Tag: global

Ribuan Simpatisan Duterte Turun ke Jalan, Tolak ICC!

Ribuan pendukung mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, menggelar serangkaian aksi demonstrasi di berbagai kota di Filipina pada Sabtu (15/3/2025). Protes ini merupakan respons terhadap penangkapan Duterte oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang menuduhnya terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan kampanye keras melawan narkoba yang dilakukannya saat menjabat sebagai presiden. Massa yang hadir menuntut pembebasan Duterte serta pemulangannya ke Filipina.

Aksi protes terbesar berlangsung di ibu kota Manila, di mana lebih dari 2.000 orang berkumpul dalam acara doa bersama. Mereka mengenakan pakaian merah dan hijau sambil mengibarkan spanduk-spanduk yang bertuliskan tuntutan akan keadilan, persatuan, dan perdamaian. Selain itu, sejumlah mantan pejabat pemerintahan Duterte dan beberapa kandidat senator yang mendukungnya juga turut hadir.

Salah satu peserta demonstrasi mengecam tindakan ICC, yang menurutnya merupakan bentuk penindasan politik dan penyalahgunaan kekuasaan. Ia menilai proses hukum yang dijalankan terhadap Duterte sangat tidak adil. “Apa yang terjadi saat ini sungguh berlebihan,” ujar salah seorang demonstran, menanggapi tuduhan kejahatan kemanusiaan yang dijatuhkan pada mantan presiden tersebut.

Sebagian besar demonstran menganggap bahwa kebijakan tegas Duterte dalam memberantas narkoba selama masa pemerintahannya telah memberikan dampak positif, yaitu meningkatkan keamanan dan mengurangi kejahatan di Filipina. Mereka menilai upaya keras tersebut merupakan langkah yang perlu dihargai, meskipun ada beberapa kontroversi terkait pelaksanaan kampanye anti-narkoba tersebut.

Selain di Manila, protes serupa juga berlangsung di berbagai kota lain di seluruh Filipina. Di depan Mahkamah Agung Manila, ratusan pendukung Duterte berkumpul pada Kamis (13/3/2025), menyalakan lilin sebagai simbol harapan untuk kembalinya Duterte ke tanah air. Pada malam harinya, doa bersama juga digelar di rumah Duterte yang terletak di Kota Davao. Di Kota San Fernando, Pampanga, pada Rabu (12/3/2025), sekitar 100 orang juga turut serta dalam unjuk rasa dengan membawa spanduk bertuliskan “Justice for PRRD” (Justice for President Rodrigo Roa Duterte), yang dilanjutkan dengan konvoi kendaraan mengelilingi kota.

Putri Duterte, Veronica Duterte, juga turut berpartisipasi dalam menyuarakan dukungan melalui media sosial. Melalui unggahan di Instagram, ia mengajak sesama warga Filipina, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk berdiri bersama dalam doa dan menjaga kedaulatan negara. “Mari kita bersatu dalam doa dan mempertahankan hak kita atas kedaulatan ini,” tulisnya, yang langsung mendapat perhatian publik.

Di tengah protes yang terus berkembang ini, tim kuasa hukum Duterte tengah berusaha mengajukan pembebasan sementara untuk mantan presiden tersebut selama proses peradilan berlangsung. Proses hukum ini diperkirakan akan terus berlangsung dalam beberapa bulan ke depan, sementara dukungan kepada Duterte terus mengalir dari berbagai kalangan di Filipina.

Aksi demonstrasi ini mencerminkan polarisasi yang mendalam di kalangan masyarakat Filipina mengenai kebijakan pemerintah Duterte dan tuntutan internasional terkait pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, jelas bahwa perdebatan mengenai masa depan Duterte akan terus mempengaruhi dinamika politik di negara tersebut.

Kebakaran Pesawat American Airlines Gegerkan Bandara Denver

Pada Kamis, 13 Maret 2025, sebuah pesawat American Airlines dengan nomor penerbangan 1006 mengalami kebakaran setelah melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Denver, Amerika Serikat. Kejadian ini menarik perhatian banyak pihak, terutama karena sejumlah penumpang terlihat keluar melalui sayap pesawat dan menggunakan perosotan darurat untuk menghindari bahaya.

Pesawat yang awalnya lepas landas dari Colorado Springs menuju Bandara Internasional Dallas Fort Worth, terpaksa dialihkan ke Bandara Denver setelah masalah pada mesin. Menurut informasi yang dirilis oleh Badan Penerbangan Federal (FAA), pesawat tersebut mengalami getaran pada salah satu mesinnya, yang membuat pilot memutuskan untuk mendarat lebih awal di Denver demi keselamatan penumpang dan kru.

Setelah pesawat mendarat dengan selamat dan meluncur menuju gerbang, salah satu mesin pesawat mulai terbakar. Kejadian tersebut memaksa pihak maskapai dan petugas bandara untuk segera melakukan evakuasi darurat. Dalam video yang beredar, terlihat para penumpang keluar dengan cepat melalui perosotan darurat yang dipasang di sayap pesawat, menuju landasan pacu yang aman.

Meskipun situasi cukup menegangkan, pihak berwenang melaporkan bahwa tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Semua penumpang dan kru pesawat berhasil dievakuasi dengan selamat. Begitu evakuasi dimulai, petugas darurat dengan cepat bergerak untuk memadamkan api yang membakar mesin pesawat, sehingga api dapat dikendalikan sebelum menyebabkan kerusakan lebih parah.

Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh otoritas terkait, dan pihak FAA mengungkapkan bahwa mereka akan melakukan audit terhadap kondisi pesawat serta investigasi menyeluruh untuk mengetahui faktor-faktor yang memicu insiden ini.

Kejadian ini menjadi pengingat akan pentingnya protokol keselamatan penerbangan yang ketat dan pelatihan evakuasi yang siap sedia menghadapi situasi darurat. Meskipun insiden ini tergolong langka, ketanggapan cepat dan kesiapsiagaan dari kru serta petugas bandara berhasil menghindarkan korban jiwa, memberikan rasa aman bagi semua yang terlibat.

Membandingkan Duterte dan Netanyahu: Persamaan dan Perbedaan

Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, menghadapi nasib nahas setelah ditangkap oleh kepolisian negaranya sendiri. Ia kemudian diterbangkan ke Den Haag, Belanda, untuk diserahkan ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Duterte didakwa melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait kebijakan perang terhadap narkoba yang diterapkannya selama masa kepemimpinannya. Kebijakan ini menuai kritik dari dunia internasional karena dianggap sebagai eksekusi sistematis terhadap ribuan orang tanpa proses peradilan yang sah.

Di sisi lain, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, juga menghadapi tuduhan kejahatan perang akibat serangan brutal terhadap warga sipil di Gaza, Palestina. Namun, perbedaannya terletak pada status politik dan perlindungan internasional yang dimiliki Netanyahu.

Duterte Vs. Netanyahu: Ketimpangan Hukum Internasional

Rodrigo Duterte kini menghadapi jeratan hukum tanpa perlindungan politik yang memadai. Setelah lengser dari jabatannya, ia kehilangan pengaruh dan tidak memiliki sekutu kuat yang dapat membantunya menghadapi ICC. Meskipun Filipina pernah menjalin hubungan dekat dengan Amerika Serikat, negara tersebut tidak memiliki kepentingan geopolitik yang cukup strategis bagi Washington.

Sebaliknya, Netanyahu masih aktif menjabat sebagai pemimpin Israel dan mendapat perlindungan penuh dari Amerika Serikat serta sekutu lainnya. Israel, yang menjadi sekutu strategis AS di Timur Tengah, selalu mendapatkan dukungan militer dan finansial dalam jumlah besar. Walaupun banyak resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengutuk kebijakan Netanyahu, ia tetap kebal dari tindakan hukum karena adanya perlindungan dari negara-negara kuat.

Bahkan, ketika ICC mencoba menyelidiki dugaan kejahatan perang yang dilakukan Israel, Amerika Serikat secara terbuka menentangnya. Gedung Putih bahkan mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap hakim dan jaksa ICC yang berani melanjutkan penyelidikan terhadap Israel.

Kurangnya Perlindungan Politik untuk Duterte

Duterte memang dikenal sebagai pemimpin yang berani, tetapi ia gagal membangun jaringan perlindungan internasional yang kuat. Selama menjabat, Duterte sempat mencoba mendekat ke Rusia dan China, tetapi langkah tersebut tidak cukup untuk menjamin keamanannya setelah ia lengser.

Sebaliknya, Netanyahu memiliki strategi politik yang jauh lebih matang. Ia memastikan bahwa keberadaannya tidak tergantikan dalam percaturan politik Timur Tengah. Netanyahu membangun citra bahwa setiap ancaman terhadap dirinya juga merupakan ancaman bagi stabilitas global. Dengan demikian, sekutu-sekutunya memiliki kepentingan untuk tetap mendukungnya, terlepas dari kebijakan kontroversial yang ia terapkan.

Ketidakadilan dalam Sistem Hukum Internasional

Kasus Duterte dan Netanyahu semakin menegaskan bahwa hukum internasional tidak selalu bekerja berdasarkan prinsip keadilan, tetapi lebih kepada kepentingan politik global. Duterte, yang tidak lagi memiliki kekuatan politik, dengan mudah dijadikan target oleh ICC. Sementara itu, Netanyahu tetap aman karena didukung oleh negara-negara besar.

Realitas ini menunjukkan bahwa kejahatan perang bukan hanya masalah hukum, tetapi juga berkaitan dengan siapa yang memiliki kuasa untuk mengontrol narasi dan kebijakan dunia. Pemimpin dari negara kecil atau berkembang bisa dengan mudah dijerat hukum, sedangkan pemimpin dari negara yang memiliki kekuatan geopolitik tetap terlindungi.

Jika Duterte berasal dari negara yang memiliki kepentingan strategis bagi kekuatan dunia, nasibnya mungkin akan berbeda. Netanyahu bahkan tidak perlu bersusah payah membela diri di pengadilan karena sekutu internasionalnya sudah siap melindunginya.

Kesimpulan: Hukum Internasional Sebagai Alat Politik

Kasus ini menjadi pengingat bahwa hukum internasional sering kali lebih bersifat politis dibandingkan murni menegakkan keadilan. Pemimpin dari negara kecil atau yang tidak memiliki sekutu kuat dapat dengan cepat dijerat hukum, sementara mereka yang memiliki dukungan politik dan ekonomi tetap kebal dari tindakan hukum, tidak peduli seberapa besar pelanggaran yang mereka lakukan.

Paradoks ini akan terus berulang selama hukum internasional tetap dipengaruhi oleh kepentingan politik global. Kejahatan yang dilakukan oleh pemimpin negara kuat hanya akan menjadi bahan diskusi akademis, sementara pemimpin dari negara yang lemah akan segera diadili. Dunia terus melihat ketimpangan ini, tetapi tampaknya tidak akan ada perubahan signifikan dalam waktu dekat.

Pezeshkian: Iran Tak Akan Berunding dengan AS, Trump Dapat Tantangan

Pemerintah Iran kembali menunjukkan sikap tegas terhadap tekanan yang datang dari Amerika Serikat. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, mengeluarkan pernyataan yang sangat berani pada 11 Maret 2025, menegaskan bahwa negara tersebut tidak akan pernah membuka kesempatan untuk berdialog dengan Washington selama ancaman dan tekanan terus menghantui Iran. Pernyataan ini menunjukkan tekad kuat Iran untuk mempertahankan kedaulatannya tanpa kompromi.

Dalam keterangan resminya, Pezeshkian dengan tegas mengatakan, “Kami tidak akan menerima tekanan atau ancaman yang memaksa kami untuk berunding. Jika tekanan berlanjut, maka tak akan ada ruang untuk dialog. Tindakan yang diambil Amerika Serikat tidak akan mengubah sikap kami.” Pernyataan ini sekaligus menjadi tantangan langsung kepada Presiden AS, Donald Trump, yang sebelumnya mengusulkan dialog untuk merundingkan kesepakatan nuklir baru.

Tindakan Pezeshkian ini juga sejalan dengan sikap Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang beberapa hari sebelumnya, pada 8 Maret 2025, menekankan bahwa Iran tidak akan tunduk pada tekanan Barat. Khamenei menyatakan bahwa segala bentuk intervensi yang bertujuan memaksa Iran kembali ke meja perundingan hanya akan menambah kerumitan dan tidak membawa solusi konstruktif. Pernyataan ini muncul sebagai respon terhadap surat resmi dari Presiden Trump yang mengundang Iran untuk membuka kembali pembicaraan mengenai kesepakatan nuklir.

Kebijakan “Tekanan Maksimum” Amerika Serikat

Meski Presiden Trump sebelumnya menunjukkan keterbukaan terhadap diplomasi, ia tetap mempertahankan kebijakan “tekanan maksimum” terhadap Iran. Kebijakan ini melibatkan sanksi ekonomi yang sangat keras dan isolasi internasional yang bertujuan menekan Iran, termasuk pembatasan ketat terhadap ekspor minyak, yang merupakan sumber utama pendapatan negara tersebut. Dalam sebuah wawancara dengan Fox Business, Trump menegaskan kembali pendekatannya, menyatakan, “Ada dua cara untuk mengatasi masalah dengan Iran – melalui aksi militer atau dengan merundingkan kesepakatan yang saling menguntungkan.” Hal ini menggambarkan pendekatan keras Amerika Serikat dalam menghadapi tantangan global, terutama yang terkait dengan kebijakan luar negeri dan isu-isu keamanan internasional.

Isu Nuklir Iran dan Kekhawatiran Dunia

Di tengah ketegangan yang semakin meningkat, Iran terus mempercepat program nuklirnya, dengan pengayaan uranium yang kini telah mencapai tingkat 60 persen. Hal ini semakin mendekati ambang batas untuk pengembangan senjata nuklir. Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) telah mengeluarkan peringatan keras terkait langkah Iran yang dianggap dapat memperburuk situasi global dan meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Meskipun Iran tetap bersikukuh bahwa program nuklir mereka hanya bertujuan untuk kebutuhan energi dan riset, percepatan pengayaan uranium ini tetap menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan komunitas internasional. Ketegangan ini semakin meningkat sejak 2019, ketika Amerika Serikat menarik diri dari Perjanjian Nuklir 2015 dan memberlakukan sanksi ekonomi yang sangat memberatkan bagi Iran.

Harapan akan Diplomasi di Tengah Ketegangan Global

Di tengah ketegangan yang semakin memanas ini, banyak pihak internasional berharap masih ada ruang untuk diplomasi. Meskipun retorika keras dan kebijakan tekanan menjadi dominan, ada harapan bahwa kedua negara dapat mencari jalan tengah yang dapat mengurangi ketegangan. Diplomasi tetap dianggap sebagai cara terbaik untuk meredakan konflik dan mencegah potensi eskalasi lebih lanjut. Para pengamat berharap, meski jalan menuju kompromi tampak penuh tantangan, sebuah solusi damai masih mungkin tercapai.

Perkembangan ini menunjukkan betapa kompleksnya dinamika geopolitik saat ini, di mana kepentingan nasional, keamanan internasional, dan kebijakan luar negeri saling berinteraksi. Dunia saat ini menantikan langkah-langkah selanjutnya dari kedua negara, berharap bahwa suatu saat titik temu dapat ditemukan yang akan membawa perdamaian dan stabilitas, baik di Timur Tengah maupun dalam tatanan global yang lebih luas.

Kecelakaan Laut Menghebohkan: Kapal Kargo dan Tanker Militer AS Terlibat Tabrakan

Sebuah tabrakan besar terjadi di Laut Utara pada hari Senin, melibatkan sebuah kapal kargo dan kapal tanker minyak yang disewa oleh militer Amerika Serikat (AS). Insiden ini menyebabkan 32 orang terluka dan satu orang dilaporkan hilang. Tabrakan tersebut memicu ledakan yang mengarah pada kebakaran hebat di kedua kapal. Kejadian ini juga memunculkan kekhawatiran terkait potensi bahaya beracun yang dapat terjadi di sekitar pantai Inggris. Operasi penyelamatan besar-besaran telah dilakukan oleh Penjaga Pantai Inggris (Coast Guard) untuk menyelamatkan puluhan orang yang terjebak di lokasi.

Ledakan dan Kebakaran Membumbung di Laut Utara

Beberapa gambar dan video yang beredar dari lokasi kejadian memperlihatkan gumpalan asap hitam yang tebal serta api besar yang membubung tinggi di atas Laut Utara, sekitar 16 kilometer dari pantai timur Inggris. Perusahaan operator kapal tanker, Stena, yang bermarkas di AS, menjelaskan bahwa Stena Immaculate, kapal tanker milik mereka, tengah berlabuh di Laut Utara dan tiba-tiba ditabrak oleh Solong, kapal kontainer. “Tabrakan tersebut mengakibatkan kerusakan serius pada kapal tanker yang mengangkut bahan bakar jet A1,” ujar Crowley, operator Stena, dalam pernyataan resmi mereka.

Khawatir Akan Kebocoran Bahan Berbahaya

Kapal tanker Stena Immaculate dilaporkan mengangkut sekitar 220.000 barel bahan bakar jet A1, sementara kapal Solong membawa 15 kontainer natrium sianida. Pihak berwenang belum dapat memastikan apakah bahan-bahan berbahaya seperti bahan bakar atau senyawa beracun telah bocor ke laut, yang menambah keprihatinan terkait risiko lingkungan dan bahaya beracun bagi area sekitar.

Penyelamatan dan Evakuasi Korban

Tim medis yang tiba di lokasi langsung melakukan pemeriksaan terhadap puluhan korban yang terluka. Beruntung, tidak ada yang memerlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit, sebagaimana yang disampaikan oleh Alastair Smith, juru bicara dari East Midlands Ambulance Service. Sementara itu, 13 dari 14 awak kapal Solong berhasil diselamatkan dan dibawa ke darat. Upaya pencarian terhadap seorang awak kapal yang hilang masih terus dilakukan.

Di sisi lain, Stena Bulk, pemilik kapal tanker Swedia, memastikan bahwa seluruh awak yang berada di atas Stena Immaculate dipastikan selamat. Namun, kebakaran masih menjadi masalah utama yang dihadapi kedua kapal. Royal National Lifeboat Institution (RNLI) melaporkan bahwa tim penyelamat sedang menangani kebakaran yang terjadi di kedua kapal tersebut.

Reaksi Pemerintah Inggris

Kejadian ini menjadi sorotan penting di Inggris, dengan Menteri Transportasi Inggris, Heidi Alexander, mengungkapkan rasa prihatin atas tabrakan yang terjadi. “Kami sedang berkoordinasi dengan semua pihak terkait, termasuk pihak Coast Guard, untuk memastikan bahwa semua langkah yang diperlukan diambil guna mengatasi situasi ini,” kata Heidi. Dia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua tim darurat yang telah bergerak cepat ke lokasi kejadian.

Fokus Pada Pemadaman dan Penyelamatan

Sementara itu, Organisasi Maritim Internasional mengonfirmasi bahwa fokus utama saat ini adalah melakukan pemadaman kebakaran yang melanda kapal-kapal tersebut serta melanjutkan operasi pencarian dan penyelamatan korban. Situasi yang sangat memprihatinkan ini membutuhkan perhatian serius dari semua pihak untuk memastikan keselamatan manusia dan kelestarian lingkungan di sekitar lokasi kejadian.

Geger! CIA Mendadak Memecat Agen Baru, Ini Alasannya

Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA) melakukan pemecatan besar-besaran terhadap sejumlah pegawai baru minggu ini. Langkah ini menuai kekhawatiran dari berbagai pihak, termasuk pejabat intelijen aktif maupun pensiunan, yang menilai bahwa keputusan tersebut dapat membahayakan keamanan nasional AS.

Menurut laporan Reuters pada Jumat (7/3/2025), pemecatan ini terjadi di bawah kepemimpinan John Ratcliffe, direktur CIA yang ditunjuk oleh Presiden Donald Trump. Kebijakan ini bertepatan dengan program pengurangan pegawai federal secara besar-besaran, yang dipimpin oleh miliarder Elon Musk dan Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE).

Alasan Pemecatan dan Jumlah yang Signifikan

Sumber yang mengetahui kebijakan ini menyebutkan bahwa para pegawai baru CIA, yang masih dalam masa percobaan, dipecat dengan alasan kinerja yang tidak memenuhi standar. Namun, pihak CIA enggan mengungkap jumlah pasti pegawai yang terkena dampak kebijakan ini.

“Di CIA, kami melakukan evaluasi terhadap personel yang masih dalam dua tahun pertama masa tugas mereka. Dalam beberapa kasus, proses ini berujung pada pemecatan. Kami bekerja di lingkungan yang dinamis dan berisiko tinggi, tidak semua orang cocok dengan pekerjaan ini,” ujar juru bicara CIA.

Namun, pemangkasan pegawai ini menuai kontroversi. Berdasarkan wawancara serta dokumen yang diperoleh Reuters, beberapa pegawai federal di lembaga lain yang terkena pemecatan sebelumnya justru menerima ulasan kinerja yang baik sebelum diberhentikan.

Tidak Ada Pemberitahuan ke Komite Intelijen

Laporan juga menyebutkan bahwa pemecatan ini dilakukan tanpa pemberitahuan kepada Komite Intelijen DPR dan Senat. Seorang sumber anonim mengatakan bahwa anggota komite baru akan mencari informasi lebih lanjut dari CIA dalam beberapa hari mendatang.

Pemecatan ini berlangsung setelah pengadilan federal di Distrik Virginia Timur memberikan putusan dalam gugatan terkait program keberagaman yang dijalankan pada era pemerintahan Biden. Putusan tersebut memungkinkan CIA memecat pegawainya kapan saja.

Kekhawatiran akan Dampak Jangka Panjang

Pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran ini memicu kekhawatiran terkait stabilitas operasional CIA. Seorang pejabat intelijen AS yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa proses perekrutan dan pelatihan agen baru memerlukan waktu bertahun-tahun, sehingga keputusan ini berisiko melemahkan kemampuan intelijen negara.

“Kami harus menjaga arus perekrutan agar misi tetap berjalan. Jika ada kekosongan dalam sistem pelatihan, dampaknya akan terasa dalam jangka panjang dan merusak upaya menjaga keamanan nasional,” ungkapnya.

Mantan perwira senior dinas rahasia CIA, Daniel Hoffman, juga menyampaikan keprihatinannya. Menurutnya, pemecatan ini dapat menyebabkan hilangnya satu generasi perwira intelijen yang telah dilatih selama bertahun-tahun.

“Pada masa pemerintahan Bill Clinton, pemangkasan besar-besaran terhadap komunitas intelijen sempat dilakukan. Akibatnya, ketika serangan 9/11 terjadi, kita tidak siap,” ujarnya. “Jadi, seberapa besar penghematan yang sebenarnya didapat? Dan risiko apa yang kita hadapi dengan memangkas generasi perwira berikutnya?”

Dengan keputusan yang cukup kontroversial ini, masa depan strategi intelijen AS pun menjadi sorotan. Bagaimana kebijakan ini akan memengaruhi keamanan nasional dalam jangka panjang masih menjadi tanda tanya besar.

Sengketa Warisan Selesai, Pria Ungkap Rahasia Lewat Video Wasiat

John Baverstock, seorang pria asal Inggris, berhasil memenangkan sengketa warisan senilai 700.000 poundsterling (sekitar Rp 14,7 miliar) setelah menunjukkan bukti rekaman video yang mengungkapkan bagaimana saudara perempuannya memaksa ibu mereka untuk menandatangani surat wasiat. Kasus ini mencuat setelah John, yang berusia 61 tahun, menggugat surat wasiat yang menghapuskan hak warisnya dan memindahkan seluruh harta ibunya, Margaret Baverstock, kepada saudarinya, Lisa.

Dikutip dari The Independent pada Rabu, 5 Maret 2025, terungkap bahwa Margaret, yang saat itu dalam kondisi sangat lemah, dipaksa untuk menandatangani dokumen wasiat tersebut. Dalam rekaman yang diajukan ke pengadilan, terlihat jelas kondisi Margaret yang hampir tak bisa mengedipkan mata saat saksi membacakan isi surat wasiat tersebut. Di dalam video itu, Lisa terlihat memasukkan tangan ibunya ke pena dan menggerakkannya untuk menandatangani surat yang menyatakan dirinya sebagai satu-satunya ahli waris.

Margaret, yang diketahui telah menderita demensia lanjut sejak 2014, serta radang sendi dan infeksi paru-paru, diketahui tidak mampu lagi melakukan aktivitas fisik dengan baik. Bahkan, surat wasiat yang ditandatangani itu merupakan dokumen yang diunduh Lisa dari internet, dengan mencantumkan dirinya sebagai pelaksana dan ahli waris tunggal. Pengadilan kemudian menemukan bahwa Margaret tidak dalam kondisi mental yang memungkinkan untuk memahami isi atau bahkan mengetahui tindakan yang sedang dilakukan saat itu.

Hakim Jane Evans-Gordon, yang memimpin persidangan, menyatakan bahwa penandatanganan wasiat tersebut tidak sah karena Margaret tidak memiliki kapasitas hukum untuk menyetujui atau memahami dokumen tersebut. Hakim menjelaskan, “Dia tidak bisa memegang pena atau menggerakkan tangannya untuk menulis namanya.” Dalam sidang, Lisa membela diri dengan mengatakan bahwa ibunya telah dengan sadar memilih untuk memberikan seluruh harta kepadanya, bahkan menyangkal bahwa ibunya menderita demensia. Ia juga mengklaim bahwa ibunya sudah lama memutuskan untuk tidak memberikan warisan kepada John.

Namun, John membantah klaim tersebut dan menyatakan bahwa dia selalu merawat ibunya, mengunjunginya setiap minggu atau dua minggu sekali hingga akhirnya Lisa melarangnya masuk ke rumah. Sebagai hasilnya, hakim memutuskan bahwa surat wasiat tersebut tidak sah dan memerintahkan pembagian warisan yang adil, yang memenangkan John atas separuh warisan ibunya senilai Rp 14,7 miliar.

Keputusan ini tidak hanya mengungkapkan ketidakadilan dalam pengelolaan warisan, tetapi juga menyoroti pentingnya hak-hak legal dan kapasitas mental dalam membuat keputusan penting seperti penandatanganan wasiat.

Bagaimana Umat Muslim Berpuasa di Kota yang Diterangi Matahari Sepanjang Waktu?

Di Inuvik, sebuah kota yang terletak di bagian utara Lingkar Arktik Kanada, umat Muslim menghadapi tantangan unik dalam menjalankan ibadah selama bulan Ramadhan. Karena fenomena alam di mana matahari bersinar selama 24 jam penuh di musim panas dan tidak muncul sama sekali dalam periode tertentu di musim dingin, mereka mengikuti jadwal shalat dan berpuasa berdasarkan waktu di Mekkah, Arab Saudi.

Masjid Midnight Sun, yang dikenal juga dengan nama Little Mosque on the Tundra, menjadi tempat berkumpul utama bagi komunitas Muslim di Inuvik. Masjid ini didirikan pada Agustus 2010 untuk melayani umat Muslim yang bekerja di wilayah tersebut. Menariknya, masjid ini dipindahkan dari Winnipeg, Manitoba, sejauh 4.000 kilometer ke utara, menjadikannya masjid paling utara di belahan bumi barat.

Imam masjid, Saleh Hasabelnabi, yang telah tinggal di Inuvik selama 16 tahun, menyatakan bahwa jumlah jamaahnya tetap stabil di angka sekitar 100 hingga 120 orang. “Kami menjalani ibadah di sini dengan penuh semangat, meskipun ada tantangan besar terkait waktu shalat karena perbedaan posisi matahari yang ekstrem,” ujar Hasabelnabi.

Di Inuvik, matahari tidak pernah terbenam selama lebih dari 50 hari di musim panas, sementara pada beberapa periode lainnya, matahari tidak muncul sama sekali. Fenomena ini membuat umat Muslim di sini harus mengikuti waktu shalat berdasarkan waktu yang berlaku di Mekkah. Hal ini sering kali mengundang keheranan, seperti yang diungkapkan oleh Imam Hasabelnabi saat pertama kali merasakan musim panas di Inuvik. “Saya tidak percaya, untuk pertama kalinya dalam hidup, saya shalat lima waktu tapi matahari tetap bersinar,” kenangnya.

Meski cuaca ekstrem dan tantangan waktu shalat menjadi halangan, umat Muslim di Inuvik tetap melaksanakan ibadah Ramadhan dengan semangat. Pada hari Minggu, 2 Maret 2025, mereka berkumpul di Masjid Midnight Sun untuk berbuka puasa, membawa hidangan khas seperti ayam, nasi, dan makanan Sudan yang dinikmati bersama dalam suasana keakraban.

Mohamed Asad Behrawar, seorang akuntan yang baru saja pindah ke Inuvik, mengungkapkan pengalamannya beradaptasi dengan waktu siang yang panjang. “Memang sulit pada awalnya, tetapi saya sudah terbiasa dengan cuaca ekstrem, karena sebelumnya saya tinggal di Edmonton yang memiliki siang panjang di musim panas,” katanya.

Meskipun komunitas Muslim di Inuvik hanya berjumlah kecil dari sekitar 3.400 penduduk kota tersebut, mereka adalah kelompok yang sangat terlihat di kehidupan sehari-hari. Abdul Wahab Saleem, seorang cendekiawan Islam, menggambarkan komunitas ini sebagai kelompok minoritas yang mudah dikenali. “Setiap kali naik taksi, kemungkinan besar pengemudinya adalah seorang Muslim,” ujar Saleem.

Meskipun tantangan geografis dan cuaca yang ekstrem, umat Muslim di Inuvik terus menjalankan ibadah Ramadhan dengan penuh ketekunan, menunjukkan semangat dan kebersamaan yang luar biasa di tengah cuaca dingin dan waktu yang penuh keunikan.

Linda McMahon, Mantan Pegulat WWE, Kini Menjabat Menteri Pendidikan AS

Pada Senin (3/3), Senat Amerika Serikat akhirnya menyetujui pencalonan Linda McMahon, mantan CEO WWE, sebagai Menteri Pendidikan dengan hasil pemungutan suara 51-45. McMahon, yang sebelumnya menjabat sebagai Administrator Badan Usaha Kecil (Small Business Administration) pada pemerintahan pertama Presiden Donald Trump, kini menjadi salah satu pejabat pilihan Trump untuk mengisi jabatan menteri dalam kabinetnya.

Perempuan berusia 76 tahun ini menjadi kandidat menteri ke-22 yang disetujui oleh Senat sejak pelantikan Presiden Trump. Sebelum mencalonkan McMahon, Trump sudah dikenal dengan kebijakan kontroversialnya yang ingin membubarkan Kementerian Pendidikan AS. Bahkan, pada Februari lalu, Trump mengungkapkan keinginannya untuk menutup lembaga tersebut, dengan alasan anggaran yang terlalu besar dan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan yang dikeluarkan kementerian.

Dalam sebuah pernyataan, Pemimpin Mayoritas Senat, John Thune, memberikan pujian kepada McMahon, menjelaskan bahwa dia berharap dapat bekerja sama untuk mengurangi birokrasi, memberdayakan pemerintah negara bagian dan lokal, serta memberi lebih banyak kebebasan kepada guru untuk membantu siswa meraih kesuksesan.

McMahon, yang dikenal luas sebagai mantan pegulat profesional di SmackDown WWE, memiliki pengalaman dalam dunia bisnis dan pemerintahan yang dianggap dapat membawa perubahan signifikan di Kementerian Pendidikan. Namun, penunjukan ini datang di tengah-tengah rencana Trump untuk mereformasi sejumlah lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Pendidikan. Trump sebelumnya pernah mengkritik lembaga ini sebagai “akal-akalan” dan menuduh kementerian tersebut menghabiskan anggaran besar tanpa memberikan hasil yang maksimal.

Pada saat yang sama, ada dorongan dari Partai Republik untuk menutup Kementerian Pendidikan, karena mereka menentang sentralisasi kebijakan pendidikan dan lebih memilih agar keputusan pendidikan diserahkan kepada negara bagian dan pemerintah daerah. Kelompok konservatif juga menuduh kementerian ini mempromosikan materi yang dianggap tidak pantas, terutama terkait dengan isu-isu gender dan ras, yang menurut mereka mengarah pada “indoktrinasi” generasi muda.

Penunjukan McMahon ini membawa harapan bagi sejumlah pihak, namun juga menuai kontroversi mengingat latar belakangnya yang lebih banyak berkecimpung dalam dunia bisnis dan hiburan, ketimbang pendidikan formal. Meski demikian, Senat telah memberikan dukungan penuh untuk McMahon, yang kini siap menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pendidikan AS.

Akhir Perang 40 Tahun: PKK dan Turki Sepakati Gencatan Senjata

Pada Sabtu (1/3/2025), kelompok bersenjata yang dikenal dengan nama Partai Pekerja Kurdistan (PKK) mengumumkan gencatan senjata dengan Turkiye. Keputusan ini diambil setelah pemimpin PKK, Abdullah Ocalan, yang kini berada di penjara, mengeluarkan seruan agar kelompok tersebut membubarkan diri dan mengakhiri perjuangan bersenjata. Dalam pernyataannya, komite eksekutif PKK menyatakan bahwa gencatan senjata ini berlaku segera dan merupakan langkah untuk mewujudkan seruan pemimpin mereka, yang dikenal dengan nama “Apo,” demi perdamaian dan masyarakat yang lebih demokratis.

Ocalan, yang telah mendekam di penjara sejak 1999, menjadi simbol penting dalam perjuangan PKK selama lebih dari empat dekade. Setelah seruan tersebut, PKK menegaskan bahwa mereka menerima dan berkomitmen untuk melaksanakan instruksi Ocalan. Kelompok yang berbasis di utara Irak ini menyatakan bahwa pasukan mereka tidak akan melakukan tindakan bersenjata, kecuali jika mereka diserang terlebih dahulu. Pengumuman gencatan senjata ini menjadi reaksi pertama PKK terhadap seruan perdamaian yang disampaikan Ocalan, yang meminta mereka untuk menanggalkan senjata dan mengadakan kongres untuk membubarkan organisasi tersebut.

Langkah ini mendapat perhatian dari banyak pihak. Pada Kamis (27/2/2025), Partai DEM yang mendukung perjuangan Kurdi mengungkapkan bahwa Ocalan berharap agar PKK menghentikan pemberontakan bersenjata demi menciptakan perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. PKK juga menyatakan kesiapannya untuk menyelenggarakan kongres sesuai dengan permintaan Ocalan, namun mereka menuntut adanya kelonggaran dalam kondisi penahanan Ocalan. Mereka menginginkan agar Ocalan bisa menjalani hidup dengan kebebasan lebih, termasuk kemampuan untuk berkomunikasi dengan siapa pun yang ia pilih tanpa hambatan.

Pernyataan Ocalan ini juga disambut positif oleh pemerintah Turkiye. Presiden Recep Tayyip Erdogan menilai bahwa seruan ini merupakan peluang bersejarah untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 40 tahun dan menyebabkan lebih dari 40.000 korban jiwa. Erdogan menyatakan bahwa dengan berkurangnya ancaman terorisme dan senjata, ruang untuk politik yang berbasis demokrasi akan semakin terbuka lebar.

Irak juga menyambut baik langkah ini, menyebutnya sebagai upaya positif untuk menuju stabilitas kawasan. Ketegangan antara Baghdad dan Ankara, yang sering dipicu oleh kehadiran PKK di wilayah Irak, diharapkan dapat mereda dengan adanya perubahan ini.

PKK sendiri telah berperang melawan Turkiye sejak 1984, dengan tujuan utama untuk menciptakan sebuah Tanah Air bagi suku Kurdi, yang mencakup sekitar 20% dari total penduduk Turkiye yang berjumlah 85 juta orang. Dengan diumumkannya gencatan senjata ini, banyak pihak yang menantikan langkah konkret berikutnya dalam upaya perdamaian antara PKK dan Pemerintah Turkiye, yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Konflik ini, yang telah menelan banyak korban dan mempengaruhi stabilitas kawasan, kini menghadapi babak baru yang bisa menjadi awal dari perubahan besar menuju perdamaian yang lebih langgeng.