Tag: Prabowo Subianto

Finalisasi Perundingan I-EAEU FTA: Kesepakatan Pasar Bebas Indonesia dan Eurasia Semakin Dekat

Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengonfirmasi bahwa negosiasi Perjanjian Pasar Bebas Indonesia-Uni Ekonomi Eurasia (I-EAEU FTA) telah memasuki tahap akhir. Ia optimistis kesepakatan tersebut dapat segera ditandatangani, meskipun finalisasi naskah masih dalam proses. Tolchenov menjelaskan bahwa perundingan ini tidak hanya melibatkan Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) sebagai institusi, tetapi juga memperhitungkan kepentingan masing-masing negara anggota, yakni Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan, dan Kyrgyzstan.

Setelah dokumen FTA selesai disusun, setiap negara yang tergabung dalam perjanjian ini harus menjalani prosedur internal sebelum kesepakatan dapat resmi diteken. Jika seluruh proses dapat dirampungkan sebelum Juni 2025, maka ada kemungkinan perjanjian ini akan ditandatangani di Moskow, bertepatan dengan kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Rusia. Namun, apabila masih ada kendala dalam finalisasi, para pihak akan menentukan waktu dan lokasi lain yang lebih sesuai untuk penandatanganan. Walau demikian, Tolchenov meyakini bahwa setidaknya pengumuman penyelesaian FTA dapat dilakukan saat Prabowo berada di Rusia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah melaporkan perkembangan perundingan kepada Presiden Prabowo. Dari total 15 bab dalam perjanjian, 14 di antaranya telah diselesaikan. Diharapkan, pembahasan terakhir bisa dituntaskan dalam Sidang Komisi Bersama Indonesia-Rusia pada 14–15 April 2025, sehingga memungkinkan kesepakatan ditandatangani saat kunjungan kenegaraan berlangsung. Selain FTA dengan EAEU, Indonesia juga tengah mengupayakan kerja sama ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa (I-EU CEPA) serta bergabung dalam Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).

Prabowo Resmikan Smelter Freeport, Wujud Impian Lama Indonesia

Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan smelter atau pabrik pemurnian logam mulia milik PT Freeport Indonesia, yang disebutnya sebagai impian lama bangsa Indonesia selama puluhan tahun. Dengan adanya fasilitas ini, Indonesia tidak lagi mengekspor bahan mentah seperti mineral dan tembaga, melainkan produk jadi seperti emas dan perak yang memiliki nilai tambah lebih besar.

Dalam keterangannya usai peresmian di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur, Senin, Prabowo mengungkapkan rasa syukurnya atas kerja sama yang baik antara pemerintah dengan Freeport. Ia juga mengapresiasi semua pihak yang telah bekerja keras mewujudkan proyek strategis ini. Presiden menegaskan bahwa Indonesia kini tidak ingin lagi menjual sumber daya alamnya dalam bentuk bahan mentah dengan harga murah, melainkan mengolahnya di dalam negeri agar dapat memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian nasional.

Prabowo juga menekankan bahwa nilai tambah dari produk hasil pemurnian ini akan membantu meningkatkan devisa negara. Dengan pengolahan di dalam negeri, keuntungan dari sektor pertambangan dapat lebih dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa smelter Freeport di Gresik merupakan pabrik pemurnian logam mulia terbesar di dunia, yang mampu mengolah konsentrat dari tahap awal hingga menjadi produk akhir.

Pada kesempatan yang sama, Presiden menyampaikan apresiasi kepada Freeport Indonesia dan Freeport McMoran yang telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari 50 tahun. Ia menyebut bahwa perusahaan tersebut merupakan contoh korporasi yang bertanggung jawab dengan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional, salah satunya dengan melakukan hilirisasi industri di Indonesia.

Prabowo Tegas: ASN Harus Bekerja Efisien, Bukan Santai dan Seenaknya

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya birokrasi di Indonesia untuk bekerja dengan cepat dan efisien dalam melayani masyarakat. Menurut Prabowo, tugas aparatur sipil negara (ASN) tidaklah mudah, karena mereka harus mengutamakan pelayanan publik.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan pemberian tunjangan bagi guru ASN daerah di Plaza Insan Berprestasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta Pusat, pada Kamis (13/3/2035).

“Kita harus menghapus budaya yang keliru, seperti ‘Kalau bisa diperlambat, kenapa harus dipercepat?’ atau ‘Kalau bisa dibuat sulit, kenapa harus dibuat mudah?’. Pola pikir seperti ini harus kita ubah,” ujar Prabowo dengan tegas.

Prabowo juga menegaskan bahwa para birokrat yang enggan beradaptasi dengan perkembangan zaman akan dievaluasi. Ia menekankan bahwa ASN tidak boleh beranggapan bahwa menjadi pegawai negeri adalah pekerjaan yang santai dan bebas tanggung jawab. Sebaliknya, mereka dituntut untuk melayani masyarakat secara efisien.

“Saya minta para menteri dan pejabat tinggi lainnya untuk merancang sistem yang lebih baik. Kita perlu mengatasi mentalitas ASN yang tidak bekerja maksimal setelah mendapatkan posisi. Sekarang, kita harus membangun sistem yang lebih sederhana dan cepat untuk kepentingan rakyat,” tambah Prabowo.

Danantara: Warisan Gagasan 40 Tahun yang Kini Menjadi Kenyataan

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan gagasan yang telah dirancang sejak 40 tahun lalu oleh ayahnya, Soemitro Djojohadikoesoemo, seorang ekonom terkemuka. Hashim menyatakan bahwa pendirian Danantara memiliki makna emosional bagi dirinya dan Presiden Prabowo Subianto, yang kini diberikan kesempatan untuk mewujudkan cita-cita sang ayah.

Soemitro, yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan pada era Kabinet Wilopo dan Kabinet Burhanuddin Harahap, telah lama melihat pentingnya sebuah lembaga yang dapat mengelola aset negara secara profesional guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, pada masanya, gagasan tersebut belum mendapat dukungan dari pemerintah yang berkuasa saat itu. Kini, setelah empat dekade, putranya mendapatkan mandat dari rakyat untuk merealisasikan visi tersebut.

Peluncuran Danantara bukan hanya sebuah implementasi kebijakan ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari perjalanan panjang sejarah pemikiran yang kini mendapat restu untuk diwujudkan. Hashim berharap badan ini dapat menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan serta mendorong pembangunan berkelanjutan.

Danantara, yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari di Istana Kepresidenan, akan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS dengan dana awal sebesar 20 miliar dolar AS. Sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia, badan ini berperan dalam mengelola investasi strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Partai Buruh Kritik Pemerintahan Prabowo-Gibran: Absenkan Kepentingan Pekerja dan Demokrasi

Komite Politik Nasional Partai Buruh mengecam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dinilai mengabaikan kepentingan kelas pekerja. Ketua Umum Komite Politik Nasional, Rivaldi Haryo Seno, menuntut agar pemerintah membuka ruang partisipasi yang lebih demokratis bagi buruh dan membangun persatuan rakyat yang lebih inklusif, terutama di bawah kelas pekerja.

Rivaldi, yang akrab disapa Aldi, menilai bahwa 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran semakin menunjukkan kecenderungan kapitalisme-neoliberal dan militeristik, serta menjauh dari nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya. Aldi menyatakan bahwa meskipun pemerintahan saat ini mengusung narasi persatuan nasional, narasi tersebut terkesan kosong tanpa keterwakilan politik untuk kelas pekerja. Selain itu, kebijakan yang lebih memihak investasi asing dan pengusaha besar justru merugikan hak-hak buruh.

Aldi menyoroti bahwa pemerintah terlalu fokus pada akumulasi modal bagi korporasi besar dan oligarki, sementara mengabaikan kepentingan rakyat pekerja, petani, perempuan, dan kaum muda. Ia juga mengkritisi pengesahan KUHP baru yang dinilai semakin membatasi ruang gerak rakyat dan berpotensi merusak demokrasi.

Dalam konteks ekonomi, Aldi menilai bahwa pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan pemerintah hanyalah ilusi bagi masyarakat luas, dengan semakin banyaknya PHK di sektor padat karya. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dianggap tidak menyentuh akar masalah karena tidak melibatkan kelas pekerja dan petani dalam perumusannya. Kebijakan pemerintah yang bergantung pada sektor ekstraktif, seperti perluasan sawit, semakin memperburuk ketimpangan sosial.

Kebijakan perpajakan yang berencana menaikkan PPN dan pelaksanaan tax amnesty pun dinilai semakin menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada elit dan bukan rakyat pekerja. Aldi juga mempertanyakan manfaat nyata dari keikutsertaan Indonesia dalam BRICS, yang menurutnya lebih menguntungkan posisi elit penguasa di panggung internasional ketimbang rakyat.

Aldi menegaskan bahwa proyek strategis nasional, seperti IKN dan Rempang Eco City, lebih memberikan keuntungan bagi pemilik modal, sementara lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang semakin terabaikan.

Proyek Pagar Laut PIK 2 Disorot, DPR Desak Investigasi dan Tindakan Tegas

Anggota Komisi IV DPR, Arif Rahman, menyarankan pembentukan tim investigasi khusus untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di kawasan pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten. Pembangunan pagar ini menjadi perhatian publik setelah ditemukan di area Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) yang diduga dibangun tanpa prosedur perizinan yang jelas.

Arif menegaskan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah menginstruksikan agar pagar tersebut dibongkar. Namun, dia juga menekankan perlunya pengungkapan aktor utama di balik proyek kontroversial ini. “Saya sangat mendukung kebijakan Presiden Prabowo untuk membongkar pagar bambu laut di PIK 2. Tapi, yang jauh lebih penting adalah membentuk Tim Investigasi guna mengidentifikasi siapa pelaku dan pihak yang bertanggung jawab,” ujar Arif Rahman pada Jumat (17/1).

Sebagai anggota Partai NasDem, Arif juga menyampaikan bahwa diperlukan evaluasi terhadap kinerja kementerian terkait, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah kepemimpinan Wahyu Sakti Trenggono. Menurutnya, proyek pagar laut ini tidak mungkin diselesaikan dalam waktu singkat, sehingga patut diduga sudah berjalan cukup lama tanpa pengawasan yang memadai. “Proyek sepanjang ini tentu tidak selesai dalam satu malam. Ada indikasi bahwa proyek ini berlangsung lama tanpa ada tindakan konkret, meskipun masyarakat sudah melaporkannya,” jelas Arif.

Ia juga menyinggung kemungkinan bahwa proyek ini melibatkan pihak pengembang kawasan PIK 2. Jika hal tersebut terbukti, Arif mendesak pemerintah untuk memberikan sanksi tegas sesuai aturan hukum. Dia bahkan mengusulkan agar proyek ini ditinjau ulang apakah masih layak dikategorikan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), terutama jika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo telah memberikan lampu hijau untuk menyegel dan membongkar pagar tersebut. Muzani menjelaskan bahwa keputusan ini diambil sebagai respons atas polemik yang berkembang di masyarakat. “Presiden Prabowo telah menyetujui agar pagar laut tersebut disegel, dan beliau juga memerintahkan agar pagar tersebut segera dibongkar serta dilakukan investigasi mendalam,” ungkap Muzani pada Rabu (15/1) di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Persoalan pagar laut ini terus memicu perdebatan, terutama karena proyek tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan terkait izin lingkungan serta dampak terhadap ekosistem pesisir. Publik berharap agar pemerintah dan pihak terkait segera mengambil tindakan konkret untuk menyelesaikan masalah ini guna menghindari keresahan yang lebih besar.

Presiden Prabowo Disebut Minta Menteri Pakai Mobil Buatan Dalam Negeri

Pada tanggal 29 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan publik setelah disebutkan meminta para menteri untuk menggunakan mobil buatan dalam negeri dalam menjalankan tugas mereka. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong industri otomotif lokal dan mendukung produk-produk dalam negeri.

Prabowo menekankan bahwa dengan menggunakan mobil lokal, para menteri dapat berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional. Permintaan ini diharapkan dapat meningkatkan permintaan terhadap kendaraan buatan dalam negeri, sehingga berimbas positif pada sektor industri otomotif dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat.

Respon terhadap pernyataan Prabowo pun beragam. Sebagian besar masyarakat dan pegiat industri otomotif menyambut baik inisiatif tersebut, melihatnya sebagai langkah positif untuk mempromosikan produk lokal. Namun, beberapa pihak juga mengungkapkan kekhawatiran mengenai kualitas dan keselamatan kendaraan buatan dalam negeri yang mungkin belum sebanding dengan merek internasional.

Untuk mewujudkan ide ini, pemerintah diharapkan segera merumuskan kebijakan yang mendukung penggunaan mobil buatan lokal di kalangan pejabat negara. Rencana ini mencakup pembentukan kerjasama dengan produsen otomotif lokal untuk menyediakan armada yang sesuai dengan kebutuhan kementerian. Langkah ini juga dapat mencakup insentif bagi perusahaan yang memproduksi kendaraan berkualitas tinggi.

Permintaan Prabowo kepada para menteri untuk menggunakan mobil buatan dalam negeri mencerminkan semangat kemandirian industri dan dukungan terhadap produk lokal. Jika berhasil diimplementasikan, inisiatif ini bisa menjadi momentum positif bagi perkembangan industri otomotif nasional. Melalui langkah konkret ini, diharapkan dapat tercipta kesadaran kolektif akan pentingnya mendukung produk dalam negeri demi kemajuan ekonomi Indonesia.

Prabowo Dan Gibran Kunjungi Hambalang Bersama Calon Menteri Buat Foto Foto

Pada tanggal 18 Oktober 2024, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Hambalang, Jawa Barat. Kunjungan ini dihadiri oleh sejumlah calon menteri yang diusulkan untuk bergabung dalam kabinet mendatang.

Kunjungan ini dianggap sebagai langkah strategis dalam mempersiapkan pemilu yang akan datang. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan Gibran membahas berbagai isu penting yang dihadapi bangsa, termasuk stabilitas politik dan ekonomi. Gibran, yang juga merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo, menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai elemen untuk menciptakan pemerintahan yang efektif.

Dalam diskusi tersebut, para calon menteri diperkenalkan dengan program-program prioritas yang akan menjadi fokus pemerintahan mendatang. Prabowo menjelaskan visi misi yang harus diusung, termasuk penguatan sektor pertahanan dan pembangunan infrastruktur. “Kami harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama demi kemajuan bangsa,” tegas Prabowo.

Kunjungan ini mendapatkan reaksi positif dari berbagai kalangan, termasuk pengamat politik. Banyak yang menilai langkah ini menunjukkan keseriusan Prabowo dan Gibran dalam mempersiapkan kepemimpinan masa depan. “Kolaborasi antara figur-figur kunci ini menjadi harapan baru bagi rakyat,” ungkap seorang pengamat.

Dengan adanya pertemuan ini, masyarakat berharap akan muncul kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat dan mampu menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Kunjungan Prabowo dan Gibran di Hambalang menjadi simbol dari semangat baru dalam politik Indonesia menjelang pemilu 2024.

Alasan Prabowo Jalin Kerja Sama Dengan Semua Partai Politik Di Indonesia

Jakarta, 13 Oktober 2024 – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengungkapkan pentingnya menjalin kerja sama dengan semua partai politik di Indonesia untuk mencapai stabilitas dan kemajuan bangsa. Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa kolaborasi lintas partai akan memperkuat konsensus politik dalam menghadapi tantangan yang ada.

Prabowo menyatakan bahwa kepentingan nasional harus menjadi prioritas utama bagi semua partai politik. Ia berpendapat, dengan bersatu, berbagai isu strategis, seperti keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat, dapat ditangani dengan lebih efektif. “Kita harus meletakkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok,” ujarnya.

Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, Prabowo menekankan pentingnya kerjasama untuk menghadapi tantangan internasional. Dengan membangun sinergi antar partai, Indonesia dapat lebih siap dalam menghadapi perubahan geopolitik dan ekonomi global. “Kerja sama ini akan membuat Indonesia lebih kuat dan berpengaruh di kancah dunia,” tambahnya.

Prabowo juga menyoroti pentingnya pembangunan berkelanjutan yang melibatkan semua elemen masyarakat. Ia berharap, kolaborasi antar partai dapat mendorong program-program yang berfokus pada pembangunan yang ramah lingkungan dan inklusif. “Kita perlu memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga bermanfaat bagi seluruh rakyat,” katanya.

Terakhir, Prabowo menekankan perlunya membangun komunikasi yang konstruktif antar partai politik. Ia percaya, dialog yang baik akan memfasilitasi penyelesaian konflik dan perbedaan pendapat. “Mari kita tingkatkan komunikasi untuk mencapai tujuan bersama demi kemajuan bangsa,” tutupnya.

Jokowi Bilang Keppres IKN Semestinya Diteken Prabowo: Ini Kata Gerindra

Jakarta — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pendapatnya bahwa Keputusan Presiden (Keppres) mengenai Ibu Kota Negara (IKN) seharusnya ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut muncul dalam konteks pernyataan Jokowi tentang pentingnya kolaborasi dalam pembangunan IKN yang terletak di Kalimantan Timur.

Menanggapi pernyataan Jokowi, Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo memberikan klarifikasi. Juru bicara Gerindra menegaskan bahwa Keppres IKN telah ditandatangani oleh presiden dan hal itu sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Gerindra menekankan bahwa semua pihak harus fokus pada realisasi pembangunan IKN demi kepentingan bersama.

Jokowi menjelaskan bahwa IKN tidak hanya sekadar perpindahan pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan di Indonesia. Menurutnya, keberadaan IKN diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya. Dalam konteks ini, semua pemangku kepentingan diharapkan dapat bersinergi.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga berharap agar komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah lebih ditingkatkan. Dia mengingatkan bahwa suksesnya pembangunan IKN bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif semua elemen masyarakat. Gerindra menyambut baik harapan tersebut dan berkomitmen untuk mendukung program-program yang mendukung pembangunan IKN.

Dengan dinamika politik yang terjadi, perhatian terhadap pembangunan IKN tetap menjadi prioritas utama. Diharapkan, kerjasama antara pemerintah dan semua pihak akan terus berjalan agar cita-cita pembangunan IKN dapat tercapai sesuai rencana.