Author: DL - ILNAS

Mencari Sayur Berujung Maut: Pria di Konsel Tewas Dililit Ular Piton

Seorang pria berinisial AM (50) di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, ditemukan tewas setelah dililit seekor ular piton saat sedang mencari sayur di hutan. Ular tersebut bahkan nyaris menelan korban sebelum akhirnya melepaskannya.

Kapolsek Konda, AKP Kartini Suryaningsih, membenarkan kejadian tragis tersebut. “Benar, korban meninggal akibat lilitan ular,” ujarnya pada Minggu (23/3/2025).

Insiden ini terjadi di kawasan hutan Desa Morome, Kecamatan Konda, pada Kamis (20/3) sore. Saat itu, korban memasuki hutan bersama beberapa rekannya untuk mencari sayur pakis.

Namun, di tengah pencarian, korban terpisah dari kelompoknya. Tak lama kemudian, terdengar teriakan meminta tolong, yang membuat warga sekitar bergegas mencari sumber suara tersebut.

“Saat ditemukan, korban sudah dalam kondisi terlilit ular piton,” jelas Kartini. Warga pun berupaya menyelamatkannya dengan melempari ular menggunakan batu agar melepaskan cengkeramannya.

Setelah merasa terganggu, ular akhirnya melepaskan lilitannya dan melarikan diri ke dalam hutan. Namun, sayangnya, nyawa korban tidak dapat diselamatkan.

“Untungnya, korban tidak sampai ditelan oleh ular tersebut, tapi nyawanya tidak tertolong,” pungkasnya.

Menhub Tinjau Pelabuhan Merak di Dini Hari, Siapkan Strategi Atasi Kemacetan Mudik

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi melakukan inspeksi di Pelabuhan Indah Kiat, Merak, Banten, pada Sabtu dini hari (22/3/2025). Dalam kunjungannya, Dudy meninjau kesiapan pelabuhan tersebut sebagai buffer zone atau area penyangga bagi Pelabuhan Merak untuk mengurai kemacetan kendaraan saat arus mudik Lebaran.

“Jika kapasitas parkir di dermaga Pelabuhan Merak hampir penuh, kendaraan pribadi roda empat akan dialihkan ke Pelabuhan Indah Kiat sebagai area penyangga. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kepadatan dan antrean panjang,” ujar Menhub Dudy dalam keterangannya.

Pelabuhan Indah Kiat telah dipersiapkan sebagai buffer zone bagi arus mudik dari Jawa menuju Sumatera melalui Pelabuhan Merak. Langkah ini diambil guna mengantisipasi lonjakan volume kendaraan selama musim mudik.

Pada puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada 27-29 Maret 2025, jumlah kendaraan kecil yang masuk ke Pelabuhan Merak diprediksi mencapai lebih dari 30.000 unit. Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan area parkir tambahan untuk mengurai kepadatan.

Sebagai informasi, Pelabuhan Merak memiliki tujuh dermaga yang beroperasi dengan kapasitas parkir mencapai 6.026 kendaraan kecil. Sementara itu, daya tampung kendaraan di dalam kapal bisa mencapai 25.067 unit per hari dalam kondisi padat. Jika digabungkan, total kapasitas kendaraan kecil yang bisa ditampung di Pelabuhan Merak mencapai 31.093 unit per hari.

Di sisi lain, Pelabuhan Indah Kiat memiliki luas total 93.426 m² yang terbagi menjadi tiga titik parkir. Jika dikonversi, area ini mampu menampung sekitar 2.072 kendaraan kecil (golongan I).

“Akses integrasi dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Indah Kiat sudah tersedia sejak tahun lalu. Dengan adanya akses ini, diharapkan pengalihan kendaraan dapat berjalan lancar,” tambah Dudy.

Selain Pelabuhan Indah Kiat, beberapa lokasi lain juga disiapkan sebagai buffer zone, seperti Rest Area KM 13, KM 43, dan KM 68 di jalur tol menuju Merak. Sementara di jalur arteri, beberapa titik seperti Ciwandan, BBJ Bojonegara, dan Indah Kiat juga dijadikan area penyangga guna mendukung kelancaran arus mudik.

Protes Kebijakan! Pengusaha dan Sopir Truk Tuntut Menhub Dicopot

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dan sejumlah sopir menggelar aksi protes terhadap kebijakan pemerintah yang membatasi pergerakan truk di jalan tol selama periode mudik Lebaran 2025. Dalam aksi tersebut, massa menuntut pencopotan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi.

“Kami, para sopir dan pengusaha di sini, meminta kepada Bapak Prabowo untuk mencopot Menteri Perhubungan! Jangan menempatkan orang yang tidak memahami sektor transportasi di posisi ini,” ujar Ketua DPP Aptrindo, Gemilang Tarigan, dikutip dari CNNIndonesia.com, Jumat (21/3/2025).

Demonstrasi berlangsung di depan kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat. Sejumlah pengusaha dan sopir truk mengenakan pakaian serba hitam serta membawa spanduk berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Keberatan Pengusaha dan Sopir Truk

Menurut Gemilang, aturan yang melarang truk melintas di jalan tol selama 16 hari berdampak besar pada sektor logistik. Ia menyebutkan bahwa kebijakan tersebut menyebabkan penurunan drastis dalam pendapatan sopir dan pengusaha.

Sebelum aturan ini diberlakukan, Aptrindo telah menyampaikan keberatan kepada pihak Kementerian Perhubungan. Namun, menurutnya, Kemenhub hanya berjanji untuk mempertimbangkan masukan tersebut tanpa ada tindak lanjut yang jelas.

Para sopir dan pengusaha truk menantang pejabat Kemenhub, termasuk Menhub Dudy, untuk bertemu langsung dengan mereka dan berdiskusi mengenai dampak kebijakan ini.

“Selama 16 hari, kami tidak bisa bekerja. Sopir kami harus makan, Pak. Pengusaha juga punya kewajiban membayar cicilan,” tegasnya.

Pembatasan Operasional Truk Saat Lebaran

Pemerintah telah menetapkan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran perjalanan bagi pengguna jalan lain serta menjaga stabilitas pasokan kebutuhan pokok.

Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang melibatkan beberapa pihak, termasuk Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Korps Lalu Lintas Polri, dan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Berdasarkan informasi yang diunggah oleh akun Instagram resmi Kemenhub (@kemenhub151) pada Jumat (21/3), beberapa jenis kendaraan barang yang terkena pembatasan antara lain:

  • Truk dengan sumbu tiga atau lebih
  • Truk dengan kereta tempelan atau gandengan
  • Kendaraan yang mengangkut hasil galian, tambang, dan bahan bangunan

Pembatasan ini mulai berlaku pada Senin, 24 Maret 2025 pukul 00.00 WIB hingga Selasa, 8 April 2025 pukul 24.00 WIB.

Sementara itu, ada beberapa kendaraan angkutan barang yang dikecualikan dari aturan ini, seperti:

  • Truk pengangkut bahan bakar minyak (BBM) dan gas (BBG)
  • Kendaraan yang mengangkut sepeda motor dalam program mudik gratis
  • Angkutan barang untuk kebutuhan penanganan bencana alam
  • Truk pengangkut hewan ternak, pupuk, pakan ternak, dan barang kebutuhan pokok

Kendaraan yang termasuk dalam kategori pengecualian harus memiliki surat muatan resmi yang dikeluarkan oleh pemilik barang. Surat ini wajib mencantumkan informasi mengenai jenis barang, tujuan pengiriman, serta nama dan alamat pemilik barang, dan harus ditempel di kaca depan sebelah kiri kendaraan.

Zelensky Setuju Hentikan Sementara Serangan ke Infrastruktur Energi Rusia

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menyatakan kesediaannya untuk menghentikan sementara serangan terhadap infrastruktur energi Rusia. Keputusan ini merupakan tanggapan atas Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang setuju untuk menangguhkan serangan terhadap infrastruktur energi Kyiv selama 30 hari setelah berbicara dengan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, melalui sambungan telepon.

Menurut laporan AFP pada Kamis (20/3/2025), Zelensky menyampaikan kesediaannya setelah berdiskusi selama satu jam dengan Trump pada Rabu (19/3) waktu setempat. Dalam pembicaraan tersebut, Zelensky juga mengusulkan agar penghentian serangan tidak hanya terbatas pada infrastruktur energi, tetapi juga mencakup target sipil di kedua negara.

“Saya telah melakukan percakapan yang positif, mendalam, dan terbuka dengan Presiden AS Donald Trump,” kata Zelensky melalui unggahan di media sosial X. Ini merupakan perbincangan pertama mereka sejak terjadi ketegangan di hadapan wartawan di Ruang Oval Gedung Putih pada Februari lalu.

Salah satu langkah awal menuju penghentian perang sepenuhnya, menurut Zelensky, adalah mengakhiri serangan terhadap fasilitas energi serta infrastruktur sipil lainnya. “Saya mendukung langkah ini, dan Ukraina siap untuk melaksanakannya,” tegasnya.

Zelensky juga menilai bahwa penghentian serangan terhadap infrastruktur energi bisa segera dilaksanakan. Namun, ia menegaskan bahwa Ukraina tidak akan ragu untuk merespons jika Rusia melanggar ketentuan gencatan senjata terbatas tersebut.

Lebih lanjut, Zelensky menyebutkan bahwa Ukraina akan menyusun daftar fasilitas energi yang akan dimasukkan dalam skema gencatan senjata terbatas. Selain infrastruktur energi, daftar ini juga dapat mencakup jalur kereta api serta pelabuhan strategis.

“Saya memahami bahwa hingga tercapai kesepakatan resmi dengan Rusia, dan sampai ada dokumen tertulis terkait gencatan senjata parsial, ancaman masih akan tetap ada, baik dari drone maupun rudal,” ujarnya.

Sementara itu, para pejabat Ukraina dan Amerika Serikat direncanakan akan bertemu kembali di Arab Saudi dalam beberapa hari mendatang untuk membahas implementasi gencatan senjata parsial tersebut dalam putaran kedua perundingan damai.

Sebagai mediator, AS telah berupaya mendorong gencatan senjata menyeluruh selama 30 hari sebagai langkah awal menuju penyelesaian konflik yang telah berlangsung selama tiga tahun terakhir.

Dalam percakapan teleponnya dengan Trump pada Selasa (18/3), Putin menolak gagasan gencatan senjata menyeluruh. Menurut Kremlin, Putin menegaskan bahwa kesepakatan seperti itu hanya dapat terjadi jika bantuan militer dari negara-negara Barat untuk Ukraina dihentikan sepenuhnya.

Meskipun demikian, Putin setuju untuk menangguhkan serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina selama 30 hari. Namun, pihak Kremlin juga menekankan bahwa agar gencatan senjata lebih luas dapat berlangsung, Ukraina tidak boleh diberikan kesempatan untuk kembali memperkuat persenjataannya.

Serangan Israel ke Suriah, Arab Saudi Minta DK PBB Ambil Tindakan!

Arab Saudi mengecam keras serangan udara yang dilakukan Israel di wilayah Suriah, menyebutnya sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Kerajaan tersebut juga meminta Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk segera mengambil langkah tegas.

Dilansir oleh Saudi Press Agency (SPA), dalam pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Saudi, pemerintah Arab Saudi mengutuk serangan tersebut dan menegaskan bahwa tindakan Israel merupakan bagian dari pelanggaran berulang yang membahayakan stabilitas serta keamanan kawasan.

Menurut laporan SPA, yang dikutip AFP pada Rabu (19/3/2025), Riyadh menegaskan perlunya respons internasional guna mencegah eskalasi lebih lanjut serta memastikan pihak yang bertanggung jawab mendapatkan sanksi.

Pemerintah Arab Saudi juga menegaskan dukungannya terhadap Suriah dan rakyatnya, serta mendesak negara-negara anggota DK PBB untuk mengambil sikap serius terhadap serangan Israel.

Kerajaan menyoroti pentingnya mencegah penyebaran konflik lebih luas di kawasan tersebut, serta menyerukan adanya mekanisme akuntabilitas bagi Israel terkait tindakannya.

Kecaman ini muncul beberapa jam setelah sumber keamanan Suriah melaporkan bahwa jet tempur Israel menyerang fasilitas militer di desa Shinshar dan Shamsin, yang terletak di selatan Homs.

Hingga saat ini, militer Israel belum memberikan tanggapan resmi atas serangan terbaru tersebut. Namun, sebelumnya mereka mengklaim telah menargetkan fasilitas militer di Suriah karena dianggap menyimpan senjata serta perlengkapan militer.

Dalam beberapa waktu terakhir, intensitas serangan Israel di Suriah meningkat. Laporan terbaru menyebut bahwa serangan di provinsi Daraa mengakibatkan sedikitnya dua orang tewas dan 19 lainnya terluka. Israel telah melakukan serangan udara ke pangkalan militer Suriah selama bertahun-tahun, dengan alasan untuk menanggulangi ancaman dari kelompok-kelompok yang didukung Iran di wilayah tersebut.

Ridwan Kamil Angkat Bicara Terkait Dugaan Korupsi di Bank BJB

Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, akhirnya memberikan tanggapan terkait dugaan korupsi di Bank BJB yang menyeret namanya. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya dugaan mark up dalam anggaran bank tersebut.

“Kondisi saya sehat wal’afiat, baik secara fisik maupun mental. Saya tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Namun, sejak awal tahun ini memang jarang membagikan kegiatan pribadi di media sosial,” ujar Ridwan Kamil dalam pernyataan tertulis, Selasa (18/3/2025).

Ridwan Kamil juga mengomentari penyelidikan KPK terkait dugaan penyimpangan anggaran di Bank BJB. Menurutnya, ia baru mengetahui kasus tersebut setelah pemberitaan media mengenai dugaan mark up belanja bank daerah itu mencuat.

“Dari informasi yang saya baca di sejumlah media, KPK menyebut adanya dugaan mark up dalam anggaran belanja media di Bank BJB,” jelasnya.

Sebagai gubernur saat itu, Ridwan Kamil diketahui memiliki keterkaitan dengan Bank BJB karena saham mayoritas bank tersebut dimiliki oleh Pemprov Jabar. Ia pun menjelaskan bahwa perannya bersifat ex-officio dalam struktur kepemilikan bank BUMD tersebut.

“Saat menjabat sebagai gubernur, saya memiliki fungsi ex-officio. Biasanya, terkait urusan BUMD, saya menerima laporan dari Kepala Biro BUMD atau Komisaris sebagai perwakilan Gubernur,” tegasnya.

Namun, terkait kasus dugaan mark up di Bank BJB, ia menegaskan tidak pernah menerima laporan apa pun mengenai hal tersebut.

“Dalam perkara ini, saya tidak pernah mendapat laporan, sehingga saya tidak mengetahui permasalahan yang sedang menjadi perhatian saat ini,” tutupnya.

Puan Maharani Soroti Hubungan PDIP dan Jokowi: Ajak Introspeksi Diri

Hubungan antara PDIP dan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), belakangan kembali menjadi sorotan. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, memberikan tanggapannya terkait situasi terkini antara kedua belah pihak.

Puan mengajak semua pihak untuk menghentikan perpecahan dan lebih fokus pada hal-hal positif, terutama mengingat saat ini adalah bulan suci Ramadan.

“Sudahi hal-hal yang memicu perpecahan dan prasangka buruk di antara kita. Apalagi sekarang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Mari kita berpikir positif dan bersama-sama membangun bangsa ini dengan semangat persatuan,” ujar Puan saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (17/3/2025).

Puan juga menekankan bahwa masih banyak permasalahan bangsa yang perlu diselesaikan bersama. Menurutnya, membangun bangsa tidak bisa dilakukan secara individu, melainkan membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak.

“Kita masih menghadapi banyak tantangan sebagai bangsa. Tidak mungkin membangun negara ini sendirian. Oleh karena itu, mari kita berkontribusi dengan pikiran positif demi masa depan yang lebih baik,” tambahnya.

Ketika ditanya mengenai hubungan terkini antara PDIP dan Jokowi, Puan enggan memberikan jawaban yang gamblang. Ia hanya mengajak semua pihak untuk melakukan introspeksi diri.

“Kita sebagai manusia pasti memiliki kekurangan dan masa lalu. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita melangkah ke depan untuk menghadapi berbagai tantangan global yang tidak mudah diselesaikan sendiri,” tutup Puan.

Gegara Pepet Pemotor di Puncak, Patwal Pengawal Alphard Dicopot dari Jabatannya!

Belakangan ini, media sosial ramai membahas tindakan seorang petugas patroli pengawal (patwal) yang terlihat memepet pengendara motor di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (14/3). Akibat kejadian tersebut, petugas tersebut langsung dicopot dari jabatannya.

Dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, terlihat patwal tersebut sedang mengawal mobil Toyota Alphard berwarna putih di jalur yang cukup padat. Saat itu, ada seorang pemotor yang dianggap menghalangi laju kendaraan, sehingga petugas mengambil tindakan pengawalan.

Kronologi Kejadian

Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Rizky Guntama, menjelaskan bahwa pemotor tersebut sudah diberikan isyarat untuk menepi. Namun, pengendara masih berusaha mencari celah untuk minggir karena memperhatikan situasi melalui kaca spion.

“Saat pengawalan berlangsung, pengendara motor tersebut bersenggolan dengan kendaraan yang dikawal,” ujar AKP Rizky Guntama dalam keterangannya pada Sabtu (15/3).

Lebih lanjut, AKP Rizky menegaskan bahwa insiden tersebut terjadi akibat jarak yang terlalu dekat. Hal ini menyebabkan pemotor bersentuhan dengan kendaraan pengawalan dan akhirnya terjatuh.

“Saya tegaskan bahwa tidak ada aksi tendangan, seperti yang beredar di media sosial. Insiden tersebut terjadi karena pengendara terkena crush bar dari kendaraan patroli,” jelasnya.

Langkah Tegas Pihak Kepolisian

Setelah video kejadian ini viral, pihak Polres Bogor segera mengambil tindakan tegas dengan mencopot Aipda H dari jabatannya sebagai petugas patwal. Saat ini, Aipda H masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait insiden tersebut.

“Yang bersangkutan sudah dinonaktifkan sementara dan tengah diperiksa. Hasil dari pemeriksaan akan menentukan sanksi yang akan diberikan,” tambah AKP Rizky.

Dia juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

“Saya selalu menekankan pentingnya evaluasi setelah setiap tugas. Kami akan memastikan bahwa prosedur yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku,” ungkapnya.

Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga profesionalisme, AKP Rizky menegaskan akan memberikan tindakan tegas jika kejadian serupa kembali terjadi.

“Saya sudah memberikan arahan kepada seluruh anggota. Jika ada insiden serupa di kemudian hari, kami tidak akan ragu untuk menindak tegas sesuai prosedur yang berlaku,” pungkasnya.

Rusia Hancurkan 126 Drone Ukraina dalam Serangan Udara Terbesar

Rusia mengumumkan bahwa sistem pertahanannya berhasil menjatuhkan setidaknya 126 drone milik Ukraina yang diluncurkan pada malam hari. Mayoritas drone tersebut berhasil dihancurkan di wilayah Volgograd dan Voronezh yang terletak di selatan Rusia.

Menurut laporan Kementerian Pertahanan Rusia yang dikutip oleh AFP pada Sabtu (15/3/2025), sebanyak 64 drone berhasil ditembak jatuh di wilayah Volgograd dan Voronezh, sementara sisanya menargetkan area perbatasan.

Serangan ini terjadi setelah Presiden Vladimir Putin menyatakan dukungannya terhadap usulan gencatan senjata yang diajukan oleh Amerika Serikat (AS). Namun, Putin menegaskan bahwa ia masih memiliki “pertanyaan penting” terkait implementasi kesepakatan tersebut dan ingin membahasnya langsung dengan Presiden Donald Trump.

Militer Ukraina diketahui meluncurkan serangan drone secara besar-besaran selama konflik yang berlangsung di wilayah Rusia. Serangan terbesar yang dilakukan Kyiv terjadi pada Senin (10/3) hingga Selasa (11/3) dini hari, di mana Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa total 337 drone telah berhasil ditembak jatuh.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 91 drone dihancurkan di wilayah Moskow, sedangkan 126 lainnya ditembak jatuh di wilayah Kursk, yang sebelumnya sempat menjadi target serangan militer Ukraina sebelum akhirnya pasukan mereka ditarik mundur.

Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin, menyebut serangan ini sebagai yang terbesar yang pernah dilakukan Ukraina terhadap ibu kota Rusia, yang memiliki populasi sekitar 21 juta jiwa dan merupakan salah satu kawasan metropolitan terbesar di Eropa

Kecurangan Terbongkar! Pabrik MinyaKita di Karawang Ditutup karena Kurangi Isi Kemasan

Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Satgas Pangan Polri berhasil menutup salah satu produsen MinyaKita yang terbukti melakukan kecurangan dengan mengurangi isi produk yang tidak sesuai dengan takaran yang tertera pada kemasan. Perusahaan yang terlibat dalam kasus ini adalah PT Artha Eka Global Asia (AEGA) yang berlokasi di Karawang.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan mengenai pengurangan isi MinyaKita. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kemendag bersama Satgas Pangan Polri langsung mengirimkan tim ke lokasi produksi yang awalnya berada di Depok. Namun, saat tim tiba, pabrik tersebut telah ditutup.

Setelah dilakukan investigasi lebih lanjut, ditemukan bahwa PT AEGA telah memindahkan lokasi pabriknya ke kawasan Karawang Sentra Bizhub, Jawa Barat. Pabrik inilah yang kemudian disegel oleh Kemendag dan Satgas Pangan Polri.

Dalam proses penutupan, sebanyak 140 karton MinyaKita yang volumenya kurang dari satu liter serta 32.284 botol kosong berukuran 750-800 mL berhasil disita.

“PT AEGA baru pindah ke lokasi ini sekitar satu bulan yang lalu. Kami menemukan banyak botol berukuran 750 mL yang rencananya akan digunakan untuk produksi MinyaKita,” ujar Budi saat berada di lokasi, Kamis (13/3/2025).

“Namun, sebelum sempat diproduksi, tim pengawas berhasil mengungkap aksi curang ini. Oleh karena itu, perusahaan ini tidak diizinkan beroperasi lagi,” tambahnya.

Alasan di balik pengurangan isi MinyaKita sendiri terkait dengan skema domestic market obligation (DMO), di mana perusahaan yang ingin mengekspor CPO (Crude Palm Oil) diwajibkan menyalurkan minyak goreng rakyat untuk memenuhi kebutuhan domestik. Namun, karena pasokan dari DMO terbatas, beberapa produsen nakal mencampurnya dengan minyak komersial yang lebih mahal dan mengurangi isi kemasan untuk menghindari kerugian.

“Karena pasokan DMO terbatas, sementara kebutuhan minyak goreng rakyat mencapai 257.000 ton per bulan, produsen ini menggunakan minyak komersial dan mengurangi takaran agar tetap mendapatkan keuntungan,” jelas Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Moga Simatupang.