Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, mengecam pernyataan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, terkait rencana Paris untuk mengakui Palestina sebagai negara paling lambat pada Juni 2025.Saar menyebut langkah ini sebagai “hadiah” bagi terorisme. Dalam pernyataan yang diposting di media sosial X pada Rabu (9/4), dia menyatakan, “Pengakuan sepihak terhadap negara Palestina yang tidak nyata, oleh negara manapun, dalam kenyataan yang kita ketahui, akan memberi keuntungan bagi terorisme dan memberi semangat pada Hamas.”
Lebih lanjut, Saar menegaskan bahwa tindakan tersebut justru akan semakin menjauhkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan, bukan malah mendekatkannya.
Sebagian besar negara-negara di dunia, hampir 150, sudah mengakui negara Palestina, termasuk negara-negara seperti Irlandia, Norwegia, dan Spanyol pada Mei 2024, serta Slovenia pada Juni 2024. Langkah ini sebagian besar dipicu oleh protes terhadap serangan udara Israel di Gaza setelah serangan Hamas pada Oktober 2023.
Namun, Prancis akan menjadi negara besar Eropa pertama yang mengakui Palestina sebagai negara. Ini merupakan kebijakan yang selama ini ditentang keras oleh Amerika Serikat, meskipun sebagian kalangan melihatnya sebagai langkah penting untuk menciptakan stabilitas di kawasan tersebut.
Pada Rabu (9/4), Macron mengungkapkan bahwa Prancis berencana mengakui Palestina dalam beberapa bulan mendatang dan mungkin akan melakukannya dalam konferensi PBB di New York pada Juni 2025. Macron mengatakan, “Kami harus bergerak menuju pengakuan, dan kami akan melakukannya dalam beberapa bulan ke depan.”
Jika terlaksana, Prancis akan menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB pertama yang mengakui Palestina sebagai negara. Macron juga menambahkan, “Tujuan kami adalah untuk memimpin konferensi bersama Arab Saudi pada bulan Juni, di mana kami berharap bisa menyelesaikan proses pengakuan ini dengan sejumlah negara.”
Pengakuan tersebut, menurut Macron, juga akan menguatkan posisi Prancis dalam memerangi pihak-pihak yang menolak hak Israel untuk eksis, seperti yang terjadi dengan Iran, sekaligus berkomitmen pada keamanan kolektif di kawasan Timur Tengah.