Jakarta – Gagasan mengenai pembentukan Angkatan Siber sebagai matra baru dalam struktur Tentara Nasional Indonesia (TNI) semakin sering diperbincangkan. Usulan ini muncul seiring dengan meningkatnya ancaman siber yang menjadi bagian penting dari strategi pertahanan negara. Namun, ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab mengenai seberapa mendesak dan siapnya Indonesia untuk mengimplementasikan ide ini.
Peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Saat ini, Indonesia telah memiliki Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang bertugas menangani kebijakan keamanan siber secara luas, mencakup sektor sipil dan swasta. Tugas utama BSSN adalah mengidentifikasi dan mengatasi ancaman siber yang dapat mempengaruhi berbagai sektor. Namun, kehadiran Angkatan Siber TNI diharapkan dapat menambah dimensi pertahanan siber yang lebih spesifik, baik dari sisi ofensif maupun defensif, dengan kendali langsung dari TNI.
Pertimbangan Anggaran dan Investasi
Pembentukan Angkatan Siber akan membawa implikasi besar terkait anggaran. Investasi diperlukan untuk membangun infrastruktur yang memadai, merekrut dan melatih personel, serta untuk operasional. Walaupun biaya ini tidak sedikit, hal tersebut dianggap sebagai langkah strategis untuk menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks.
Ancaman Siber dan Konsep Peperangan Generasi Kelima
Ancaman siber sering kali dihubungkan dengan Peperangan Generasi Kelima (5GW), yang menekankan pada perang informasi dan ruang maya, bukan hanya pertempuran fisik. Serangan siber dapat menghancurkan infrastruktur penting, merusak sistem komunikasi, dan mengganggu jaringan komando tanpa memerlukan kontak langsung. Oleh karena itu, membangun kapasitas pertahanan siber yang kuat dan efektif menjadi hal yang sangat penting.
Pertimbangan Realistis
Mendirikan Angkatan Siber memerlukan waktu dan sumber daya yang besar, termasuk investasi dalam teknologi canggih serta pelatihan personel dengan keahlian khusus. Proses ini mungkin memakan waktu hingga dua dekade, tergantung pada alokasi anggaran, kebijakan pemerintah, dan dukungan yang tersedia. Sebagai alternatif, langkah awal yang lebih praktis adalah memperkuat unit siber yang sudah ada, seperti Pusat Pertahanan Siber (Pussiber) TNI, serta meningkatkan koordinasi dengan BSSN dan lembaga terkait lainnya.
Langkah Bertahap dan Dukungan Politik
Selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Presiden Terpilih Prabowo Subianto menekankan pentingnya modernisasi alutsista dan penguatan sektor pertahanan, termasuk pertahanan siber. Pembentukan Angkatan Siber TNI bisa dilihat sebagai upaya untuk mencapai kemandirian dalam pertahanan dan mengurangi ketergantungan pada teknologi asing. Namun, untuk merealisasikan hal ini, dibutuhkan dukungan finansial, koordinasi yang baik antara instansi, dan backing politik yang solid dari DPR serta stakeholder terkait.
Kesimpulan
Konsep pembentukan TNI Angkatan Siber adalah langkah yang signifikan dalam menghadapi tantangan pertahanan digital yang semakin kompleks. Melalui perencanaan yang matang dan kolaborasi lintas sektor yang kuat, penguatan unit siber yang ada bisa menjadi langkah awal yang bijak. Hal ini akan mempersiapkan fondasi yang kuat untuk pengembangan matra siber di masa depan.