Jakarta – Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, kembali menyoroti dampak negatif politik uang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang berlangsung tahun ini. Dalam sebuah konferensi pers, para pemimpin Muhammadiyah menegaskan bahwa praktik politik uang dapat merusak integritas pemilu dan demokrasi di tanah air.
Dalam pernyataan resmi yang dibacakan, Muhammadiyah menyebutkan bahwa politik uang tidak hanya merugikan calon pemimpin yang bersih, tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi pemilih. “Politik uang menciptakan ketidaksetaraan dalam kompetisi, di mana hanya calon yang memiliki dana besar yang bisa memenangkan suara,” kata Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nasir.
Organisasi ini menyerukan kepada pemerintah dan pihak berwenang untuk melakukan tindakan tegas terhadap praktik politik uang. “Kami mendorong agar ada pengawasan yang lebih ketat dan sanksi yang berat bagi pelaku politik uang. Ini penting untuk menjaga marwah pemilu,” tambahnya. Muhammadiyah juga mengajak masyarakat untuk lebih kritis dan aktif melaporkan praktik-praktik yang melanggar etika pemilu.
Selain itu, Muhammadiyah menekankan pentingnya peran masyarakat, khususnya pemuda, dalam menolak politik uang. “Generasi muda harus berani bersuara dan berpartisipasi dalam proses demokrasi secara jujur dan adil,” ujar Haedar. Dengan meningkatkan kesadaran politik, diharapkan masyarakat dapat memilih pemimpin berdasarkan kapasitas dan integritas, bukan atas dasar imbalan materi.
Dengan langkah-langkah yang tegas, Muhammadiyah berharap Indonesia dapat menciptakan pemilihan yang bersih dan demokratis. “Kita harus berkomitmen untuk menghilangkan praktik politik uang agar demokrasi kita semakin kuat,” tutup Haedar.