Tag: Politik Indonesia

Puan Maharani Soroti Hubungan PDIP dan Jokowi: Ajak Introspeksi Diri

Hubungan antara PDIP dan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), belakangan kembali menjadi sorotan. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, memberikan tanggapannya terkait situasi terkini antara kedua belah pihak.

Puan mengajak semua pihak untuk menghentikan perpecahan dan lebih fokus pada hal-hal positif, terutama mengingat saat ini adalah bulan suci Ramadan.

“Sudahi hal-hal yang memicu perpecahan dan prasangka buruk di antara kita. Apalagi sekarang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Mari kita berpikir positif dan bersama-sama membangun bangsa ini dengan semangat persatuan,” ujar Puan saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (17/3/2025).

Puan juga menekankan bahwa masih banyak permasalahan bangsa yang perlu diselesaikan bersama. Menurutnya, membangun bangsa tidak bisa dilakukan secara individu, melainkan membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak.

“Kita masih menghadapi banyak tantangan sebagai bangsa. Tidak mungkin membangun negara ini sendirian. Oleh karena itu, mari kita berkontribusi dengan pikiran positif demi masa depan yang lebih baik,” tambahnya.

Ketika ditanya mengenai hubungan terkini antara PDIP dan Jokowi, Puan enggan memberikan jawaban yang gamblang. Ia hanya mengajak semua pihak untuk melakukan introspeksi diri.

“Kita sebagai manusia pasti memiliki kekurangan dan masa lalu. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita melangkah ke depan untuk menghadapi berbagai tantangan global yang tidak mudah diselesaikan sendiri,” tutup Puan.

Komunikasi Langsung Megawati dan Prabowo Jadi Persiapan Sebelum Pertemuan

Kabar mengejutkan datang dari dunia politik Indonesia. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, dikabarkan akan melakukan komunikasi langsung dengan Presiden Joko Widodo, Prabowo Subianto, terkait pertemuan yang akan digelar dalam waktu dekat. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang mengonfirmasi bahwa keduanya akan segera berdiskusi lebih lanjut mengenai agenda tersebut.

“Saya tidak membantah bahwa Ibu Megawati dan Bapak Presiden Prabowo akan berkomunikasi langsung terkait pertemuan yang akan dilaksanakan,” ujar Hasto dalam sebuah acara di Jakarta Selatan pada Jumat malam (17/1). Menurut Hasto, hubungan baik dan kedekatan ideologis antara Megawati dan Prabowo menjadi dasar kuat bagi terjalinnya komunikasi tersebut.

Namun, Hasto tidak memberikan jawaban pasti mengenai apakah pertemuan tersebut berujung pada kemungkinan PDIP bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo. Meski demikian, ia mengingatkan kembali pidato Megawati pada peringatan HUT ke-52 PDIP beberapa waktu lalu. Dalam pidatonya, Megawati menyampaikan rasa terima kasih kepada Prabowo atas kontribusinya dalam meluruskan sejarah dan memberi penghormatan kepada Bung Karno.

Menurut Hasto, pernyataan Megawati ini bisa dianggap sebagai momen rekonsiliasi nasional. Ia menyebut bahwa PDIP berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam posisi politik masing-masing, sembari tetap menjaga peran penting sebagai penyeimbang dalam sistem politik Indonesia yang demokratis. “PDIP akan terus melakukan check and balances demi menjaga agar demokrasi berjalan sehat dan berpijak pada kedaulatan rakyat,” tambah Hasto.

Dalam kesempatan itu, Hasto juga menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan Prabowo, seperti kemiskinan, keterbatasan fiskal, dan isu-isu global yang memengaruhi situasi ekonomi Indonesia, seperti perubahan iklim dan geopolitik. Meski begitu, PDIP menegaskan komitmennya untuk memberikan masukan konstruktif bagi kemajuan pemerintahan ke depan.

Secara keseluruhan, meskipun belum ada kepastian mengenai keputusan PDIP untuk bergabung dalam kabinet, komunikasi yang akan terjadi antara Megawati dan Prabowo membuka peluang bagi kolaborasi politik yang lebih erat. Kini, semua mata tertuju pada hasil pertemuan tersebut dan dampaknya terhadap peta politik Indonesia ke depan.

PKS Dukung Kebijakan PPN 12% untuk Barang Mewah: Pemerintah Dinilai Peduli pada Rakyat Kecil

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, memberikan apresiasi terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang resmi menerapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, khusus untuk barang dan jasa yang termasuk dalam kategori mewah. Syaikhu menilai langkah ini sebagai upaya strategis yang bijak untuk menciptakan rasa keadilan serta melindungi daya beli masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah yang saat ini menghadapi tantangan ekonomi yang cukup besar.

Menurut Syaikhu, kebijakan ini mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada kepentingan rakyat kecil, dengan cara membatasi kenaikan PPN hanya pada barang-barang mewah. Hal ini dinilai tidak hanya melindungi daya beli masyarakat, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Langkah ini sangat bijak. Dengan membatasi kenaikan PPN hanya pada barang-barang mewah, pemerintah tidak hanya melindungi daya beli masyarakat, tetapi juga menjaga stabilitas perekonomian dan memberikan rasa keadilan untuk masyarakat bawah,” ujar Syaikhu dalam keterangan resminya, Rabu (1/1/2025).

Meski demikian, Syaikhu menekankan bahwa implementasi berbagai program insentif sangat penting untuk menopang daya beli masyarakat. Beberapa program seperti bantuan sosial, subsidi listrik, serta insentif pajak untuk pekerja dan UMKM harus terus dijalankan agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.

“Program insentif seperti bantuan sosial, subsidi listrik, dan insentif pajak untuk pekerja dan UMKM harus terus dijalankan. Ini adalah kunci untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga,” tambahnya.

PKS, lanjut Syaikhu, akan terus mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat dan mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan perpajakan yang adil dan berkeadilan sosial. Diharapkan, dengan langkah-langkah ini, pemerataan ekonomi dapat tercapai dan kesejahteraan rakyat semakin meningkat.

Kebijakan Kenaikan PPN 12 Persen Dimulai 1 Januari 2025

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025. Namun, kenaikan ini hanya akan berlaku untuk barang dan jasa mewah. Hal tersebut diumumkan dalam rapat dengan jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Selasa (31/12/2024).

“PPN akan naik menjadi 12 persen, namun hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah yang sudah dikenakan PPN sebelumnya. Ini adalah langkah untuk memastikan barang-barang yang dikonsumsi oleh kalangan mampu tetap dikenakan pajak, sementara kebutuhan pokok tetap terjaga,” jelas Prabowo.

Prabowo merinci bahwa barang-barang mewah yang terkena PPN antara lain pesawat jet pribadi, kapal pesiar, dan rumah mewah. Sementara itu, barang dan jasa yang sebelumnya sudah dibebaskan atau dikenakan tarif 0 persen, seperti kebutuhan pokok dan layanan dasar, tetap tidak dikenakan PPN.

Paket Stimulus Ekonomi untuk Mendukung Masyarakat

Untuk mendukung daya beli masyarakat, pemerintah juga telah menyiapkan paket stimulus sebesar Rp38,6 triliun. Paket ini meliputi bantuan beras untuk 16 juta penerima, diskon 50 persen untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 220 volt, serta berbagai insentif untuk sektor industri dan UMKM. Selain itu, pajak penghasilan untuk pekerja dengan gaji hingga Rp10 juta per bulan akan diberikan insentif, dan UMKM dengan omzet kurang dari Rp500 juta per tahun akan dibebaskan dari PPh.

Prabowo menegaskan, pemerintah akan terus berkomitmen untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, dengan berpihak kepada kepentingan rakyat dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk selalu berpihak pada rakyat, memastikan kesejahteraan mereka, dan menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan merata,” tegas Prabowo.

Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju Belum Membahas Susunan Menteri

Jakarta – Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, para ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) belum melakukan pertemuan khusus mengenai susunan kabinet untuk mendampingi pemerintahan yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Belum ada pertemuan resmi mengenai hal itu, dan belum ada pembahasan spesifik mengenai susunan menteri,” kata Dasco saat ditemui di gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Sabtu.

Dasco menjelaskan bahwa penentuan anggota kabinet 2024-2029 sepenuhnya merupakan wewenang Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dia percaya bahwa calon menteri yang akan dipilih oleh Prabowo akan terdiri dari individu-individu yang memiliki rekam jejak dan keahlian yang sesuai dengan posisi yang akan mereka emban.

Meskipun begitu, Dasco meyakini bahwa Prabowo akan berkomunikasi dengan semua ketua umum partai politik dalam KIM saat menentukan susunan kabinetnya.

“Pada waktunya nanti, informasi mengenai hal ini akan disampaikan kepada para ketua umum partai politik,” tambah Dasco.

Mengenai pembahasan kabinet zaken yang sebelumnya disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Dasco mengonfirmasi bahwa hal tersebut masih dalam tahap diskusi.

Kabinet zaken adalah kabinet yang sepenuhnya diisi oleh para profesional tanpa melibatkan anggota partai politik.

Namun, Dasco membuka kemungkinan bahwa kabinet tersebut dapat mencakup individu dari partai politik yang juga memiliki pengalaman profesional di bidang terkait.

“Para profesional yang akan terlibat selain memiliki latar belakang politik juga harus memiliki pemahaman mendalam tentang bidang serta kementerian yang akan mereka pimpin,” ujar Dasco.

Saat ini, Dasco belum dapat memastikan rasio antara profesional dan anggota partai politik dalam kabinet yang akan datang di bawah kepemimpinan Prabowo dan Gibran.