Tag: Gencatan Senjata

Langkah Diam-Diam Mesir dan Israel: Misi Gencatan Senjata di Tengah Krisis Gaza

Kepala Intelijen Mesir, Hassan Rashad, melakukan pertemuan penting dengan delegasi Israel yang dipimpin oleh Menteri Urusan Strategis Ron Dermer di Kairo, dalam upaya meredakan konflik berkepanjangan di Jalur Gaza. Pertemuan ini dilaporkan berlangsung setelah delegasi Hamas meninggalkan ibu kota Mesir pada Sabtu lalu. Diskusi antara Mesir dan Israel difokuskan pada gencatan senjata, yang menjadi bagian dari negosiasi tidak langsung dengan kelompok perlawanan Palestina tersebut.

Brigadir Jenderal Tarek Al-Akari, pakar urusan strategis Mesir, menilai bahwa dialog ini menunjukkan meningkatnya keseriusan Mesir dalam menghentikan agresi yang terus berlangsung di Gaza. Ia menggambarkan pembicaraan tersebut sebagai upaya yang serius, walau belum ada informasi detail yang diungkap ke publik. Di sisi lain, Hamas mengonfirmasi bahwa kunjungan mereka ke Kairo telah berakhir pada 26 April setelah melewati serangkaian diskusi panjang bersama pejabat Mesir.

Pada akhir 2023, Hamas sempat menyetujui inisiatif Mesir untuk membentuk “Komite Dukungan Masyarakat” guna mengelola wilayah Gaza. Namun, juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat terlibat dalam pengaturan administratif apapun di sana. Hingga kini, baik otoritas Mesir maupun Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai hasil pertemuan terbaru ini.

Sementara itu, situasi di Gaza terus memburuk. Israel kembali menggempur wilayah tersebut sejak 18 Maret lalu, menggagalkan kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang sempat dicapai pada Januari. Sejak serangan dimulai pada Oktober 2023, lebih dari 52.300 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak, telah menjadi korban jiwa akibat serangan brutal Israel.

Desakan Global untuk Solusi Damai Palestina-Israel

Pada pertemuan yang berlangsung di Istanbul pada Sabtu (19/4), Kelompok Parlemen Pendukung Palestina menuntut agar Knesset Israel mencabut semua undang-undang serta inisiatif legislatif yang bertentangan dengan kewajiban Israel berdasarkan hukum internasional. Mereka juga mendesak agar gencatan senjata yang berkelanjutan segera dilaksanakan, sesuai dengan kesepakatan yang telah diumumkan di Gaza pada 15 Januari lalu.

Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan setelah pertemuan tersebut, yang dihadiri oleh ketua parlemen dari 14 negara termasuk Turki, Qatar, Uni Emirat Arab, Mesir, Azerbaijan, dan Malaysia, ditegaskan bahwa solusi dua negara yang dapat dipercaya dan berkelanjutan adalah satu-satunya jalan untuk perdamaian. Mereka menyuarakan bahwa dua negara merdeka dan berdaulat harus hidup berdampingan dalam damai dan aman, terintegrasi dengan kawasan.

Deklarasi tersebut juga menuntut agar hak kembali bagi para pengungsi Palestina dijamin berdasarkan hukum internasional, serta resolusi-resolusi yang relevan dari Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. Mereka menegaskan pentingnya Inisiatif Perdamaian Arab dalam mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan, yang mengakui hak-hak rakyat Palestina.

Lebih dari 51.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah menjadi korban serangan brutal Israel di Gaza sejak Oktober 2023. Selain itu, pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Israel kini juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait agresi di wilayah tersebut.

Kemlu RI Bantah Isu Pemindahan Warga Gaza ke Indonesia

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa tidak ada perjanjian atau pembicaraan dengan pihak mana pun, termasuk Israel, terkait pemindahan warga Gaza ke Indonesia. Juru Bicara Kemlu, Rolliansyah Soemirat, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak pernah membahas atau menerima informasi mengenai wacana tersebut, sebagaimana yang dilaporkan oleh sejumlah media asing. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas kabar yang menyebutkan bahwa sekitar 100 warga Gaza akan datang ke Indonesia untuk bekerja di sektor konstruksi sebagai bagian dari program migrasi sukarela yang diawasi oleh COGAT, badan militer Israel yang menangani kebijakan sipil dan kemanusiaan di Palestina.

Menurut laporan tersebut, jika proyek percontohan ini berhasil, maka tanggung jawab pengelolaannya akan dialihkan ke otoritas migrasi Israel. Disebutkan pula bahwa tujuan utama program ini adalah mendorong migrasi jangka panjang warga Gaza ke Indonesia melalui kerja sama dengan pihak berwenang di Tanah Air. Namun, Kemlu RI dengan tegas membantah adanya keterlibatan Indonesia dalam skema tersebut dan memastikan bahwa Indonesia tetap berpegang pada kebijakan luar negeri yang mendukung perjuangan rakyat Palestina.

Indonesia saat ini lebih fokus pada upaya mendorong gencatan senjata tahap kedua, memastikan distribusi bantuan kemanusiaan ke Gaza, serta mendukung rekonstruksi wilayah yang terdampak perang. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa sikapnya terhadap isu Palestina tetap konsisten, yakni mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk normalisasi dengan Israel.

Serangan Drone Besar-Besaran Rusia Hantam Infrastruktur Ukraina

Pasukan Rusia melancarkan serangan udara besar-besaran dengan 117 drone ke berbagai wilayah Ukraina dalam satu malam, menyebabkan kerusakan serius pada infrastruktur sipil. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, menyatakan bahwa sebagian besar drone yang digunakan adalah Shahed, pesawat nirawak buatan Iran. Ia menegaskan bahwa serangan ini menjadi bukti nyata bagaimana Rusia terus memperpanjang konflik tanpa menunjukkan tanda-tanda keinginan untuk berdamai. Serangan ini kembali menambah daftar panjang aksi militer Rusia yang menargetkan berbagai kota di Ukraina, menciptakan situasi yang semakin genting bagi warga sipil.

Meskipun angkatan udara Ukraina berhasil mencegat sebagian besar drone yang menyerang, dampak serangan tetap terasa di berbagai wilayah. Kota-kota seperti Dnipro, Sumy, Cherkasy, Donetsk, Kharkiv, dan Zaporizhzhia menjadi target utama. Di Kryvyi Rih, serangan drone menghancurkan sejumlah fasilitas bisnis serta pemukiman warga, sementara di Okhtyrka, wilayah Sumy, beberapa rumah dan pertokoan hancur akibat serangan langsung. Laporan dari otoritas setempat menyebutkan bahwa jumlah korban luka akibat serangan ini terus bertambah, meskipun angka pasti masih dalam proses pendataan.

Zelenskyy kembali mendesak komunitas internasional untuk mengambil langkah konkret dalam menghadapi agresi Rusia. Ia menekankan bahwa tekanan politik dan sanksi tambahan dari Amerika Serikat serta negara-negara sekutu sangat dibutuhkan untuk menghentikan serangan ini. Selain itu, ia juga menyoroti bahwa aksi militer terbaru Rusia semakin membuktikan ketidakseriusan mereka dalam mencari solusi damai, meskipun ada usulan gencatan senjata yang didukung oleh AS pada 11 Maret. Menurutnya, hampir setiap malam, Rusia terus menolak upaya perdamaian dengan melancarkan serangan yang semakin intensif terhadap Ukraina. Sementara itu, Ukraina tetap bersiap untuk mempertahankan wilayahnya dan terus meminta dukungan dari sekutu internasional guna memperkuat pertahanan di tengah ancaman yang terus berlanjut.

Kesepakatan Gencatan Senjata Rusia-Ukraina Makin Dekat, AS Optimistis

Utusan Khusus Amerika Serikat, Steve Witkoff, menyatakan bahwa gencatan senjata penuh antara Rusia dan Ukraina bisa tercapai dalam beberapa pekan ke depan. Ia menegaskan bahwa perundingan antara kedua negara telah menunjukkan kemajuan signifikan. Witkoff juga mengungkapkan bahwa setelah kesepakatan gencatan senjata tercapai, sanksi ekonomi yang diberlakukan AS terhadap Rusia akan mulai dilonggarkan.

Untuk mempercepat proses ini, pertemuan lanjutan akan digelar di Arab Saudi pada awal pekan depan. Witkoff menjelaskan bahwa komunikasi antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin telah berlangsung produktif dan berorientasi pada penyelesaian konflik. Kedua pemimpin bahkan dikabarkan telah membahas kemungkinan pertemuan langsung di masa mendatang guna memperkuat kesepakatan.

Pada hari Selasa, Trump dan Putin melakukan percakapan selama lebih dari dua jam melalui saluran telepon. Mereka membicarakan hubungan bilateral, solusi damai untuk konflik Ukraina, serta situasi geopolitik di Timur Tengah. Trump menggambarkan diskusi tersebut sebagai dialog yang positif dan membangun.

Sementara itu, terkait serangan Rusia ke Ukraina yang terjadi pada hari yang sama, Witkoff menyatakan bahwa dalam waktu 10 menit setelah pembicaraan dimulai, Putin langsung menginstruksikan militer Rusia untuk tidak lagi menyerang infrastruktur energi Ukraina. Ia menegaskan bahwa serangan yang terjadi sebelumnya berlangsung sebelum perintah tersebut diberikan.

Dalam konteks hubungan AS-Rusia, Witkoff menekankan bahwa hubungan kedua negara memegang peran krusial bagi stabilitas global, terutama dalam isu yang melibatkan China, Iran, dan Timur Tengah.

China Desak Penerapan Gencatan Senjata yang Efektif di Gaza

China terus mengamati perkembangan konflik antara Palestina dan Israel dengan penuh perhatian. Pemerintah China berharap semua pihak dapat bekerja sama guna memastikan penerapan gencatan senjata yang berkelanjutan dan efektif. Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers hari Selasa. Pernyataan tersebut merupakan respons atas eskalasi serangan besar-besaran yang dilakukan Israel di Jalur Gaza pada pagi hari yang sama, yang dinilai telah melanggar kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya disepakati.

Serangan militer tersebut telah menyebabkan lebih dari 300 korban jiwa, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Jumlah korban sipil terus bertambah seiring berlanjutnya operasi militer. Mao menekankan pentingnya kerja sama dari semua pihak agar perjanjian gencatan senjata dapat dilaksanakan secara efektif, sehingga dapat mencegah eskalasi lebih lanjut dan memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah genting.

China juga mendesak semua pihak untuk menahan diri dari tindakan yang dapat memperburuk ketegangan dan meningkatkan risiko konflik berkepanjangan. Menurut Mao, menjaga stabilitas kawasan adalah prioritas utama, dan diperlukan upaya bersama untuk mencegah bencana kemanusiaan yang semakin parah. Beijing berharap komunitas internasional dapat berperan aktif dalam mencari solusi damai guna mengakhiri penderitaan rakyat sipil di Gaza.

Selain itu, China menegaskan kembali dukungannya terhadap solusi dua negara sebagai cara terbaik untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan di kawasan tersebut. Beijing mendesak agar perundingan antara Palestina dan Israel dapat kembali dilakukan dengan melibatkan komunitas internasional guna mencari titik temu yang adil bagi kedua belah pihak.

Dalam beberapa tahun terakhir, China telah menunjukkan peran aktif dalam mediasi konflik internasional, termasuk di Timur Tengah. Pemerintah China menilai bahwa ketegangan yang berkelanjutan di Gaza tidak hanya mengancam kehidupan rakyat sipil, tetapi juga dapat berdampak pada kestabilan global, termasuk sektor ekonomi dan keamanan internasional. Oleh karena itu, China menyerukan agar Dewan Keamanan PBB segera mengambil langkah tegas untuk menghentikan kekerasan dan memastikan bantuan kemanusiaan dapat tersalurkan tanpa hambatan kepada warga sipil yang terdampak.

Sementara itu, berbagai negara juga telah menyuarakan keprihatinan terhadap meningkatnya eskalasi konflik di Gaza. Organisasi kemanusiaan internasional terus melaporkan kondisi yang semakin memburuk di wilayah tersebut, dengan fasilitas kesehatan yang kewalahan menangani korban dan persediaan obat-obatan serta pangan yang semakin menipis. China menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan harus menjadi prioritas utama, dan segala bentuk blokade terhadap jalur distribusi bantuan harus segera dihentikan.

Beijing menutup pernyataannya dengan mengajak negara-negara besar untuk mengutamakan dialog dan diplomasi dalam menyelesaikan konflik ini. China percaya bahwa dengan adanya komitmen bersama dari komunitas internasional, harapan akan perdamaian di Palestina dan Israel dapat terwujud.

Jurnalis Palestina Alaa Hashim Meninggal Akibat Serangan Israel, Menambah Jumlah Korban di Gaza

Forum Jurnalis Palestina mengonfirmasi kematian Alaa Hashim pada Jumat, 14 Maret 2025, akibat luka-luka yang ia terima dari serangan Israel di Kota Gaza, Palestina. Serangan ini merupakan bagian dari kampanye genosida yang terus dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, terutama di Jalur Gaza. Kepergian Hashim menambah daftar panjang jurnalis Palestina yang menjadi korban, yang kini berjumlah 206 orang sejak serangan besar-besaran dimulai pada 7 Oktober 2023. Forum Jurnalis Palestina turut berduka cita atas kehilangan ini dan mengecam keras ketidakpedulian dunia internasional terhadap keselamatan jurnalis Palestina. Mereka juga menuntut agar para jurnalis dapat menjalankan tugas mereka secara bebas dan aman, sesuai dengan hukum internasional dan konvensi kemanusiaan.

Meskipun gencatan senjata sempat diberlakukan pada Januari 2025, yang menghentikan serangan besar-besaran Israel, pelanggaran terhadap perjanjian tersebut dilaporkan terjadi hampir setiap hari. Sejak awal serangan, lebih dari 48.500 warga Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak, telah terbunuh, dengan ribuan lainnya terluka. Sebagian besar korban tewas ditemukan di bawah reruntuhan bangunan. Mahkamah Pidana Internasional juga telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap sejumlah pejabat tinggi Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, terkait dengan tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Sampai saat ini, jumlah korban yang tewas di Gaza terus bertambah, dengan ribuan orang Palestina dilaporkan hilang.

Hamas dan Jihad Islam Bahas Pelanggaran Israel dan Masa Depan Gencatan Senjata

Hamas dan Jihad Islam menggelar pertemuan di Qatar untuk membahas implementasi gencatan senjata, pelanggaran Israel terhadap kesepakatan tersebut, serta perkembangan terbaru dalam negosiasi dengan Israel. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Dewan Pimpinan Hamas, Mohammed Darwish, serta Pemimpin Jihad Islam, Ziyad al-Nakhalah, bersama wakilnya, Mohammed al-Hindi.

Dalam pernyataan resminya, kedua kelompok menekankan pentingnya kepatuhan penuh terhadap ketentuan gencatan senjata, terutama terkait penarikan Israel dari Koridor Philadelphia di sepanjang perbatasan Gaza-Mesir, pembukaan perlintasan perbatasan, dan implementasi protokol kemanusiaan. Mereka juga menegaskan perlunya menjamin distribusi bantuan ke Gaza serta kelanjutan tahap kedua dari perjanjian gencatan senjata tanpa syarat tambahan.

Selain membahas gencatan senjata, delegasi Hamas dan Jihad Islam mengecam tindakan Israel di Yerusalem dan Tepi Barat, termasuk penghancuran kamp pengungsi di Jenin dan Nur Shams, serta pembatasan akses beribadah di Masjid Ibrahimi. Mereka menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hak-hak keagamaan dan kemanusiaan.

Blokade Israel yang telah berlangsung hampir dua dekade telah membuat Gaza terisolasi, menyebabkan 1,5 juta dari 2,4 juta penduduk kehilangan tempat tinggal dan mengalami krisis pangan, air, serta obat-obatan. Perjanjian gencatan senjata yang diberlakukan sejak Januari telah menghentikan serangan Israel yang sebelumnya menewaskan lebih dari 48.500 warga, mayoritas wanita dan anak-anak.

Sementara itu, Mahkamah Pidana Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang di Gaza. Israel juga tengah menghadapi tuntutan genosida di Mahkamah Internasional atas operasi militernya di wilayah tersebut.

Hamas Kecam Israel atas Penundaan Penarikan Pasukan di Gaza: Langgar Kesepakatan Gencatan Senjata

Hamas mengutuk tindakan Israel yang menunda penarikan pasukannya dari Koridor Philadelphia di Gaza tengah, menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata. Dalam pernyataannya pada Senin, Hamas mendesak para mediator untuk segera bertindak dan menekan Israel agar memenuhi kewajibannya, termasuk menarik pasukan serta melanjutkan negosiasi tahap kedua. Hamas menegaskan bahwa Israel telah gagal mematuhi jadwal penarikan yang telah disepakati, di mana seharusnya tahap pertama berakhir pada hari ke-50, yakni Ahad lalu.

Kelompok ini menuduh Israel sengaja menunda proses tersebut sebagai taktik untuk merusak kesepakatan. Hamas juga mengecam keputusan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang dinilai memperpanjang tahap pertama demi mendapatkan lebih banyak sandera Israel tanpa menjalankan komitmen militernya. Mereka menilai bahwa langkah tersebut bukan hanya pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian, tetapi juga upaya untuk mengabaikan substansi kesepakatan yang telah dimediasi oleh Mesir dan Qatar dengan dukungan Amerika Serikat.

Dalam pernyataannya, Hamas menegaskan bahwa menghormati perjanjian adalah satu-satunya cara untuk memastikan pembebasan sandera dan menghindari permainan politik atas nasib mereka. Penundaan lebih lanjut dinilai hanya akan memperburuk situasi dan mempermainkan perasaan keluarga para sandera. Perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku sejak 19 Januari 2025 tersebut terdiri atas tiga tahap, masing-masing berlangsung selama 42 hari. Namun, Israel hingga kini enggan beranjak ke tahap kedua yang seharusnya dimulai pada awal Maret. Hamas pun menuntut tanggapan cepat dari masyarakat internasional agar Israel segera menarik pasukannya dan melanjutkan proses negosiasi sesuai dengan kesepakatan awal.

Houthi Beri Israel Tenggat Waktu, Ancam Lanjutkan Serangan di Laut Merah

Pemimpin kelompok Houthi, Abdul Malik al-Houthi, memberikan Israel tenggat waktu empat hari untuk mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, Houthi mengancam akan kembali melancarkan operasi militer di perairan Laut Merah. Peringatan ini disampaikan dalam pidatonya yang disiarkan oleh TV Al-Masirah, yang berafiliasi dengan kelompok tersebut.

Al-Houthi menuduh Israel melanggar kesepakatan gencatan senjata yang telah disepakati, serta menggunakan strategi kelaparan sebagai senjata perang terhadap warga Gaza. Ia menegaskan bahwa tindakan semacam ini tidak bisa dibiarkan. “Kami memberikan waktu empat hari kepada para mediator,” ujarnya. “Jika dalam periode itu bantuan tetap dicegah masuk ke Gaza dan penyeberangan masih ditutup, kami akan kembali menyerang kapal-kapal yang berafiliasi dengan Israel.”

Sejak November 2023, kelompok Houthi telah melakukan serangan rudal dan drone ke arah target Israel serta kapal-kapal dagang di Laut Merah sebagai bentuk solidaritas terhadap Gaza. Serangan-serangan tersebut meningkatkan ketegangan di kawasan dan memicu respons dari negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan Inggris.

Sementara itu, pada Minggu, Israel memblokir masuknya bantuan ke Gaza setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak memulai tahap kedua negosiasi gencatan senjata dengan Hamas. Sejak serangan Israel dimulai pada Oktober 2023, lebih dari 48.400 warga Palestina dilaporkan tewas dan lebih dari 111.800 lainnya mengalami luka-luka. Gencatan senjata yang sempat berlaku sejak 19 Januari telah memungkinkan pertukaran tahanan, namun belum menghasilkan solusi jangka panjang bagi krisis kemanusiaan yang terjadi.