Pemerintah Vietnam mengambil langkah besar untuk efisiensi anggaran dengan memangkas jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22, yang berarti sekitar seperlima pekerjaan di sektor publik akan hilang. Keputusan ini berpotensi menghemat miliaran dollar AS, yang bisa digunakan untuk pengembangan ekonomi negara. Langkah ini juga terinspirasi oleh kebijakan penghematan anggaran yang pernah diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump. Rencana efisiensi anggaran ini rencananya akan segera diajukan kepada parlemen Vietnam dalam beberapa hari mendatang.
Namun, meskipun kebijakan ini dirancang untuk mengurangi pemborosan anggaran, langkah tersebut menimbulkan kecemasan di kalangan pegawai negeri. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan terjadinya pemangkasan jumlah pekerja sektor publik, yang mencakup berbagai sektor seperti media, pegawai negeri, polisi, hingga militer. Vietnam memiliki sekitar dua juta orang yang bekerja di sektor publik pada 2022, dan sekitar 20 persen dari mereka diperkirakan akan kehilangan pekerjaan dalam lima tahun mendatang.
Pemerintah Vietnam juga memprediksi bahwa sekitar 100.000 pegawai negeri akan diberhentikan atau diberikan pensiun dini. Salah satu contoh dampak dari kebijakan ini adalah pengalaman seorang pria berusia 42 tahun yang bekerja sebagai produser TV selama 12 tahun. Setelah saluran berita tempat dia bekerja ditutup, ia kehilangan pekerjaannya dan hanya diberi pemberitahuan dua minggu sebelum diberhentikan. Kini, pria tersebut terpaksa beralih profesi menjadi sopir taksi demi memenuhi kebutuhan keluarganya.
Menurut To Lam, pemimpin tertinggi Vietnam, keputusan ini meskipun terasa pahit, harus dilakukan demi kemajuan negara. “Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, terkadang kita harus menahan rasa sakit untuk mengangkat tumor,” katanya pada Desember 2024. Para pejabat negara menyebutkan bahwa kebijakan efisiensi ini merupakan bagian dari revolusi administratif yang akan mengurangi pemborosan dan mengarahkan negara menuju target ambisiusnya.
Dalam jangka panjang, efisiensi anggaran ini diharapkan bisa menghemat hingga 4,5 miliar dollar AS (sekitar Rp 72,5 triliun) dalam lima tahun. Meskipun demikian, biaya untuk pesangon dan pensiun dini diperkirakan lebih besar, mencapai lebih dari 5 miliar dollar AS (Rp 80 triliun). Selain itu, meskipun Vietnam mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan sebesar 7,1 persen pada 2024, tantangan yang dihadapi negara ini adalah dampak dari tarif impor yang dikenakan oleh pemerintahan AS.
Vietnam menargetkan status negara berpendapatan menengah pada tahun 2030, dan berharap bisa masuk dalam kategori negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Meskipun kebijakan ini membawa tantangan sosial, pihak berwenang optimis bahwa efisiensi anggaran akan mendukung pencapaian target ekonomi jangka panjang.