Dalam langkah tegas untuk meningkatkan kinerja birokrasi, Staf Khusus Pemerintah Amerika Serikat, Elon Musk, mewajibkan seluruh pegawai federal melaporkan pencapaian kerja mereka setiap minggu atau berisiko kehilangan pekerjaan. Kebijakan ini muncul setelah Presiden AS, Donald Trump, mendesak Musk untuk memangkas pengeluaran pemerintah secara lebih agresif.
Musk yang memimpin program reformasi birokrasi tersebut, menyatakan bahwa setiap pegawai federal akan menerima email berjudul “Apa yang Anda lakukan minggu lalu?” yang dikirim oleh Kantor Manajemen Personalia AS. Dalam email itu, pegawai diminta merinci lima poin pencapaian kerja mereka selama sepekan terakhir dan harus memberikan balasan sebelum tenggat waktu pada Senin (24/2/2025) pukul 23.59. Ketidakpatuhan dalam merespons email ini akan dianggap sebagai pengunduran diri, meskipun hal itu tidak disebutkan secara eksplisit dalam isi pesan.
Presiden Trump melalui platform Truth Social memuji langkah Musk, seraya menegaskan pentingnya meningkatkan disiplin dan produktivitas demi menyelamatkan negara. Trump juga menunjuk Musk sebagai pemimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang baru dibentuk untuk memerangi pemborosan anggaran dan dugaan korupsi. Langkah ini sejalan dengan kebijakan Departemen Pertahanan AS yang memulai pemangkasan lima persen tenaga kerja sipil sejak Jumat (21/2/2025).
Di tengah kontroversi kebijakan ini, serikat pekerja sempat berusaha menghentikan pemecatan massal melalui jalur hukum. Namun, seorang hakim menolak permohonan tersebut pada Kamis (20/2/2025). Sementara itu, pemerintahan Trump terus melanjutkan pemutusan hubungan kerja bagi pegawai yang masih berstatus percobaan. Musk menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan Trump selama mendapat dukungan politik, serta membantah adanya konflik kepentingan terkait keterlibatannya dalam proyek pemerintah.