Pemerintah Vietnam tengah meluncurkan sebuah langkah revolusioner dengan memotong jumlah kementerian dan lembaga negara dari 30 menjadi 22. Rencana tersebut, yang bertujuan mengurangi pengeluaran negara hingga miliaran dollar AS, akan menghapus satu dari lima posisi di sektor publik. Upaya ini terinspirasi oleh kebijakan pemangkasan anggaran yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump.
Rencana reformasi ini akan segera diajukan ke parlemen Vietnam, meskipun sudah menimbulkan kecemasan di kalangan para pegawai negeri. Pemimpin tertinggi Vietnam, To Lam, menekankan bahwa lembaga negara tidak seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi pejabat yang tidak kompeten. “Untuk memiliki tubuh yang sehat, kadang kita harus menahan rasa sakit dan menghilangkan yang buruk,” ujar Lam pada Desember 2024.
Dalam rangka pemangkasan tersebut, sekitar 100.000 orang dari sektor publik, yang jumlahnya hampir dua juta orang pada 2022, akan diberhentikan atau diminta untuk pensiun dini. Meski begitu, belum ada rincian lebih lanjut mengenai implementasi pemangkasan tersebut. Salah satu contoh adalah kisah Thanh, seorang mantan produser TV yang kehilangan pekerjaannya setelah saluran berita negara tempatnya bekerja ditutup. Thanh kini beralih profesi sebagai sopir taksi setelah kehilangan pekerjaannya yang telah dia geluti selama 12 tahun.
Meski Vietnam mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa sebesar 7,1 persen pada 2024, dan menargetkan pertumbuhan delapan persen tahun ini, ada kekhawatiran terkait dampak dari kebijakan tarif yang diterapkan oleh pemerintahan Trump terhadap negara itu. Vietnam bertujuan untuk menjadi negara berpendapatan menengah pada 2030 dan melangkah ke tingkat pendapatan tinggi pada 2045.
Pemerintah Vietnam berharap pemangkasan anggaran ini akan menghemat hingga 4,5 miliar dollar AS (sekitar Rp 72,5 triliun) dalam lima tahun mendatang, meskipun di sisi lain mereka harus menanggung biaya lebih dari 5 miliar dollar AS (sekitar Rp 80 triliun) untuk pensiun dan pesangon pegawai yang diberhentikan.