Wakil Presiden AS, JD Vance, mendorong Greenland untuk mengakhiri hubungan historisnya dengan Denmark dan menjalin kemitraan yang lebih erat dengan Washington. Dalam kunjungan singkat ke Pangkalan Luar Angkasa Pituffik di Greenland Utara pada Jumat (28/3), Vance menuduh Kopenhagen gagal berinvestasi dalam pembangunan Greenland dan mengklaim bahwa AS adalah satu-satunya negara yang dapat menjamin kedaulatan serta keamanan rakyat di wilayah tersebut. Pernyataannya menuai reaksi keras, terutama dari pemerintah Denmark dan Greenland.
Vance didampingi oleh Penasihat Keamanan Nasional AS, Mike Waltz, serta Menteri Energi, Chris Wright. Ia menyatakan bahwa AS tidak berencana meningkatkan kehadiran militernya di Greenland dalam waktu dekat, tetapi akan menambah sumber daya, termasuk kapal angkatan laut serta kapal pemecah es. Namun, kunjungannya berlangsung singkat, hanya beberapa jam, akibat suhu ekstrem yang mencapai minus 19 derajat Celsius serta laporan bahwa ia akan menghadapi aksi protes jika berkunjung ke tempat umum lainnya.
Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, mengecam kunjungan ini sebagai tindakan yang tidak menghormati rakyat Greenland. Sementara itu, Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menolak tuduhan Vance dan menegaskan bahwa negaranya telah meningkatkan anggaran pertahanan di Arktik dengan sistem pengawasan baru, drone jarak jauh, dan kapal patroli. Frederiksen juga menilai cara AS menggambarkan Denmark tidak sesuai dengan kenyataan.
Greenland telah mengelola urusan domestiknya sejak 2009, meskipun kebijakan luar negeri dan pertahanannya masih berada di bawah kendali Kopenhagen. Jajak pendapat menunjukkan mayoritas warga Greenland menolak kemungkinan bergabung dengan AS. Banyak warga juga mengungkapkan kekhawatiran mereka, seperti seorang perempuan lokal bernama Nina yang mengaku tidak nyaman dengan ketertarikan Washington terhadap pulau tersebut.
Di sisi lain, Presiden AS, Donald Trump, menegaskan bahwa menguasai Greenland sangat penting bagi keamanan global, dengan alasan meningkatnya kehadiran kapal-kapal China dan Rusia di perairan sekitar pulau itu. Sementara itu, politisi Greenland, Qupanuk Olsen, menyatakan bahwa masyarakatnya takut mengalami penjajahan kembali di bawah kekuatan asing yang baru.