Korupsi di Balik Smart City: Eks Sekda Bandung Terjerat Kasus Gratifikasi Rp 1 Miliar

JAKARTA – Mantan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna (ES), resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (26/9/2024) terkait dugaan korupsi dalam proyek pengadaan CCTV dan Internet Service Provider (ISP) untuk program Bandung Smart Kota. Penahanan ini menandai langkah besar KPK dalam anggota melakukan praktik gratifikasi di pemerintahan.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan Ema Sumarna menerima gratifikasi senilai Rp 1 miliar. “Uang ini terkait dengan proyek-proyek yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung untuk tahun anggaran 2020 hingga 2023,” jelas Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Selain Ema, KPK juga menahan tiga anggota DPRD Kota Bandung: Achmad Nugraha (AH), Ferry Cahyadi (FCR), dan Riantono (RI). Mereka diduga terlibat dalam praktik korupsi yang sama, dengan total gratifikasi yang diterima mencapai Rp 1 miliar. “Mereka menerima pekerjaan dari Dinas Perhubungan dan dinas lain di lingkungan Kota Bandung,” tambah Asep.

Para tersangka ditahan selama 20 hari pertama mulai tanggal 26 September 2024 hingga 15 Oktober 2024 di Rutan KPK. Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan mantan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, pada tahun lalu.

Asep menjelaskan bahwa awal mula kasus ini bermula pada tahun 2022, ketika ada pembahasan perubahan APBD Kota Bandung. “Terdapat kesepakatan untuk memberikan anggaran kepada Dinas Perhubungan terkait Program Bandung Smart City,” ujarnya. Ema Sumarna diduga menerima gratifikasi secara rutin dari Dinas Perhubungan dan sumber lain selama periode 2020 hingga 2024.

Dengan posisinya sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Ema diduga membantu mempermudah penambahan anggaran di Dinas Perhubungan demi kepentingan anggota DPRD agar dapat mengerjakan proyek melalui penyedia anggaran.

KPK sebelumnya telah memanggil Ema Sumarna dan Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Achmad Nugraha, sebagai saksi dalam penyelidikan ini. Selain mereka, sejumlah anggota DPRD lainnya juga diperiksa, termasuk Riantono, Ferry Cahyadi, dan Yudi Cahyadi.

Kasus ini menjadi sorotan publik dan menekankan pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah, terutama dalam proyek-proyek yang bertujuan untuk modernisasi kota seperti Bandung Smart City.

Hilangnya Tabung Gas Hanguskan Rumah di Tabalong, Kerugian Capai Puluhan Juta

Tabalong – Pada Kamis (26/9/2024), sebuah kejadian kebakaran terjadi di Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, yang disebabkan oleh ledakan tabung gas. Kebakaran ini terjadi saat pemilik rumah meninggalkan dapurnya sejenak, yang mengakibatkan terjadinya kebocoran gas.

Kepala Seksi Humas Polres Tabalong, Iptu Joko Sutrisno, menjelaskan bahwa ledakan terjadi saat pemilik rumah sedang memasak dan meninggalkan kompor dalam keadaan menyala untuk mengambil sayur di halaman belakang. “Istri pemilik rumah keluar dalam waktu singkat tanpa menyadari adanya kebocoran gas dari regulator, yang kemudian mengakibatkan ledakan,” kata Joko kepada wartawan.

Baru setelah mendengar suara ledakan yang keras dari arah dapur, pemilik rumah menarik kembali, hanya untuk menemukan api sudah menjalar dengan cepat. “Meskipun pemilik rumah mencoba menyelesaikan api, upaya tersebut tidak berhasil. Dia juga berusaha menyelamatkan barang-barang berharga, tapi sayangnya, api sudah terlalu besar dan melumat bangunan berbahan kayu itu,” imbuh Joko.

Setelah mendapat laporan dari masyarakat, pemadaman kebakaran segera meluncur ke lokasi kejadian. Dalam waktu 15 menit, mereka berhasil mengendalikan api. Meskipun tidak ada korban dalam kejadian ini, kerugian materil diperkirakan mencapai Rp 50 juta. “Dugaan awal, api bersumber dari kebocoran pada selang atau regulator gas,” jelas Joko.

Kejadian ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati saat menggunakan peralatan masak berbahan bakar gas dan pentingnya pemeriksaan rutin terhadap kondisi tabung serta regulator untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Janji Politik Dan Batasannya Dalam Hukum

Pada 26 September 2024, seorang pakar hukum tata negara menjelaskan bahwa janji politik yang disampaikan oleh calon pejabat publik tidak bisa digugat secara hukum. Menurutnya, janji politik merupakan bagian dari komunikasi politik yang bersifat umum dan tidak termasuk dalam ranah kontrak atau perjanjian yang mengikat secara hukum. Oleh karena itu, apabila janji tersebut tidak dipenuhi, masyarakat tidak dapat mengajukan gugatan hukum.

Alasan Janji Politik Tidak Mengikat secara Hukum

Pakar tersebut menambahkan bahwa janji politik tidak termasuk dalam perjanjian yang memiliki konsekuensi hukum karena tidak memenuhi unsur-unsur dasar kontrak yang sah, seperti adanya kesepakatan dan pertukaran nilai. Janji politik dianggap sebagai komitmen moral yang bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap calon pemimpin. Karena bersifat retorik, janji ini tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum jika tidak terpenuhi.

Fungsi Janji Politik dalam Kampanye

Janji politik sering kali digunakan sebagai alat untuk menarik dukungan dari pemilih selama kampanye. Calon pejabat publik menyampaikan visi dan misi mereka yang diharapkan dapat direalisasikan jika terpilih. Namun, kenyataannya, beberapa janji tidak selalu bisa dipenuhi karena berbagai faktor, seperti perubahan situasi ekonomi, sosial, atau politik. Meskipun mengecewakan, kondisi ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut secara hukum.

Peran Masyarakat dalam Mengawasi Pemenuhan Janji

Meskipun tidak dapat digugat, pakar tersebut menegaskan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi pemenuhan janji politik melalui partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Pemilih dapat mengevaluasi kinerja pejabat yang terpilih dan menggunakan hak pilih mereka untuk memilih kembali atau tidak pada pemilu berikutnya. Ini menjadi bentuk “sanksi politik” yang dapat diberikan kepada pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.

Kesimpulan: Pengawasan Demokrasi Lebih Efektif

Secara keseluruhan, janji politik memang tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk digugat, namun pengawasan publik dan evaluasi kinerja pejabat tetap menjadi mekanisme yang paling efektif dalam memastikan pemenuhan janji-janji tersebut. Pakar ini mengingatkan masyarakat untuk lebih kritis dalam menilai janji politik dan lebih aktif dalam proses politik agar dapat mempengaruhi arah kebijakan negara.

Rapat dengan Prabowo, Ketua Komisi I DPR Akui Perlu Keberanian Besar

JAKARTA – Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, menyampaikan bahwa ia memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan keberanian sebelum akhirnya berhadapan dengan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut muncul dalam rapat kerja Komisi I DPR RI yang melibatkan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), serta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan.

“Sebelum membuka rapat, saya ingin menyampaikan bahwa untuk mengundang mitra kami, Menteri Pertahanan, saya telah mengumpulkan keberanian yang luar biasa dan memerlukan waktu yang cukup panjang,” ujar Meutya dengan nada penuh hormat.

Meutya menegaskan bahwa keberaniannya ini bukan karena rasa takut terhadap Prabowo, tetapi karena dia kini juga adalah Presiden terpilih, dipilih langsung oleh 96 juta masyarakat Indonesia. Menurut Meutya, legitimasi sebesar itu membuat terasa beban yang berbeda saat berada di hadapan Prabowo.

Bagi saya, legitimasi yang dimiliki beliau sangat besar, bahkan melebihi jumlah suara yang diraih oleh seluruh anggota Komisi I DPR RI dalam pemilihan legislatif (pileg) yang lalu, tambahnya.

Prabowo yang hadir dalam rapat tersebut tampak tetap tenang dan tidak banyak bicara. Ia beberapa kali memberikan salam dengan lambaian tangan, serta menelungkupkan tangan sebagai tanda hormat kepada para anggota Komisi I DPR RI yang hadir.

Agenda utama rapat ini adalah pembahasan lima Rancangan Undang-Undang (RUU) ratifikasi di bidang pertahanan. Lima RUU tersebut mencakup kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan negara-negara seperti India, Prancis, Kamboja, Brasil, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Harga Batu Bara Dunia Makin Membara Ditopang Pelonggaran Moneter Global

Pada tanggal 25 September 2024, harga batu bara dunia terus mengalami peningkatan yang signifikan, didorong oleh kebijakan pelonggaran moneter global yang diambil oleh beberapa bank sentral utama. Langkah ini bertujuan untuk menghidupkan kembali ekonomi yang melambat akibat tekanan inflasi dan perlambatan pertumbuhan di beberapa negara maju. Dengan kebijakan suku bunga rendah dan peningkatan likuiditas, permintaan terhadap komoditas, termasuk batu bara, terus meningkat tajam.

Pelonggaran Moneter dan Dampaknya pada Sektor Energi

Pelonggaran moneter, khususnya di Amerika Serikat dan Uni Eropa, memberikan dorongan besar pada sektor energi, termasuk batu bara. Kebijakan ini menyebabkan peningkatan investasi di sektor energi karena biaya pinjaman yang rendah, sehingga memicu peningkatan produksi dan konsumsi. Meskipun banyak negara mulai beralih ke energi terbarukan, batu bara tetap menjadi sumber energi utama di beberapa negara berkembang, seperti India dan Tiongkok, yang masih bergantung pada bahan bakar fosil untuk memenuhi kebutuhan energi mereka.

Krisis Energi Global Memperkuat Permintaan

Selain kebijakan moneter, lonjakan harga batu bara juga dipicu oleh krisis energi yang terjadi di beberapa wilayah. Kekurangan pasokan gas alam dan masalah infrastruktur energi di beberapa negara menyebabkan lonjakan permintaan batu bara sebagai sumber energi alternatif. Tiongkok, sebagai salah satu konsumen batu bara terbesar di dunia, meningkatkan impor untuk mengamankan pasokan listrik di tengah kenaikan permintaan listrik yang tinggi. Hal ini turut mendorong harga batu bara naik di pasar global.

Tantangan Transisi Energi dan Dampak Lingkungan

Di tengah melonjaknya harga batu bara, transisi ke energi hijau menjadi lebih menantang. Meski banyak negara berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, tingginya permintaan batu bara menunjukkan bahwa bahan bakar ini masih memainkan peran penting dalam perekonomian global. Para pengamat lingkungan menyoroti bahwa lonjakan harga ini dapat memperlambat kemajuan dalam memerangi perubahan iklim.

Dengan kombinasi pelonggaran moneter dan krisis energi global, harga batu bara diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa bulan mendatang, meskipun ada dorongan untuk mempercepat transisi ke energi bersih.

Kebijakan Baru Pemerintah Iran Terkait Perangkat Komunikasi

Pada 24 September 2024, Iran resmi melarang penggunaan perangkat komunikasi tertentu setelah maraknya perdebatan tentang “Pager Hizbullah”. Keputusan ini diambil setelah munculnya laporan bahwa kelompok Hizbullah diduga menggunakan alat komunikasi tersebut untuk menyebarkan pesan dan instruksi yang sulit terlacak oleh pihak berwenang.

Latar Belakang Munculnya “Pager Hizbullah”

Geger tentang “Pager Hizbullah” dimulai ketika pihak keamanan Iran mendeteksi komunikasi ilegal yang dilakukan melalui perangkat pager, alat yang dianggap usang di banyak negara, namun masih digunakan oleh kelompok tertentu. Perangkat ini dinilai lebih sulit dilacak oleh otoritas karena tidak terhubung langsung ke jaringan telekomunikasi modern, seperti ponsel dan internet.

Reaksi Masyarakat dan Pengaruh Terhadap Keamanan

Langkah pemerintah Iran ini mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Beberapa pihak mendukung larangan tersebut karena dianggap meningkatkan keamanan nasional, namun ada juga yang merasa kebijakan ini berlebihan dan memengaruhi kebebasan komunikasi. Masyarakat yang masih menggunakan perangkat pager untuk keperluan pribadi atau bisnis merasa dirugikan dengan larangan ini.

Hizbullah Membantah Keterlibatan

Meski diberi nama “Pager Hizbullah”, kelompok Hizbullah membantah tuduhan bahwa mereka menggunakan teknologi tersebut untuk tujuan militer atau subversif. Dalam pernyataan resmi, mereka menegaskan bahwa segala bentuk komunikasi yang mereka lakukan bersifat transparan dan mengikuti regulasi setempat. Namun, pemerintah Iran tetap waspada dan memperketat pengawasan terhadap semua jenis perangkat komunikasi.

Langkah Iran untuk Menjaga Stabilitas Nasional

Keputusan Iran untuk melarang perangkat komunikasi seperti pager adalah bagian dari upaya mereka dalam menjaga stabilitas nasional dan mencegah potensi ancaman dari kelompok militan atau organisasi terlarang. Pemerintah menekankan pentingnya pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa teknologi tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin mengganggu keamanan negara.

Kesimpulan

Larangan perangkat komunikasi di Iran usai insiden “Pager Hizbullah” menandai langkah serius pemerintah dalam menanggapi ancaman keamanan nasional. Keputusan ini memicu perdebatan mengenai keseimbangan antara keamanan dan kebebasan komunikasi di negara tersebut.

Israel Serbu Serta Tutup Kantor Berita Al Jazeera Di Palestina

Pada 23 September 2024, pasukan Israel melakukan operasi penyerbuan dan menutup kantor berita Al Jazeera di wilayah Palestina. Tindakan ini menambah ketegangan di tengah situasi yang sudah memanas di kawasan tersebut. Penutupan ini dilakukan dengan alasan dugaan bahwa Al Jazeera menyebarkan berita yang dianggap menghasut dan memperburuk konflik antara Israel dan Palestina. Al Jazeera merupakan salah satu media internasional yang sering meliput konflik di wilayah itu secara mendalam.

Alasan Penutupan oleh Pemerintah Israel

Pihak berwenang Israel menyatakan bahwa tindakan tersebut diambil untuk menjaga keamanan nasional. Mereka menuduh Al Jazeera memberitakan informasi yang bias dan memicu kekerasan di kalangan warga Palestina. Pemerintah Israel juga menyebutkan bahwa laporan-laporan yang disiarkan oleh Al Jazeera memicu ketegangan yang berkelanjutan dan memperburuk opini publik internasional terhadap Israel.

Reaksi Al Jazeera dan Komunitas Internasional

Al Jazeera mengutuk penutupan tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran kebebasan pers. Media yang berbasis di Qatar ini menyatakan bahwa mereka hanya melaporkan fakta di lapangan dan berkomitmen untuk tetap memberikan informasi yang akurat terkait kondisi di Palestina. Selain itu, beberapa organisasi hak asasi manusia dan komunitas internasional juga mengkritik langkah Israel, menyebutnya sebagai upaya membungkam suara jurnalis dan media independen.

Dampak pada Kebebasan Pers di Palestina

Tindakan ini semakin menambah kekhawatiran terkait kebebasan pers di wilayah Palestina yang berada di bawah kendali militer Israel. Sejak lama, para jurnalis yang bekerja di kawasan tersebut menghadapi tantangan besar, mulai dari pembatasan akses hingga kekerasan fisik. Penutupan kantor Al Jazeera ini dikhawatirkan akan semakin menyulitkan jurnalis dalam meliput konflik secara bebas dan independen.

Tanggapan dari Otoritas Palestina

Pihak Otoritas Palestina mengecam tindakan Israel dan menyebutnya sebagai upaya sistematis untuk menghalangi penyebaran informasi tentang pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Palestina. Mereka meminta komunitas internasional untuk mengecam tindakan tersebut dan mendesak Israel menghormati kebebasan pers.

HLF-MSP Infrastruktur Logistik Berkelanjutan: Jalan Menuju Kemajuan Ekonomi Global

Jakarta – Konferensi tahunan High-Level Forum on Sustainable Mobility and Logistics Partnership (HLF-MSP) yang berlangsung di Jakarta menyoroti pentingnya pengembangan infrastruktur logistik berkelanjutan sebagai kunci kemajuan ekonomi global. Para pemimpin industri, akademisi, serta pemangku kebijakan dari berbagai negara hadir untuk membahas strategi dan kolaborasi dalam menghadapi tantangan logistik di era modern.

Infrastruktur Logistik Berkelanjutan Jadi Fokus Utama

Dalam acara ini, topik utama yang dibahas adalah infrastruktur logistik berkelanjutan sebagai pondasi untuk menciptakan rantai pasokan yang efisien dan ramah lingkungan. Infrastruktur yang terintegrasi dan hijau dianggap penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang dan maju. Presiden HLF-MSP, Jean-Luc Dubois, menekankan bahwa investasi dalam transportasi dan logistik berkelanjutan akan memberikan manfaat jangka panjang, seperti peningkatan efisiensi dan penurunan emisi karbon.

Kolaborasi Antar Negara Kunci Sukses

Dalam pidato pembukaan, Menteri Perhubungan Indonesia, Budi Karya Sumadi, menyatakan pentingnya kolaborasi antar negara dalam mengatasi masalah logistik global. Indonesia, sebagai negara kepulauan, menghadapi tantangan besar dalam hal distribusi dan infrastruktur logistik, namun kolaborasi dengan negara-negara mitra dan sektor swasta diyakini akan membantu mengatasi hambatan tersebut. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mengembangkan jaringan transportasi dan logistik yang lebih modern dan efisien.

Teknologi dan Inovasi untuk Masa Depan

Selain infrastruktur fisik, teknologi dan inovasi juga menjadi tema utama dalam HLF-MSP. Penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan, otomatisasi, dan sistem manajemen rantai pasokan digital dianggap dapat meningkatkan efisiensi logistik dan meminimalkan biaya. Perusahaan logistik global seperti DHL dan Maersk juga berbagi pengalaman dan strategi mereka dalam menggunakan teknologi untuk mencapai target keberlanjutan.

Kesimpulan: Menuju Ekonomi yang Lebih Hijau

HLF-MSP 2024 berhasil menggarisbawahi pentingnya peran infrastruktur logistik berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global. Dengan kolaborasi internasional dan adopsi teknologi canggih, sistem logistik yang efisien dan ramah lingkungan dapat tercapai, menjadikan ekonomi global lebih kuat dan berkelanjutan di masa depan.

Dispar Kalsel Mempromosikan Geopark Meratus Usai Diusung UNESCO Global

Pada 21 September 2024, Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan (Dispar Kalsel) mengintensifkan promosi Geopark Meratus setelah situs tersebut resmi diusung ke UNESCO Global Geopark. Langkah ini bertujuan meningkatkan kesadaran publik, baik di dalam negeri maupun luar negeri, mengenai potensi alam dan budaya yang terkandung di dalam Geopark Meratus. Promosi tersebut juga merupakan bagian dari upaya untuk menarik wisatawan serta menjaga keberlanjutan lingkungan di kawasan ini.

Geopark Meratus dan Potensinya

Geopark Meratus terletak di pegunungan Meratus, yang memiliki keindahan alam serta kekayaan geologi yang berharga. Kawasan ini menyimpan formasi batuan berusia ratusan juta tahun, keanekaragaman hayati, dan budaya lokal yang masih sangat kental. Dengan statusnya yang sedang diproses untuk diakui oleh UNESCO Global Geopark, Geopark Meratus diperkirakan akan menjadi daya tarik utama wisatawan internasional, selain wisatawan domestik yang ingin menjelajahi alam dan budaya Kalimantan Selatan.

Dukungan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah Kalimantan Selatan sepenuhnya mendukung langkah promosi ini dengan berkolaborasi bersama kementerian terkait, lembaga swasta, dan masyarakat setempat. Beberapa inisiatif yang telah dilakukan antara lain memperbaiki infrastruktur akses menuju kawasan Geopark, mengadakan festival budaya yang melibatkan masyarakat adat Meratus, dan meningkatkan fasilitas bagi wisatawan yang datang. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi lokal sekaligus mempertahankan kelestarian alam.

Harapan terhadap Pengakuan UNESCO

Pengusulan Geopark Meratus ke UNESCO Global Geopark diharapkan bisa rampung dalam beberapa tahun ke depan. Jika diterima, status tersebut akan meningkatkan pengakuan internasional terhadap kawasan ini sebagai salah satu situs geologi dan budaya penting di dunia. Tidak hanya itu, pengakuan ini juga diharapkan mampu membuka peluang bagi Kalimantan Selatan untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan yang memperhatikan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial.

Dampak Ekonomi dan Lingkungan

Dengan promosi besar-besaran yang dilakukan oleh Dispar Kalsel, diharapkan akan ada peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung. Dampaknya, sektor pariwisata lokal akan tumbuh, membawa dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar. Namun, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian alam Meratus agar tidak terganggu oleh arus wisata yang semakin besar, mengingat kawasan ini memiliki nilai ekologis yang sangat tinggi.

Kolaborasi Internasional untuk Tantangan Global Warning

Megawati Soekarnoputri, Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mengajak para akademisi Rusia untuk bekerja sama memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam mengatasi dua masalah besar yang dihadapi dunia saat ini, yaitu stunting dan pemanasan global. Dalam sebuah seminar internasional di Moskow, Mega menekankan pentingnya riset dan inovasi berbasis AI untuk menemukan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Stunting, yang berdampak pada pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak-anak, masih menjadi masalah besar di Indonesia dan beberapa negara berkembang lainnya. Megawati menyatakan bahwa teknologi AI dapat digunakan untuk memantau dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan stunting, seperti pola makan, lingkungan, dan kesehatan ibu selama kehamilan. Dengan data yang dikumpulkan secara akurat, intervensi dapat dilakukan lebih tepat sasaran, sehingga penanganan stunting bisa lebih cepat dan efisien.

Selain stunting, Megawati juga menyoroti dampak global warming yang semakin mengkhawatirkan. Pemanasan global menyebabkan perubahan iklim yang drastis, memicu bencana alam, dan mengancam ketahanan pangan. Mega mengusulkan pemanfaatan AI untuk mengembangkan sistem pemantauan iklim yang lebih canggih, yang dapat membantu memprediksi pola cuaca ekstrem serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Megawati berharap, kolaborasi antara akademisi Rusia dan Indonesia akan mempercepat adopsi teknologi AI dalam memecahkan masalah stunting dan pemanasan global. Rusia, yang memiliki sejarah panjang dalam pengembangan teknologi canggih, dianggap sebagai mitra strategis yang tepat bagi Indonesia. Mega juga menekankan pentingnya kerja sama lintas disiplin dan lintas negara untuk menciptakan dunia yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Dengan ajakan ini, Megawati berharap kolaborasi riset dan inovasi antara Indonesia dan Rusia dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi masalah global, serta menjadi inspirasi bagi negara lain untuk turut berpartisipasi dalam memanfaatkan teknologi AI demi kebaikan umat manusia.