Partai Buruh Soroti Pemerintahan Prabowo-Gibran: Abaikan Kepentingan Pekerja dan Demokrasi

Komite Politik Nasional Partai Buruh mengkritik keras pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dinilai mengabaikan kepentingan kelas pekerja. Ketua Komite Politik Nasional, Rivaldi Haryo Seno, atau Aldi, mengungkapkan tuntutannya agar pemerintah menciptakan ruang partisipasi yang lebih demokratis bagi buruh dan membangun persatuan rakyat yang lebih inklusif, khususnya bagi kaum pekerja.

Aldi berpendapat bahwa selama 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, terlihat jelas kecenderungan menuju kapitalisme-neoliberal dan kebijakan militeristik yang mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi. Walaupun pemerintah mengusung konsep persatuan nasional, Aldi menilai narasi tersebut tidak berisi karena tidak ada representasi politik untuk kelas pekerja. Kebijakan yang lebih menguntungkan investasi asing dan pengusaha besar dianggap merugikan hak-hak buruh.

Aldi juga menyoroti perhatian pemerintah yang lebih fokus pada kepentingan korporasi besar dan oligarki, sementara mengabaikan kebutuhan rakyat pekerja, petani, perempuan, dan kaum muda. Ia mengkritik pengesahan KUHP baru yang dinilai membatasi kebebasan rakyat dan dapat mengancam demokrasi.

Dalam hal ekonomi, Aldi menilai pertumbuhan ekonomi yang digembar-gemborkan pemerintah hanya tampak sebagai ilusi bagi masyarakat umum, mengingat banyaknya PHK di sektor yang padat karya. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut tidak memberikan solusi mendalam karena tidak melibatkan kelas pekerja dan petani dalam perencanaannya. Kebijakan yang terlalu bergantung pada sektor ekstraktif, seperti ekspansi sawit, semakin memperparah ketimpangan sosial.

Kebijakan perpajakan yang berencana menaikkan PPN dan melaksanakan tax amnesty dianggap semakin memperlihatkan keberpihakan pemerintah kepada elit, bukan kepada rakyat pekerja. Aldi juga mempertanyakan keuntungan nyata dari keikutsertaan Indonesia dalam BRICS, yang menurutnya lebih memberi keuntungan bagi elit penguasa di arena internasional, daripada bagi rakyat.

Aldi menegaskan bahwa proyek strategis nasional seperti IKN dan Rempang Eco City lebih menguntungkan pemilik modal, sementara perhatian terhadap dampak lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang semakin terabaikan.

Kebijakan Baru Pemerintah Iran Terkait Perangkat Komunikasi

Pada 24 September 2024, Iran resmi melarang penggunaan perangkat komunikasi tertentu setelah maraknya perdebatan tentang “Pager Hizbullah”. Keputusan ini diambil setelah munculnya laporan bahwa kelompok Hizbullah diduga menggunakan alat komunikasi tersebut untuk menyebarkan pesan dan instruksi yang sulit terlacak oleh pihak berwenang.

Latar Belakang Munculnya “Pager Hizbullah”

Geger tentang “Pager Hizbullah” dimulai ketika pihak keamanan Iran mendeteksi komunikasi ilegal yang dilakukan melalui perangkat pager, alat yang dianggap usang di banyak negara, namun masih digunakan oleh kelompok tertentu. Perangkat ini dinilai lebih sulit dilacak oleh otoritas karena tidak terhubung langsung ke jaringan telekomunikasi modern, seperti ponsel dan internet.

Reaksi Masyarakat dan Pengaruh Terhadap Keamanan

Langkah pemerintah Iran ini mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Beberapa pihak mendukung larangan tersebut karena dianggap meningkatkan keamanan nasional, namun ada juga yang merasa kebijakan ini berlebihan dan memengaruhi kebebasan komunikasi. Masyarakat yang masih menggunakan perangkat pager untuk keperluan pribadi atau bisnis merasa dirugikan dengan larangan ini.

Hizbullah Membantah Keterlibatan

Meski diberi nama “Pager Hizbullah”, kelompok Hizbullah membantah tuduhan bahwa mereka menggunakan teknologi tersebut untuk tujuan militer atau subversif. Dalam pernyataan resmi, mereka menegaskan bahwa segala bentuk komunikasi yang mereka lakukan bersifat transparan dan mengikuti regulasi setempat. Namun, pemerintah Iran tetap waspada dan memperketat pengawasan terhadap semua jenis perangkat komunikasi.

Langkah Iran untuk Menjaga Stabilitas Nasional

Keputusan Iran untuk melarang perangkat komunikasi seperti pager adalah bagian dari upaya mereka dalam menjaga stabilitas nasional dan mencegah potensi ancaman dari kelompok militan atau organisasi terlarang. Pemerintah menekankan pentingnya pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa teknologi tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin mengganggu keamanan negara.

Kesimpulan

Larangan perangkat komunikasi di Iran usai insiden “Pager Hizbullah” menandai langkah serius pemerintah dalam menanggapi ancaman keamanan nasional. Keputusan ini memicu perdebatan mengenai keseimbangan antara keamanan dan kebebasan komunikasi di negara tersebut.