China Ingatkan Filipina Terkait Kerja Sama Pertahanan dengan Negara Asing

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan bahwa setiap bentuk kerja sama pertahanan atau keamanan yang dijalin Filipina dengan negara lain tidak boleh menargetkan pihak ketiga atau merugikan kepentingannya. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers harian pada Selasa (25/3), sebagai respons atas pertanyaan mengenai hubungan militer Filipina dan Amerika Serikat (AS).

Guo menekankan bahwa China telah berulang kali menyampaikan posisinya terkait aliansi militer Filipina dengan AS. Ia menyoroti pentingnya menjaga stabilitas kawasan serta menghindari tindakan yang dapat memperburuk ketegangan atau mengancam perdamaian regional. Menurutnya, sejarah telah membuktikan bahwa mengundang pihak luar dengan niat tertentu tidak akan memberikan keuntungan jangka panjang. Sebaliknya, mereka yang secara sukarela memainkan peran sebagai “pion” dalam strategi geopolitik negara lain pada akhirnya hanya akan ditinggalkan begitu saja.

Selain itu, Guo mengingatkan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Filipina dalam mempererat hubungan militernya dengan AS dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan bagi keamanan nasional dan hubungan bilateral dengan negara-negara tetangga. China melihat kerja sama semacam itu sebagai bentuk campur tangan asing yang dapat memperkeruh situasi di kawasan, terutama di Laut China Selatan, yang sudah lama menjadi sumber ketegangan antara berbagai negara.

Guo juga menyampaikan pesan tegas kepada beberapa pihak di Filipina, meminta mereka untuk berhenti menjadi alat propaganda negara lain serta menghindari tindakan yang hanya menguntungkan kepentingan politik pribadi. Ia menegaskan bahwa Filipina seharusnya lebih berfokus pada kebijakan yang mendukung kedaulatan dan stabilitas kawasan, bukan justru memperburuk ketegangan dengan mengakomodasi kepentingan asing yang berpotensi merugikan negara mereka sendiri. Dalam pandangan China, pendekatan diplomatik yang lebih mandiri dan seimbang akan lebih menguntungkan Filipina dalam jangka panjang, daripada hanya bergantung pada kekuatan asing yang bisa sewaktu-waktu mengabaikan kepentingan negara tersebut.

Iran Tegaskan Tidak Akan Menunggu Surat dari AS untuk Pencabutan Sanksi

Ketua Parlemen Iran, Mohammad-Baqer Qalibaf, menegaskan bahwa Iran tidak akan menanti surat atau inisiatif apa pun dari Amerika Serikat untuk mencabut sanksi yang dikenakan terhadap negara tersebut. Pernyataan ini disampaikan dalam sesi terbuka Parlemen Iran pada Minggu (9/3), dua hari setelah Presiden AS, Donald Trump, mengklaim telah mengirim surat kepada Pemimpin Revolusi Islam, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, untuk membuka kembali perundingan antara kedua negara.

Trump mengungkapkan hal tersebut sebulan setelah kembali menerapkan kebijakan “tekanan maksimum” terhadap Iran, yang sebelumnya ia terapkan pada periode pertamanya sebagai presiden. Kampanye ini bertujuan untuk menekan total ekspor minyak Iran. Namun, Qalibaf menegaskan bahwa bangsa Iran telah memahami bahwa satu-satunya cara untuk menghadapi sanksi adalah dengan memperkuat negara sendiri. Ia juga menilai bahwa negosiasi yang disertai dengan ancaman dan tekanan hanya akan menghasilkan tuntutan baru dari pihak AS.

Menurutnya, Iran akan tetap memanfaatkan peluang domestik serta memperluas hubungan internasionalnya guna mencapai posisi yang lebih kuat. Dengan demikian, pihak-pihak lain tidak akan memiliki pilihan selain mencabut sanksi dalam kerangka perundingan dengan negara-negara yang masih tergabung dalam kesepakatan nuklir, atau yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), yang ditinggalkan AS pada 2018.

Lebih lanjut, Qalibaf menilai bahwa pendekatan yang diterapkan Presiden AS terhadap berbagai negara hanya menunjukkan bahwa ajakan negosiasi tidak lebih dari strategi untuk melemahkan Iran. Pernyataan serupa juga disampaikan Ayatollah Khamenei pada Sabtu (8/3), yang menyatakan bahwa ajakan negosiasi dari pihak “penindas” hanyalah upaya untuk memaksakan kehendak mereka terhadap Iran. Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Aragchi, juga menegaskan bahwa hingga saat ini Iran belum menerima surat apa pun dari AS.