Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Palestina, Mohammed Mustafa, mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk mengadopsi rencana rekonstruksi Gaza yang telah disusun bersama Mesir. Seruan ini disampaikannya dalam pertemuan luar biasa Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Arab Saudi, yang membahas perkembangan terkini di Palestina.
Mustafa mengungkapkan bahwa Pemerintah Palestina, dengan dukungan organisasi internasional, akan membentuk otoritas independen yang bertanggung jawab atas rekonstruksi Gaza. Lembaga ini akan memiliki otonomi keuangan dan administratif serta dikelola oleh dewan ahli yang bekerja sesuai dengan standar internasional tertinggi dalam transparansi dan akuntabilitas.
Menurutnya, keberhasilan rencana ini bergantung pada beberapa faktor utama, seperti penghentian agresi Israel, pemulangan pengungsi, penarikan pasukan Israel, serta pembukaan kembali perbatasan untuk memungkinkan masuknya bahan bangunan dan peralatan yang diperlukan. Selain itu, kepastian dukungan keuangan dari komunitas internasional juga menjadi faktor krusial dalam realisasi proyek tersebut.
Mustafa menekankan bahwa inisiatif ini tidak hanya akan memulihkan kehidupan di Gaza, tetapi juga menjadi langkah awal dalam perjuangan Palestina untuk mengakhiri penindasan Israel dan mencapai kemerdekaan penuh. Ia juga menyoroti pentingnya solidaritas Islam sebagai kekuatan utama dalam menghadapi kebijakan agresif Israel dan menjaga stabilitas kawasan.
Dalam kesempatan tersebut, Mustafa menyoroti peningkatan tindakan represif terhadap rakyat Palestina di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem. Ia menegaskan bahwa tekanan internasional terhadap Israel harus terus ditingkatkan, baik dalam aspek politik, diplomasi, hukum, maupun ekonomi, hingga Palestina mendapatkan haknya secara penuh, termasuk kedaulatan dengan Yerusalem sebagai ibu kota.
Mustafa juga menggarisbawahi bahwa dalam KTT Liga Arab di Kairo, negara-negara anggota menegaskan kembali komitmen terhadap solusi dua negara dan Inisiatif Perdamaian Arab 2002, yang menolak pendudukan serta mendorong pembentukan negara Palestina yang berdaulat. Ia menekankan perlunya aksi bersama untuk mengakhiri perang yang tidak adil di Gaza serta menghentikan ancaman pengungsian yang terus membayangi rakyat Palestina.