Komite Politik Nasional Partai Buruh mengkritik keras pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dinilai mengabaikan kepentingan kelas pekerja. Ketua Komite Politik Nasional, Rivaldi Haryo Seno, atau Aldi, mengungkapkan tuntutannya agar pemerintah menciptakan ruang partisipasi yang lebih demokratis bagi buruh dan membangun persatuan rakyat yang lebih inklusif, khususnya bagi kaum pekerja.
Aldi berpendapat bahwa selama 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, terlihat jelas kecenderungan menuju kapitalisme-neoliberal dan kebijakan militeristik yang mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi. Walaupun pemerintah mengusung konsep persatuan nasional, Aldi menilai narasi tersebut tidak berisi karena tidak ada representasi politik untuk kelas pekerja. Kebijakan yang lebih menguntungkan investasi asing dan pengusaha besar dianggap merugikan hak-hak buruh.
Aldi juga menyoroti perhatian pemerintah yang lebih fokus pada kepentingan korporasi besar dan oligarki, sementara mengabaikan kebutuhan rakyat pekerja, petani, perempuan, dan kaum muda. Ia mengkritik pengesahan KUHP baru yang dinilai membatasi kebebasan rakyat dan dapat mengancam demokrasi.
Dalam hal ekonomi, Aldi menilai pertumbuhan ekonomi yang digembar-gemborkan pemerintah hanya tampak sebagai ilusi bagi masyarakat umum, mengingat banyaknya PHK di sektor yang padat karya. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut tidak memberikan solusi mendalam karena tidak melibatkan kelas pekerja dan petani dalam perencanaannya. Kebijakan yang terlalu bergantung pada sektor ekstraktif, seperti ekspansi sawit, semakin memperparah ketimpangan sosial.
Kebijakan perpajakan yang berencana menaikkan PPN dan melaksanakan tax amnesty dianggap semakin memperlihatkan keberpihakan pemerintah kepada elit, bukan kepada rakyat pekerja. Aldi juga mempertanyakan keuntungan nyata dari keikutsertaan Indonesia dalam BRICS, yang menurutnya lebih memberi keuntungan bagi elit penguasa di arena internasional, daripada bagi rakyat.
Aldi menegaskan bahwa proyek strategis nasional seperti IKN dan Rempang Eco City lebih menguntungkan pemilik modal, sementara perhatian terhadap dampak lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang semakin terabaikan.