Pada Sabtu (1/3/2025), kelompok bersenjata yang dikenal dengan nama Partai Pekerja Kurdistan (PKK) mengumumkan gencatan senjata dengan Turkiye. Keputusan ini diambil setelah pemimpin PKK, Abdullah Ocalan, yang kini berada di penjara, mengeluarkan seruan agar kelompok tersebut membubarkan diri dan mengakhiri perjuangan bersenjata. Dalam pernyataannya, komite eksekutif PKK menyatakan bahwa gencatan senjata ini berlaku segera dan merupakan langkah untuk mewujudkan seruan pemimpin mereka, yang dikenal dengan nama “Apo,” demi perdamaian dan masyarakat yang lebih demokratis.
Ocalan, yang telah mendekam di penjara sejak 1999, menjadi simbol penting dalam perjuangan PKK selama lebih dari empat dekade. Setelah seruan tersebut, PKK menegaskan bahwa mereka menerima dan berkomitmen untuk melaksanakan instruksi Ocalan. Kelompok yang berbasis di utara Irak ini menyatakan bahwa pasukan mereka tidak akan melakukan tindakan bersenjata, kecuali jika mereka diserang terlebih dahulu. Pengumuman gencatan senjata ini menjadi reaksi pertama PKK terhadap seruan perdamaian yang disampaikan Ocalan, yang meminta mereka untuk menanggalkan senjata dan mengadakan kongres untuk membubarkan organisasi tersebut.
Langkah ini mendapat perhatian dari banyak pihak. Pada Kamis (27/2/2025), Partai DEM yang mendukung perjuangan Kurdi mengungkapkan bahwa Ocalan berharap agar PKK menghentikan pemberontakan bersenjata demi menciptakan perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. PKK juga menyatakan kesiapannya untuk menyelenggarakan kongres sesuai dengan permintaan Ocalan, namun mereka menuntut adanya kelonggaran dalam kondisi penahanan Ocalan. Mereka menginginkan agar Ocalan bisa menjalani hidup dengan kebebasan lebih, termasuk kemampuan untuk berkomunikasi dengan siapa pun yang ia pilih tanpa hambatan.
Pernyataan Ocalan ini juga disambut positif oleh pemerintah Turkiye. Presiden Recep Tayyip Erdogan menilai bahwa seruan ini merupakan peluang bersejarah untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 40 tahun dan menyebabkan lebih dari 40.000 korban jiwa. Erdogan menyatakan bahwa dengan berkurangnya ancaman terorisme dan senjata, ruang untuk politik yang berbasis demokrasi akan semakin terbuka lebar.
Irak juga menyambut baik langkah ini, menyebutnya sebagai upaya positif untuk menuju stabilitas kawasan. Ketegangan antara Baghdad dan Ankara, yang sering dipicu oleh kehadiran PKK di wilayah Irak, diharapkan dapat mereda dengan adanya perubahan ini.
PKK sendiri telah berperang melawan Turkiye sejak 1984, dengan tujuan utama untuk menciptakan sebuah Tanah Air bagi suku Kurdi, yang mencakup sekitar 20% dari total penduduk Turkiye yang berjumlah 85 juta orang. Dengan diumumkannya gencatan senjata ini, banyak pihak yang menantikan langkah konkret berikutnya dalam upaya perdamaian antara PKK dan Pemerintah Turkiye, yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Konflik ini, yang telah menelan banyak korban dan mempengaruhi stabilitas kawasan, kini menghadapi babak baru yang bisa menjadi awal dari perubahan besar menuju perdamaian yang lebih langgeng.