkan hukum internasional. Mereka juga mendesak agar gencatan senjata yang berkelanjutan segera dilaksanakan, sesuai dengan kesepakatan yang telah diumumkan di Gaza pada 15 Januari lalu.
Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan setelah pertemuan tersebut, yang dihadiri oleh ketua parlemen dari 14 negara termasuk Turki, Qatar, Uni Emirat Arab, Mesir, Azerbaijan, dan Malaysia, ditegaskan bahwa solusi dua negara yang dapat dipercaya dan berkelanjutan adalah satu-satunya jalan untuk perdamaian. Mereka menyuarakan bahwa dua negara merdeka dan berdaulat harus hidup berdampingan dalam damai dan aman, terintegrasi dengan kawasan.
Deklarasi tersebut juga menuntut agar hak kembali bagi para pengungsi Palestina dijamin berdasarkan hukum internasional, serta resolusi-resolusi yang relevan dari Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. Mereka menegaskan pentingnya Inisiatif Perdamaian Arab dalam mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan, yang mengakui hak-hak rakyat Palestina.
Lebih dari 51.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah menjadi korban serangan brutal Israel di Gaza sejak Oktober 2023. Selain itu, pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Israel kini juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait agresi di wilayah tersebut.