Zelenskyy Tiba di Inggris Usai Ketegangan dengan Trump di Gedung Putih

Pesawat yang membawa Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mendarat di Bandara Stansted, Inggris, pada Sabtu (1/3). Kedatangannya berlangsung setelah konfrontasi tajam dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih sehari sebelumnya, yang menjadi sorotan media internasional.

Zelenskyy dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di Downing Street pada Sabtu sore. Keesokan harinya, Starmer akan menggelar pertemuan dengan para pemimpin Eropa untuk membahas strategi pengawasan terhadap potensi perjanjian damai di Ukraina. Starmer menegaskan bahwa keterlibatan AS dalam kesepakatan ini sangat penting. Namun, ketegangan yang terjadi antara Trump dan Zelenskyy menimbulkan ketidakpastian terkait kerja sama transatlantik dalam menyusun langkah ke depan bagi Ukraina.

Konflik antara Trump dan Zelenskyy mencuat dalam sebuah perdebatan selama 10 menit di Gedung Putih yang berlangsung dengan nada tidak diplomatis. Zelenskyy berusaha membela kebijakannya dalam menghadapi invasi Rusia yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun. Perselisihan ini menyebabkan batalnya konferensi pers serta penandatanganan perjanjian strategis terkait mineral yang sebelumnya direncanakan.

Dalam pernyataannya pada Sabtu, Starmer mengonfirmasi bahwa pertemuan tingkat tinggi akan digelar di London pada Minggu. Salah satu tokoh yang diperkirakan hadir adalah Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan. Ia akan menyampaikan pandangannya mengenai perang Rusia-Ukraina, termasuk upaya negosiasi terbaru yang diusulkan Trump.

Fidan juga akan membahas peran Turki dalam mendukung penyelesaian damai yang adil serta menegaskan komitmen terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina. Selain itu, ia diharapkan menegaskan kesiapan Ankara untuk kembali menjadi mediator dalam perundingan antara Rusia dan Ukraina, seperti yang pernah dilakukan pada Maret 2022.

AC Milan Perpanjang Kerja Sama dengan Tijjani Reijnders

AC Milan dan gelandang asal Belanda, Tijjani Reijnders, baru-baru ini mencapai kesepakatan mengenai perpanjangan kontrak yang akan membuatnya tetap berada di San Siro hingga musim panas 2030. Sebelumnya, kontrak Reijnders dengan Milan berlaku hingga 2028, namun manajemen klub memutuskan untuk memperpanjangnya lebih awal demi mengamankan masa depannya dalam tim.

Sejak bergabung dengan AC Milan, performa Reijnders di lini tengah telah mendapatkan pujian dari berbagai pihak. Kualitas permainan yang impresif membuatnya menjadi incaran klub-klub besar, termasuk Manchester City dan Barcelona yang dilaporkan tertarik merekrutnya. Namun, Milan dengan tegas menegaskan niat mereka untuk mempertahankan pemain berusia 25 tahun ini, mengingat kontribusinya yang sangat penting di tim.

Untuk menjaga Reijnders di Milan, klub yang bermarkas di San Siro tersebut menawarkan kontrak baru dengan jangka waktu yang lebih panjang. Menurut laporan dari De Telegraaf, kontrak baru ini juga disertai dengan kenaikan gaji yang signifikan. Reijnders saat ini menerima sekitar €1,7 juta per musim, atau setara dengan Rp28,5 miliar, namun angka pasti untuk kenaikan gaji belum diumumkan. Hal ini menjadi bukti bahwa Milan menghargai kontribusinya yang terus berkembang sejak kedatangannya di klub.

Selain itu, dalam kesepakatan kontrak baru ini, Milan memilih untuk tidak menyertakan klausul rilis. Keputusan ini menunjukkan niat klub untuk tetap memegang kendali penuh atas masa depan Reijnders dan menghindari potensi pelepasan yang tidak diinginkan. Dengan demikian, AC Milan berharap gelandang berpotensi besar ini akan lebih fokus dan termotivasi dalam membantu tim meraih kesuksesan di masa depan.

Kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan antara pihak klub dan Reijnders, dengan CEO AC Milan telah menyelesaikan pembicaraan dengan sang pemain dan agennya. Meskipun belum ada pengumuman resmi, diperkirakan Milan akan mengonfirmasi perpanjangan kontrak ini pada awal Maret 2025. Klub ingin memastikan semua rincian kontrak selesai sebelum membuat pengumuman secara publik.

Dengan perpanjangan kontrak ini, AC Milan semakin memperkuat rencana jangka panjang mereka dengan Tijjani Reijnders yang akan terus menjadi bagian integral dari skuad. Klub berharap gelandang asal Belanda ini dapat terus menunjukkan performa terbaiknya dan memberikan kontribusi yang lebih besar lagi untuk tim di kompetisi domestik maupun Eropa.

Kanada Perkuat Aliansi Intelijen Eropa di Tengah Ketegangan dengan AS

Kanada berencana memperdalam kerja sama intelijen dengan negara-negara Eropa seiring meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat terkait berbagai isu global, termasuk konflik di Ukraina. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Melanie Joly, seperti dilaporkan oleh Canada Press pada Selasa, 25 Februari 2025. Joly menegaskan bahwa Kanada perlu memahami dinamika global secara lebih baik demi melindungi kepentingan nasionalnya.

Menurutnya, membangun aliansi keamanan yang solid dengan Inggris dan negara-negara Eropa lainnya menjadi semakin krusial di tengah situasi dunia yang terus berubah. Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap sikap AS yang berbeda pandangan dengan para sekutunya, terutama setelah Washington memberikan suara menentang resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Ukraina.

Joly menambahkan bahwa Kanada terus berkomunikasi dengan Inggris, Australia, dan mitra-mitra Eropa lainnya terkait kerja sama intelijen. Selain itu, Kanada juga ingin menjaga hubungan dengan negara-negara yang memiliki sudut pandang berbeda, seperti Afrika Selatan, India, dan Arab Saudi, guna memastikan stabilitas hubungan diplomatiknya.

Sementara itu, di hari yang sama, Financial Times (FT) melaporkan bahwa penasihat senior AS, Peter Navarro, menyebut Kanada berisiko dikeluarkan dari aliansi berbagi intelijen Five Eyes. Langkah tersebut dikabarkan sebagai bagian dari strategi Presiden Donald Trump untuk lebih mengendalikan Kanada. Namun, Navarro membantah laporan FT, menuduh media kerap menyampaikan berita tanpa sumber yang jelas. Ia juga menegaskan bahwa keamanan nasional AS tetap menjadi prioritas utama yang tidak akan dikompromikan.

Trump Dorong Sekutu Eropa untuk Beli Lebih Banyak Senjata AS demi Perkuat Ukraina Hadapi Rusia

Pemerintahan Presiden Donald Trump berencana untuk mendesak sekutunya di Eropa agar membeli lebih banyak senjata dari Amerika untuk mendukung Ukraina, seiring dengan kemungkinan dimulainya perundingan damai dengan Rusia. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat posisi Ukraina dalam proses negosiasi, dengan harapan bahwa persenjataan tambahan akan memberikan mereka posisi tawar yang lebih baik dalam kesepakatan dengan Moskwa.

Kepastian rencana ini sangat penting bagi pemimpin Ukraina yang khawatir bahwa pemerintahan Trump mungkin akan menghentikan bantuan militer lebih lanjut ke negara mereka. Pasalnya, pasukan Ukraina terus mengalami kemunduran di wilayah timur akibat serangan besar-besaran dari Rusia.

Selama pemerintahan Joe Biden, negara-negara Eropa membeli senjata dari AS untuk Ukraina, namun dengan rencana baru ini, pejabat AS, termasuk utusan Trump untuk Ukraina, Letnan Jenderal Purnawirawan Keith Kellogg, akan memulai pembicaraan dengan sekutu Eropa di Munich Security Conference minggu ini. Menurut sumber Reuters, tujuan rencana ini adalah untuk melanjutkan aliran senjata ke Kyiv tanpa mengeluarkan dana tambahan dari pemerintah AS.

Dalam wawancara dengan Reuters, Kellogg enggan mengonfirmasi rincian rencana tersebut, tetapi mengungkapkan bahwa “AS selalu senang menjual senjata buatan Amerika karena itu juga memperkuat perekonomian kami.” Namun, ia menegaskan bahwa pengiriman senjata yang sudah disetujui oleh mantan Presiden Joe Biden masih terus berlangsung.

Selain itu, pejabat AS menekankan bahwa pemerintahan Trump ingin agar Eropa lebih banyak berkontribusi dalam pendanaan perang Ukraina. Mike Waltz, penasihat keamanan nasional AS, menyatakan bahwa Eropa harus mengambil peran lebih besar dalam menyelesaikan konflik ini di masa depan.

Eropa Pertimbangkan Sanksi Baru atas Eskalasi Nuklir Iran

Tiga negara besar Eropa—Britania Raya, Perancis, dan Jerman—mengindikasikan kemungkinan penerapan kembali sanksi terhadap Iran jika negara tersebut terus melanjutkan pengembangan program nuklirnya.

Dalam surat resmi yang dikirimkan kepada Dewan Keamanan PBB, ketiga negara ini, yang dikenal sebagai E3, menegaskan komitmen untuk mencari solusi diplomatik guna menangani isu nuklir Iran.

“Kami tetap bertekad memanfaatkan semua jalur diplomasi untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir, termasuk penerapan mekanisme ‘snapback’ jika diperlukan,” tulis pernyataan tersebut.

Mekanisme Snapback dalam Perjanjian Nuklir
Mekanisme “snapback” merupakan bagian dari perjanjian nuklir internasional tahun 2015. Ketentuan ini memungkinkan pengembalian sanksi yang sebelumnya dicabut, jika Iran melanggar kesepakatan.

Kesepakatan nuklir 2015, yang melibatkan Iran dan enam kekuatan dunia—Perancis, Jerman, Britania Raya, China, Rusia, dan Amerika Serikat—memberikan pelonggaran sanksi ekonomi sebagai imbalan atas pembatasan aktivitas nuklir Iran.

Namun, pada 2018, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump secara sepihak keluar dari perjanjian ini dan kembali memberlakukan sanksi terhadap Iran.

Sebagai balasan, Iran meningkatkan pengayaan uranium hingga 60 persen, mendekati level 90 persen yang diperlukan untuk pembuatan senjata nuklir.

Titik Kritis dan Resolusi Dewan Keamanan PBB
E3 memperingatkan bahwa situasi akan mencapai fase kritis pada tahun depan, mengingat Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 yang mendukung perjanjian nuklir 2015 akan berakhir pada Oktober 2025, tepat satu dekade setelah perjanjian tersebut disahkan.

“Iran harus mengambil langkah untuk mengurangi eskalasi program nuklirnya guna menciptakan kondisi politik yang kondusif bagi solusi diplomatik,” tegas E3 dalam suratnya.

Upaya Diplomasi Lanjutan
Dewan Keamanan PBB dijadwalkan membahas masalah nuklir Iran pekan depan. Pertemuan antara perwakilan E3 dan Iran di Jenewa bulan lalu menghasilkan kesepakatan untuk melanjutkan dialog diplomatik.

Sementara itu, Iran terus menegaskan bahwa program nuklirnya murni untuk tujuan damai dan menyangkal memiliki ambisi untuk mengembangkan senjata nuklir.

Eks Panglima Militer Ukraina Sebut Eropa Tak Siap Perang Melawan Rusia, Ini Penjelasannya!

Pada 25 November 2024, eks Panglima Militer Ukraina, Jenderal Valery Zaluzhny, membuat pernyataan kontroversial yang menarik perhatian internasional. Dalam wawancaranya, Muzhenko mengungkapkan bahwa Eropa saat ini tidak siap untuk menghadapi ancaman perang langsung dengan Rusia. Ia menilai banyak negara Eropa masih bergantung pada kebijakan diplomatik dan tidak memiliki kesiapan militer yang cukup untuk menanggapi potensi eskalasi konflik, terutama setelah invasi Rusia ke Ukraina.

Valery Zaluzhny menilai bahwa meskipun Eropa telah meningkatkan anggaran pertahanan dan mengirimkan bantuan militer ke Ukraina, negara-negara Eropa masih mengalami kekurangan dalam kesiapan tempur dan pasokan peralatan militer. Ia juga menekankan bahwa ketergantungan pada pasokan militer dari Amerika Serikat dan aliansi NATO tidak cukup untuk menanggulangi potensi serangan Rusia di kawasan tersebut. Muzhenko menyebutkan bahwa meskipun ada upaya kolaborasi dalam NATO, kesiapan fisik dan mental negara-negara Eropa perlu lebih diperkuat.

Jenderal Valery Zaluzhny juga mengingatkan dunia akan semakin berkembangnya ancaman dari Rusia. Ia mengungkapkan bahwa meskipun Rusia tengah menghadapi tekanan di medan perang Ukraina, Moskow masih memiliki kemampuan untuk melakukan eskalasi militer yang lebih besar. Muzhenko berpendapat bahwa ancaman ini tidak hanya terbatas pada Ukraina, tetapi dapat menyebar ke negara-negara Eropa lainnya, yang mungkin tidak siap menghadapi serangan secara langsung.

Pernyataan Valery Zaluzhny ini mendapatkan beragam reaksi dari negara-negara Eropa. Beberapa analis militer mengakui bahwa Eropa memang menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kapasitas militer mereka, meskipun ada komitmen untuk memperkuat aliansi NATO. Namun, beberapa negara juga merasa bahwa ancaman Rusia lebih terkendali dengan adanya bantuan dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris. Eropa berfokus pada penguatan pertahanan kolektif dan tidak langsung menghadapi konflik besar dengan Rusia.

Pernyataan eks Panglima Militer Ukraina, Valery Zaluzhny, tentang ketidaksiapan Eropa dalam menghadapi ancaman Rusia memicu perdebatan di kalangan pengamat internasional. Meski Eropa telah berusaha meningkatkan pertahanan dan bekerja sama dengan aliansi global, tantangan besar dalam menghadapi ancaman militer Rusia tetap menjadi isu yang perlu segera ditangani. Hal ini mempertegas pentingnya kesiapan strategis dan militer dalam menghadapi ketegangan geopolitik yang semakin meningkat.