Ebrahim Rasool, Duta Besar Afrika Selatan untuk Amerika Serikat yang diusir, mengungkapkan bahwa ia kembali ke tanah airnya tanpa rasa penyesalan. Setelah menempuh perjalanan panjang selama 32 jam dari AS melalui Qatar ke Cape Town, Rasool menegaskan bahwa dirinya lebih memilih kembali dalam kondisi adanya kesepakatan dengan AS. Namun, menurutnya, Afrika Selatan tidak dapat membiarkan pihak lain menentukan siapa yang boleh menjadi sekutunya dan siapa yang harus dijadikan lawan. Ia juga menyoroti bahwa negaranya belum berhasil membantah narasi yang menyebut adanya “genosida kulit putih” di Afrika Selatan.
Rasool menekankan bahwa Afrika Selatan tidak bisa mendapatkan kembali manfaat dari Undang-Undang Pertumbuhan dan Peluang Afrika (AGOA) dengan menarik gugatan genosida terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ). Ia menegaskan bahwa jika negaranya tidak membawa kasus ini ke ICJ, maka tindakan Israel tidak akan terungkap dan perjuangan Palestina akan kehilangan harapan. Meski demikian, Rasool menampik anggapan bahwa Afrika Selatan bersikap anti-Amerika. Ia tetap menilai hubungan dengan AS perlu diperbaiki dan disusun ulang meskipun ia telah dinyatakan sebagai persona non grata.
Keputusan pengusiran Rasool diumumkan oleh Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, setelah komentarnya dalam sebuah webinar yang diselenggarakan oleh Institut Mapungubwe Afrika Selatan. Dalam kesempatan itu, ia menuding Donald Trump menjalankan kebijakan yang mencerminkan supremasi kulit putih dalam menanggapi perubahan demografi di AS. Situasi ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Pretoria, terutama setelah Trump memutuskan untuk menghentikan bantuan finansial ke Afrika Selatan dengan alasan kebijakan perampasan tanah, kasus genosida terhadap Israel, serta hubungan yang semakin erat antara Afrika Selatan dan Iran.