Penangkapan Rodrigo Duterte Menggemparkan Filipina, China Pantau Perkembangan

Pemerintah China menyatakan pihaknya sedang memantau perkembangan terkait penangkapan mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, setelah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapannya. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengetahui situasi ini dan akan terus mengikuti perkembangannya dengan cermat.

Duterte ditangkap oleh Kepolisian Filipina setibanya di Manila pada Selasa (11/3) setelah Interpol menerima surat penangkapan dari ICC. Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Filipina mengonfirmasi bahwa jaksa penuntut telah memberikan pemberitahuan resmi kepada Duterte saat ia tiba di negaranya menggunakan penerbangan Cathay Pacific CX 907 dari Hong Kong pada pukul 9:20 pagi waktu setempat.

Menurut ICC, Duterte yang kini berusia 79 tahun didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan selama kepemimpinannya dalam perang berdarah melawan narkoba. Sementara itu, pihak berwenang Filipina sebelumnya telah menyatakan bahwa mereka tidak akan bekerja sama dengan investigasi ICC, namun tetap berkewajiban mematuhi Interpol. Filipina sendiri bukan bagian dari negara penandatangan Statuta Roma dan hanya wajib mengikuti keputusan ICC apabila ada perjanjian khusus.

Putri Duterte, yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, mengecam tindakan ini sebagai bentuk penghinaan terhadap kedaulatan negara dan rakyat Filipina. Pernyataannya muncul di tengah ancaman pemakzulan yang ia hadapi, dengan Presiden Senat Filipina, Francis Escudero, mengumumkan bahwa sidang pemakzulannya akan dimulai pada 21 Juli mendatang.

Ketegangan Oval Office: Zelenskyy Kirim Surat Permintaan Maaf ke Trump

Utusan khusus Presiden Donald Trump, Steve Witkoff, mengungkapkan bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy telah mengirim surat kepada Trump sebagai bentuk permintaan maaf atas insiden yang terjadi di ruang Oval. Peristiwa tersebut menyebabkan batalnya perjanjian penting antara Washington dan Kiev terkait mineral strategis. Trump sebelumnya telah menyebut surat tersebut dalam pidatonya di hadapan Kongres AS pekan lalu.

Witkoff menegaskan bahwa surat tersebut menunjukkan sikap Zelenskyy dalam meredakan ketegangan. Ia juga menyebut bahwa berbagai diskusi telah dilakukan antara tim Amerika Serikat, Ukraina, serta pemangku kepentingan dari Eropa yang terlibat dalam negosiasi. Witkoff menilai hal ini sebagai langkah positif menuju kesepakatan. Dalam wawancara dengan Fox News, ia mengungkapkan harapannya agar perundingan bisa kembali dilanjutkan. Pernyataannya itu disampaikan sesaat sebelum ia bertolak ke Arab Saudi untuk bertemu dengan perwakilan Ukraina.

Ketegangan dalam pertemuan pada 28 Februari lalu memuncak saat Zelenskyy mempertanyakan apakah Presiden Rusia Vladimir Putin dapat dipercaya dalam negosiasi perdamaian. Ia merujuk pada berbagai perjanjian sebelumnya yang kerap dilanggar oleh Moskow sebelum melakukan invasi skala penuh ke Ukraina. Trump, di sisi lain, telah menyatakan penolakannya terhadap keanggotaan Ukraina di NATO, aliansi pertahanan transatlantik yang memerlukan persetujuan bulat dari seluruh anggotanya untuk menerima anggota baru.

Selain itu, Trump secara keliru menuding Ukraina sebagai pihak yang memulai konflik dengan Rusia. Perselisihan ini berujung pada keputusan mendadak Zelenskyy untuk meninggalkan Gedung Putih, sehingga perjanjian mineral strategis batal ditandatangani dan konferensi pers bersama dengan Trump pun dibatalkan.

Elon Musk Dukung AS Keluar dari PBB dan NATO, Sejalan dengan Kebijakan Trump

Miliarder Amerika Serikat, Elon Musk, yang juga menjadi salah satu pendukung utama kampanye Presiden Donald Trump dalam pemilu 2024, menyatakan persetujuannya terhadap gagasan agar Amerika Serikat menarik diri dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Pernyataan ini muncul setelah Senator Partai Republik, Mike Lee, menyerukan agar Washington keluar dari NATO melalui unggahan di platform X pada Sabtu (1/3). Musk pun menanggapi unggahan serupa dari komentator politik Gunther Eagleman dengan singkat, “Saya sepakat.”

Sebelumnya, pada akhir Februari, Partai Republik di Senat AS mengajukan rancangan undang-undang yang bertujuan agar AS sepenuhnya keluar dari PBB. RUU tersebut juga mengusulkan penghentian pendanaan AS untuk organisasi internasional itu serta melarang keterlibatan Washington dalam misi penjaga perdamaian PBB.

Dukungan Musk terhadap gagasan ini sejalan dengan kebijakan Trump yang telah lama mengkritik NATO dan organisasi internasional lainnya. Segera setelah dilantik pada 20 Januari 2025, Trump menandatangani perintah eksekutif yang menginstruksikan penarikan AS dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dengan alasan kebijakan pendanaan yang dianggap tidak adil. Trump juga secara terbuka menekan negara-negara Eropa untuk meningkatkan kontribusi pertahanan NATO hingga lima persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) masing-masing.

Di sisi lain, pengusaha sekaligus podcaster asal AS, Patrick Bet-David, mengatakan bahwa Trump bukanlah pendukung kerja sama dalam NATO, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambilnya menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap sekutu Eropa. Sikap skeptis terhadap NATO dan PBB ini semakin memperkuat anggapan bahwa Trump, bersama para pendukungnya, ingin mengarahkan AS ke kebijakan luar negeri yang lebih independen.