Taiwan tengah mempertimbangkan untuk membeli senjata senilai miliaran dolar dari Amerika Serikat (AS) sebagai upaya untuk memperkuat pertahanannya di tengah meningkatnya ancaman dari China. Sejumlah sumber yang dekat dengan pembicaraan tersebut mengungkapkan bahwa Taiwan berharap memperoleh dukungan dari pemerintahan AS yang baru, yang dipimpin oleh Donald Trump, untuk mendukung rencana pembelian senjata ini.
Menurut sumber-sumber yang tidak ingin disebutkan namanya, Taiwan telah melakukan pembicaraan intensif dengan Washington mengenai paket senjata yang sangat penting bagi kemajuan pertahanan mereka. Salah satu sumber mengatakan bahwa tujuan dari pembelian ini adalah untuk menunjukkan komitmen Taiwan dalam mempertahankan diri mereka dari potensi ancaman militer, khususnya dari China yang terus menekan wilayah tersebut.
Dikabarkan, paket pembelian tersebut kemungkinan akan mencakup rudal jelajah untuk pertahanan pantai serta roket HIMARS, yang dirancang untuk memberikan kemampuan serangan jarak jauh yang lebih kuat. Estimasi biaya untuk paket ini berkisar antara 7 hingga 10 miliar dolar AS, dengan beberapa sumber mengatakan angka tersebut bisa mencapai 8 miliar dolar.
Penasihat Keamanan Nasional AS, Mike Waltz, juga menyatakan keinginannya untuk mempercepat pengiriman senjata ke Taiwan, meskipun Gedung Putih belum memberikan komentar resmi terkait laporan ini.
Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Taiwan menolak untuk memberikan pernyataan rinci mengenai rencana pembelian tersebut, tetapi menyatakan bahwa pihaknya tetap fokus pada pembangunan kapasitas pertahanan mereka secara keseluruhan. “Persenjataan dan peralatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penguatan militer ini akan selalu menjadi bagian dari target tender kami,” ujar pernyataan resmi kementerian.
Sementara itu, China terus mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan akan menggunakan kekuatan militer untuk merebut kembali pulau tersebut. Taiwan, yang memiliki sistem pemerintahan demokratis, dengan tegas menolak klaim China dan menyatakan bahwa hanya rakyat Taiwan yang berhak menentukan masa depan politik mereka.