Partai Buruh Kritik Pemerintahan Prabowo-Gibran: Absenkan Kepentingan Pekerja dan Demokrasi

Komite Politik Nasional Partai Buruh mengecam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dinilai mengabaikan kepentingan kelas pekerja. Ketua Umum Komite Politik Nasional, Rivaldi Haryo Seno, menuntut agar pemerintah membuka ruang partisipasi yang lebih demokratis bagi buruh dan membangun persatuan rakyat yang lebih inklusif, terutama di bawah kelas pekerja.

Rivaldi, yang akrab disapa Aldi, menilai bahwa 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran semakin menunjukkan kecenderungan kapitalisme-neoliberal dan militeristik, serta menjauh dari nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya. Aldi menyatakan bahwa meskipun pemerintahan saat ini mengusung narasi persatuan nasional, narasi tersebut terkesan kosong tanpa keterwakilan politik untuk kelas pekerja. Selain itu, kebijakan yang lebih memihak investasi asing dan pengusaha besar justru merugikan hak-hak buruh.

Aldi menyoroti bahwa pemerintah terlalu fokus pada akumulasi modal bagi korporasi besar dan oligarki, sementara mengabaikan kepentingan rakyat pekerja, petani, perempuan, dan kaum muda. Ia juga mengkritisi pengesahan KUHP baru yang dinilai semakin membatasi ruang gerak rakyat dan berpotensi merusak demokrasi.

Dalam konteks ekonomi, Aldi menilai bahwa pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan pemerintah hanyalah ilusi bagi masyarakat luas, dengan semakin banyaknya PHK di sektor padat karya. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dianggap tidak menyentuh akar masalah karena tidak melibatkan kelas pekerja dan petani dalam perumusannya. Kebijakan pemerintah yang bergantung pada sektor ekstraktif, seperti perluasan sawit, semakin memperburuk ketimpangan sosial.

Kebijakan perpajakan yang berencana menaikkan PPN dan pelaksanaan tax amnesty pun dinilai semakin menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada elit dan bukan rakyat pekerja. Aldi juga mempertanyakan manfaat nyata dari keikutsertaan Indonesia dalam BRICS, yang menurutnya lebih menguntungkan posisi elit penguasa di panggung internasional ketimbang rakyat.

Aldi menegaskan bahwa proyek strategis nasional, seperti IKN dan Rempang Eco City, lebih memberikan keuntungan bagi pemilik modal, sementara lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang semakin terabaikan.

Prabowo Dan Gibran Kunjungi Hambalang Bersama Calon Menteri Buat Foto Foto

Pada tanggal 18 Oktober 2024, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Hambalang, Jawa Barat. Kunjungan ini dihadiri oleh sejumlah calon menteri yang diusulkan untuk bergabung dalam kabinet mendatang.

Kunjungan ini dianggap sebagai langkah strategis dalam mempersiapkan pemilu yang akan datang. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan Gibran membahas berbagai isu penting yang dihadapi bangsa, termasuk stabilitas politik dan ekonomi. Gibran, yang juga merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo, menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai elemen untuk menciptakan pemerintahan yang efektif.

Dalam diskusi tersebut, para calon menteri diperkenalkan dengan program-program prioritas yang akan menjadi fokus pemerintahan mendatang. Prabowo menjelaskan visi misi yang harus diusung, termasuk penguatan sektor pertahanan dan pembangunan infrastruktur. “Kami harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama demi kemajuan bangsa,” tegas Prabowo.

Kunjungan ini mendapatkan reaksi positif dari berbagai kalangan, termasuk pengamat politik. Banyak yang menilai langkah ini menunjukkan keseriusan Prabowo dan Gibran dalam mempersiapkan kepemimpinan masa depan. “Kolaborasi antara figur-figur kunci ini menjadi harapan baru bagi rakyat,” ungkap seorang pengamat.

Dengan adanya pertemuan ini, masyarakat berharap akan muncul kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat dan mampu menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Kunjungan Prabowo dan Gibran di Hambalang menjadi simbol dari semangat baru dalam politik Indonesia menjelang pemilu 2024.

Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju Belum Membahas Susunan Menteri

Jakarta – Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, para ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) belum melakukan pertemuan khusus mengenai susunan kabinet untuk mendampingi pemerintahan yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Belum ada pertemuan resmi mengenai hal itu, dan belum ada pembahasan spesifik mengenai susunan menteri,” kata Dasco saat ditemui di gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Sabtu.

Dasco menjelaskan bahwa penentuan anggota kabinet 2024-2029 sepenuhnya merupakan wewenang Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dia percaya bahwa calon menteri yang akan dipilih oleh Prabowo akan terdiri dari individu-individu yang memiliki rekam jejak dan keahlian yang sesuai dengan posisi yang akan mereka emban.

Meskipun begitu, Dasco meyakini bahwa Prabowo akan berkomunikasi dengan semua ketua umum partai politik dalam KIM saat menentukan susunan kabinetnya.

“Pada waktunya nanti, informasi mengenai hal ini akan disampaikan kepada para ketua umum partai politik,” tambah Dasco.

Mengenai pembahasan kabinet zaken yang sebelumnya disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Dasco mengonfirmasi bahwa hal tersebut masih dalam tahap diskusi.

Kabinet zaken adalah kabinet yang sepenuhnya diisi oleh para profesional tanpa melibatkan anggota partai politik.

Namun, Dasco membuka kemungkinan bahwa kabinet tersebut dapat mencakup individu dari partai politik yang juga memiliki pengalaman profesional di bidang terkait.

“Para profesional yang akan terlibat selain memiliki latar belakang politik juga harus memiliki pemahaman mendalam tentang bidang serta kementerian yang akan mereka pimpin,” ujar Dasco.

Saat ini, Dasco belum dapat memastikan rasio antara profesional dan anggota partai politik dalam kabinet yang akan datang di bawah kepemimpinan Prabowo dan Gibran.