Tag: Prabowo

Komunikasi Langsung Megawati dan Prabowo Jadi Persiapan Sebelum Pertemuan

Kabar mengejutkan datang dari dunia politik Indonesia. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, dikabarkan akan melakukan komunikasi langsung dengan Presiden Joko Widodo, Prabowo Subianto, terkait pertemuan yang akan digelar dalam waktu dekat. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang mengonfirmasi bahwa keduanya akan segera berdiskusi lebih lanjut mengenai agenda tersebut.

“Saya tidak membantah bahwa Ibu Megawati dan Bapak Presiden Prabowo akan berkomunikasi langsung terkait pertemuan yang akan dilaksanakan,” ujar Hasto dalam sebuah acara di Jakarta Selatan pada Jumat malam (17/1). Menurut Hasto, hubungan baik dan kedekatan ideologis antara Megawati dan Prabowo menjadi dasar kuat bagi terjalinnya komunikasi tersebut.

Namun, Hasto tidak memberikan jawaban pasti mengenai apakah pertemuan tersebut berujung pada kemungkinan PDIP bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo. Meski demikian, ia mengingatkan kembali pidato Megawati pada peringatan HUT ke-52 PDIP beberapa waktu lalu. Dalam pidatonya, Megawati menyampaikan rasa terima kasih kepada Prabowo atas kontribusinya dalam meluruskan sejarah dan memberi penghormatan kepada Bung Karno.

Menurut Hasto, pernyataan Megawati ini bisa dianggap sebagai momen rekonsiliasi nasional. Ia menyebut bahwa PDIP berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam posisi politik masing-masing, sembari tetap menjaga peran penting sebagai penyeimbang dalam sistem politik Indonesia yang demokratis. “PDIP akan terus melakukan check and balances demi menjaga agar demokrasi berjalan sehat dan berpijak pada kedaulatan rakyat,” tambah Hasto.

Dalam kesempatan itu, Hasto juga menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan Prabowo, seperti kemiskinan, keterbatasan fiskal, dan isu-isu global yang memengaruhi situasi ekonomi Indonesia, seperti perubahan iklim dan geopolitik. Meski begitu, PDIP menegaskan komitmennya untuk memberikan masukan konstruktif bagi kemajuan pemerintahan ke depan.

Secara keseluruhan, meskipun belum ada kepastian mengenai keputusan PDIP untuk bergabung dalam kabinet, komunikasi yang akan terjadi antara Megawati dan Prabowo membuka peluang bagi kolaborasi politik yang lebih erat. Kini, semua mata tertuju pada hasil pertemuan tersebut dan dampaknya terhadap peta politik Indonesia ke depan.

Demokrat Dukung Prabowo Naikkan PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah

Partai Demokrat memberikan apresiasi terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang membatasi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah. Keputusan ini dianggap sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil.

“Artinya, untuk barang dan jasa di luar kategori mewah, tarif PPN tetap 11 persen. Sedangkan kebutuhan pokok masyarakat seperti sembako, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, rumah sederhana, dan air minum tetap dikenakan tarif PPN 0 persen,” ujar Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam pernyataan resmi, Selasa (31/12).

Dukungan Demokrat terhadap Kebijakan Pajak Bertahap

AHY menegaskan bahwa Partai Demokrat mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal dan ekonomi. Peningkatan tarif PPN secara bertahap ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang dirancang untuk memperkuat perekonomian nasional tanpa membebani masyarakat kecil.

Selain itu, Demokrat juga siap mengawal implementasi stimulus ekonomi yang telah direncanakan pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Anggaran Stimulus Ekonomi Rp28,6 Triliun Siap Disalurkan

Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp28,6 triliun untuk mendukung perekonomian di tahun mendatang. Stimulus ini mencakup beberapa program seperti:

  • Bantuan beras: 10 kg per bulan untuk 16 juta penerima bantuan pangan.
  • Diskon listrik: 50 persen untuk pelanggan dengan daya hingga 2.200 VA.
  • Dukungan industri padat karya: Termasuk pembiayaan dan insentif pajak.
  • Insentif PPh Pasal 21: Bagi pekerja dengan gaji hingga Rp10 juta per bulan.
  • Bebas pajak UMKM: Untuk usaha dengan omzet kurang dari Rp500 juta per tahun.

“Kami berharap kebijakan ini dapat menjaga kesehatan fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan begitu, pemerintah dapat terus meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tambah AHY.

Fokus Kenaikan PPN pada Barang Mewah

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN hanya diberlakukan untuk barang dan jasa mewah yang dikonsumsi oleh kalangan masyarakat mampu. Keputusan ini diumumkan usai rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (31/12).

“Saya tekankan, kenaikan PPN ini hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah seperti pesawat jet pribadi, kapal pesiar, yacht, dan rumah mewah dengan nilai sangat tinggi,” ujar Prabowo.

Kebijakan ini diambil untuk memastikan masyarakat kelas bawah hingga menengah tidak terbebani, sementara pendapatan pajak dari kalangan atas tetap dapat dioptimalkan.

Kesimpulan: Kebijakan yang Adil dan Pro Rakyat

Langkah Presiden Prabowo untuk membatasi kenaikan PPN hanya pada barang mewah menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi rakyat kecil. Dengan tambahan stimulus ekonomi yang menyasar berbagai lapisan masyarakat, kebijakan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas fiskal dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Partai Demokrat mendukung penuh langkah ini dan berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Mahfud MD Bantah Kabar Ditetapkan Prabowo Jadi Jaksa Agung: “Hoax!”

Jogja – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD merespons isu yang menyebutkan dirinya akan diangkat menjadi jaksa agung. Melalui media sosial, Mahfud dengan tegas menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoax.

Mahfud menggunakan akun Instagram pribadinya, @mohmahfudmd, untuk membantah kabar tersebut. Dalam unggahannya, ia membagikan tangkapan layar dari sebuah video di YouTube yang berjudul “Mahfud MD Diangkat Prabowo Jadi Jaksa Agung! Aturan Koruptor Dihukum Mati & Dimiskinkan Sah Hari Ini”. Mahfud menegaskan, “Dengan segala hormat, saya sampaikan bahwa berita di bawah ini hoax.”

Unggahan tersebut juga telah dikonfirmasi oleh detikJogja yang mendapatkan izin dari Mahfud untuk mengutipnya. Mahfud menjelaskan bahwa informasi terkait pengangkatannya sebagai jaksa agung tidak memiliki dasar yang valid. Ia menegaskan bahwa gambar yang digunakan dalam video tersebut adalah hasil editan dan narasinya sepenuhnya fiktif.

“Berita bahwa saya dilantik atau akan menjadi jaksa agung itu tidak berdasar sumber yang akurat. Gambarnya editan, narasinya hanya fiksi. Jangan bertanya kepada saya lagi, tanya kepada yang memproduksi saja. Saya benar-benar tidak tahu soal ini,” tulis Mahfud dalam klarifikasinya.

Isu ini telah menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat, terutama karena Mahfud MD dikenal sebagai tokoh yang sangat vokal dalam bidang hukum dan politik. Namun, klarifikasi langsung dari Mahfud melalui media sosial diharapkan dapat meredakan spekulasi yang berkembang.

Kabar palsu semacam ini memang kerap muncul di era digital, di mana teknologi memudahkan manipulasi gambar dan informasi. Mahfud mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi yang belum tentu benar, serta selalu memeriksa sumber berita yang diterima.

Penegasan dari Mahfud ini juga menjadi pengingat bagi semua pihak untuk selalu melakukan verifikasi sebelum mempercayai atau membagikan berita yang beredar, terutama yang menyangkut tokoh publik dan isu-isu penting lainnya. Klarifikasi langsung dari sumber terkait, seperti yang dilakukan oleh Mahfud MD, sangat penting untuk menjaga kebenaran informasi di tengah derasnya arus berita di media sosial dan platform digital lainnya.

Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih selektif dan kritis terhadap berita-berita yang beredar, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak jelas sumber dan kebenarannya. Langkah Mahfud ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi tokoh publik lainnya dalam menghadapi berita palsu dan menjaga integritas informasi di era digital.

Serahkan DIPA 2025, Prabowo: Tidak Boleh Lagi Ada Toleransi Kebocoran Pengeluaran

JAKARTA – Pada Selasa (10/12/2024), Presiden Prabowo Subianto resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat. Penyerahan ini menandai dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Dalam sambutannya, Prabowo menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran, terutama dalam mendukung kesejahteraan rakyat. Ia meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang disalurkan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan, tanpa adanya pemborosan.

“Kita harus memastikan setiap rupiah digunakan secara tepat sasaran. Tidak ada toleransi terhadap kebocoran anggaran yang tidak produktif, apalagi yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat,” tegas Prabowo di hadapan pejabat Pemda yang hadir dalam acara tersebut.

Presiden juga menyarankan untuk menghindari pengeluaran yang tidak memberikan dampak nyata bagi pembangunan. “Saat ini bukan waktunya untuk menghabiskan anggaran untuk kajian yang berlebihan atau seminar yang tidak menghasilkan solusi nyata. Kita perlu bertindak cepat dan tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada,” tambahnya.

Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan bahwa APBN 2025 disusun dengan hati-hati, menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi. Fokus utama dari anggaran tahun depan adalah efisiensi dan penghematan di segala sektor, seiring dengan upaya pemerintah untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang penuh ketidakpastian.

“Penggunaan anggaran harus dilakukan secara efisien. Kita harus mengurangi pemborosan dan berfokus pada pengeluaran yang produktif. Di tengah tantangan ekonomi yang tidak menentu ini, kita harus bisa mengikat sabuk kita lebih ketat dan mengurangi kebocoran dari anggaran negara,” ujar Prabowo.

Penyerahan DIPA 2025 ini juga menunjukkan komitmen pemerintahan Prabowo untuk mewujudkan Indonesia Maju, dengan pemanfaatan anggaran yang lebih terarah dan berkelanjutan. Pemerintah akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap alokasi dana memberikan manfaat maksimal bagi rakyat Indonesia.

Presiden Prabowo Disebut Minta Menteri Pakai Mobil Buatan Dalam Negeri

Pada tanggal 29 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan publik setelah disebutkan meminta para menteri untuk menggunakan mobil buatan dalam negeri dalam menjalankan tugas mereka. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong industri otomotif lokal dan mendukung produk-produk dalam negeri.

Prabowo menekankan bahwa dengan menggunakan mobil lokal, para menteri dapat berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional. Permintaan ini diharapkan dapat meningkatkan permintaan terhadap kendaraan buatan dalam negeri, sehingga berimbas positif pada sektor industri otomotif dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat.

Respon terhadap pernyataan Prabowo pun beragam. Sebagian besar masyarakat dan pegiat industri otomotif menyambut baik inisiatif tersebut, melihatnya sebagai langkah positif untuk mempromosikan produk lokal. Namun, beberapa pihak juga mengungkapkan kekhawatiran mengenai kualitas dan keselamatan kendaraan buatan dalam negeri yang mungkin belum sebanding dengan merek internasional.

Untuk mewujudkan ide ini, pemerintah diharapkan segera merumuskan kebijakan yang mendukung penggunaan mobil buatan lokal di kalangan pejabat negara. Rencana ini mencakup pembentukan kerjasama dengan produsen otomotif lokal untuk menyediakan armada yang sesuai dengan kebutuhan kementerian. Langkah ini juga dapat mencakup insentif bagi perusahaan yang memproduksi kendaraan berkualitas tinggi.

Permintaan Prabowo kepada para menteri untuk menggunakan mobil buatan dalam negeri mencerminkan semangat kemandirian industri dan dukungan terhadap produk lokal. Jika berhasil diimplementasikan, inisiatif ini bisa menjadi momentum positif bagi perkembangan industri otomotif nasional. Melalui langkah konkret ini, diharapkan dapat tercipta kesadaran kolektif akan pentingnya mendukung produk dalam negeri demi kemajuan ekonomi Indonesia.

Prabowo Dan Gibran Kunjungi Hambalang Bersama Calon Menteri Buat Foto Foto

Pada tanggal 18 Oktober 2024, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Hambalang, Jawa Barat. Kunjungan ini dihadiri oleh sejumlah calon menteri yang diusulkan untuk bergabung dalam kabinet mendatang.

Kunjungan ini dianggap sebagai langkah strategis dalam mempersiapkan pemilu yang akan datang. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan Gibran membahas berbagai isu penting yang dihadapi bangsa, termasuk stabilitas politik dan ekonomi. Gibran, yang juga merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo, menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai elemen untuk menciptakan pemerintahan yang efektif.

Dalam diskusi tersebut, para calon menteri diperkenalkan dengan program-program prioritas yang akan menjadi fokus pemerintahan mendatang. Prabowo menjelaskan visi misi yang harus diusung, termasuk penguatan sektor pertahanan dan pembangunan infrastruktur. “Kami harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama demi kemajuan bangsa,” tegas Prabowo.

Kunjungan ini mendapatkan reaksi positif dari berbagai kalangan, termasuk pengamat politik. Banyak yang menilai langkah ini menunjukkan keseriusan Prabowo dan Gibran dalam mempersiapkan kepemimpinan masa depan. “Kolaborasi antara figur-figur kunci ini menjadi harapan baru bagi rakyat,” ungkap seorang pengamat.

Dengan adanya pertemuan ini, masyarakat berharap akan muncul kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat dan mampu menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Kunjungan Prabowo dan Gibran di Hambalang menjadi simbol dari semangat baru dalam politik Indonesia menjelang pemilu 2024.

Alasan Prabowo Jalin Kerja Sama Dengan Semua Partai Politik Di Indonesia

Jakarta, 13 Oktober 2024 – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengungkapkan pentingnya menjalin kerja sama dengan semua partai politik di Indonesia untuk mencapai stabilitas dan kemajuan bangsa. Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa kolaborasi lintas partai akan memperkuat konsensus politik dalam menghadapi tantangan yang ada.

Prabowo menyatakan bahwa kepentingan nasional harus menjadi prioritas utama bagi semua partai politik. Ia berpendapat, dengan bersatu, berbagai isu strategis, seperti keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat, dapat ditangani dengan lebih efektif. “Kita harus meletakkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok,” ujarnya.

Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, Prabowo menekankan pentingnya kerjasama untuk menghadapi tantangan internasional. Dengan membangun sinergi antar partai, Indonesia dapat lebih siap dalam menghadapi perubahan geopolitik dan ekonomi global. “Kerja sama ini akan membuat Indonesia lebih kuat dan berpengaruh di kancah dunia,” tambahnya.

Prabowo juga menyoroti pentingnya pembangunan berkelanjutan yang melibatkan semua elemen masyarakat. Ia berharap, kolaborasi antar partai dapat mendorong program-program yang berfokus pada pembangunan yang ramah lingkungan dan inklusif. “Kita perlu memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga bermanfaat bagi seluruh rakyat,” katanya.

Terakhir, Prabowo menekankan perlunya membangun komunikasi yang konstruktif antar partai politik. Ia percaya, dialog yang baik akan memfasilitasi penyelesaian konflik dan perbedaan pendapat. “Mari kita tingkatkan komunikasi untuk mencapai tujuan bersama demi kemajuan bangsa,” tutupnya.

Jokowi Bilang Keppres IKN Semestinya Diteken Prabowo: Ini Kata Gerindra

Jakarta — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pendapatnya bahwa Keputusan Presiden (Keppres) mengenai Ibu Kota Negara (IKN) seharusnya ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut muncul dalam konteks pernyataan Jokowi tentang pentingnya kolaborasi dalam pembangunan IKN yang terletak di Kalimantan Timur.

Menanggapi pernyataan Jokowi, Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo memberikan klarifikasi. Juru bicara Gerindra menegaskan bahwa Keppres IKN telah ditandatangani oleh presiden dan hal itu sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Gerindra menekankan bahwa semua pihak harus fokus pada realisasi pembangunan IKN demi kepentingan bersama.

Jokowi menjelaskan bahwa IKN tidak hanya sekadar perpindahan pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan di Indonesia. Menurutnya, keberadaan IKN diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya. Dalam konteks ini, semua pemangku kepentingan diharapkan dapat bersinergi.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga berharap agar komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah lebih ditingkatkan. Dia mengingatkan bahwa suksesnya pembangunan IKN bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif semua elemen masyarakat. Gerindra menyambut baik harapan tersebut dan berkomitmen untuk mendukung program-program yang mendukung pembangunan IKN.

Dengan dinamika politik yang terjadi, perhatian terhadap pembangunan IKN tetap menjadi prioritas utama. Diharapkan, kerjasama antara pemerintah dan semua pihak akan terus berjalan agar cita-cita pembangunan IKN dapat tercapai sesuai rencana.