Tag: global

Ramadhan di Gaza: Rakyat Palestina Bertahan di Tengah Reruntuhan

Di tengah kondisi yang masih diliputi ketidakpastian, warga Khan Younis, Gaza, tetap berusaha menyambut bulan suci Ramadhan meski hanya dengan dekorasi sederhana di antara puing-puing bangunan yang hancur. Suasana Ramadhan kali ini terasa berbeda, jauh dari perayaan yang biasa mereka lakukan, karena konflik yang belum sepenuhnya berakhir.

Seorang warga Gaza, Abu Salah Madi (77 tahun), mengungkapkan kesedihannya atas kondisi yang dihadapi masyarakat Palestina saat ini.

“Kami kehilangan rumah, tidak memiliki uang, dan kehabisan cara untuk bertahan hidup,” ucapnya, dikutip dari Reuters, Jumat (28/2/2025).

Ia berharap Ramadhan tahun ini dapat berlangsung tanpa adanya serangan udara yang terus membayangi kehidupan mereka. Selain itu, Abu Salah juga berharap adanya bantuan berupa tenda atau karavan bagi mereka yang kini tak lagi memiliki tempat tinggal.

Pasar Al-Baher Masih Beroperasi, Harga Pangan Lebih Stabil

Di tengah keterbatasan, beberapa pasar di Khan Younis, seperti Pasar Al-Baher, masih beroperasi. Para pedagang merasa sedikit lega karena warga masih bisa membeli daging, sayuran, dan minuman untuk kebutuhan sehari-hari.

Meskipun kondisi belum sepenuhnya pulih, harga bahan makanan kali ini lebih stabil dibandingkan saat pertempuran masih berlangsung. Hal ini memberikan sedikit harapan bagi masyarakat Gaza yang tengah bersiap menjalani bulan penuh ibadah.

Upaya Gencatan Senjata dan Masa Depan Palestina

Sementara itu, upaya untuk memperpanjang fase pertama gencatan senjata masih terus dilakukan. Israel dikabarkan akan mengirim delegasi ke Kairo, Mesir, pada Kamis (27/2/2025), guna membahas kemungkinan perpanjangan gencatan senjata dengan tujuan membebaskan lebih banyak sandera.

Sejak gencatan senjata mulai berlaku pada 19 Januari 2025, Hamas telah menyerahkan empat jenazah sandera. Kesepakatan gencatan senjata yang dirancang dalam tiga tahap ini diharapkan dapat memungkinkan pembebasan 33 sandera Israel di Gaza serta sekitar 2.000 tahanan Palestina yang ditahan di penjara Israel.

Namun, hingga kini masa depan Palestina masih penuh ketidakpastian.

Harapan di Bulan Suci

Di tengah penderitaan dan kehilangan yang begitu besar, warga Gaza hanya bisa berharap Ramadhan tahun ini membawa kedamaian. Mereka juga menantikan lebih banyak bantuan kemanusiaan agar dapat menjalani bulan suci ini dengan sedikit lebih baik.

Meskipun harapan akan perdamaian belum sepenuhnya nyata, semangat warga Gaza untuk tetap bertahan dan menyambut Ramadhan dengan penuh doa menjadi bukti keteguhan mereka dalam menghadapi ujian hidup.

Trump Tantang Inggris Hadapi Rusia, Starmer Tanggapi dengan Senyuman

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menanyakan kepada Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, apakah negaranya mampu menghadapi Rusia tanpa bantuan dari pihak lain. Pertanyaan itu disampaikan saat pertemuan mereka di Gedung Putih pada Kamis (27/2). Sebelum pertemuan tertutup berlangsung, Trump menyatakan keyakinannya bahwa Inggris dapat menjaga diri dengan baik tanpa perlu banyak bantuan. Ia juga menegaskan bahwa jika Inggris memang membutuhkannya, Amerika Serikat akan selalu siap mendukung.

Menanggapi pernyataan tersebut, Starmer menyatakan rasa bangganya terhadap negaranya dan menyoroti eratnya hubungan antara Inggris dan Amerika Serikat. Ia menggambarkan kerja sama kedua negara sebagai aliansi terbesar di dunia dan menegaskan bahwa mereka selalu saling mendukung. Saat Trump kembali bertanya apakah Inggris benar-benar bisa menghadapi Rusia sendiri, Starmer hanya tersenyum dan menggelengkan kepala sambil menjawab singkat, “Benar…”

Pertemuan ini berlangsung di tengah upaya Amerika Serikat untuk mencapai kesepakatan strategis dengan Ukraina, yang berpotensi membuka jalan bagi berakhirnya konflik di negara tersebut. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, dijadwalkan tiba di Washington pada Jumat untuk menandatangani perjanjian yang menurut Trump sangat besar, termasuk kerja sama dalam bidang logam tanah jarang.

Dalam konferensi persnya, Starmer menegaskan bahwa Inggris berkomitmen mendukung upaya perdamaian yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Ia juga menekankan bahwa kesepakatan yang dicapai harus dihormati dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat.

Populasi Jepang Menyusut, KBRI Tokyo Tanggapi Permintaan TKI

Jepang, yang dikenal sebagai “Negeri Sakura”, saat ini tengah menghadapi tantangan besar terkait dengan penurunan jumlah populasi. Pada paruh pertama tahun 2024, Kementerian Kesehatan Jepang melaporkan hanya tercatat 350.074 kelahiran, sebuah angka yang menurun hampir 6 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Angka kelahiran ini bahkan menjadi yang terendah dalam hampir setengah abad terakhir, sejak Tokyo mulai mencatatkan data statistik kelahiran secara resmi pada tahun 1969.

Tren ini menunjukkan bahwa banyak pasangan muda Jepang yang menunda atau bahkan memilih untuk tidak memiliki anak sama sekali. Tak jarang, generasi muda di Jepang juga memilih untuk hidup sendiri dan tidak menikah, menyumbang pada rendahnya angka kelahiran yang mengkhawatirkan. Selain itu, Jepang juga memiliki populasi yang semakin tua, menjadikannya sebagai negara dengan proporsi penduduk lansia terbesar kedua di dunia setelah Italia.

Menteri Kesehatan Jepang untuk periode 2023-2024, Keizo Takemi, mengungkapkan keprihatinan mendalam mengenai kondisi ini. Ia memperingatkan bahwa pada dekade 2030-an, jumlah tenaga kerja muda di Jepang akan semakin menyusut. Oleh karena itu, Takemi menyebutkan bahwa enam tahun ke depan merupakan waktu yang sangat krusial bagi negara ini untuk mengatasi penurunan populasi yang semakin mendalam.

Di tengah krisis ini, muncul kabar yang beredar luas di media sosial bahwa Jepang mulai membuka lebih banyak kesempatan bagi tenaga kerja asing, termasuk dari Indonesia, untuk membantu mengisi kekurangan tenaga kerja yang semakin mendalam. Indonesia, dengan populasi muda yang besar, dianggap sebagai salah satu mitra potensial yang bisa membantu negara tersebut mengatasi dampak negatif dari penurunan jumlah penduduk.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI Tokyo) membenarkan kabar tersebut. Muhammad Al Aula, Koordinator Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya KBRI Tokyo, menyatakan bahwa kebutuhan tenaga kerja asing di Jepang memang sangat besar. “Penurunan jumlah penduduk di Jepang dan terbukanya peluang kerja bagi pekerja asing sudah menjadi pengetahuan umum di Jepang,” jelas Al Aula dalam wawancaranya dengan Kompas.com pada Rabu (26/2/2025).

Menurut Al Aula, tenaga kerja Indonesia (TKI) sangat dicari oleh pasar kerja Jepang. Indonesia dipilih sebagai salah satu negara pengirim tenaga kerja asing karena beberapa faktor, seperti kualitas kerja yang baik dan kemampuan beradaptasi dengan kultur sosial Jepang yang diakui. Al Aula juga menambahkan bahwa kebutuhan tenaga kerja asing di Jepang diperkirakan akan terus tinggi dalam beberapa tahun mendatang, dengan lapangan pekerjaan yang bervariasi.

Bagi pekerja migran Indonesia (PMI) yang ingin bekerja di Jepang, terdapat berbagai sektor yang sangat membutuhkan tenaga kerja, terutama dalam skema Specialized Skilled Worker (SSW). Beberapa sektor strategis yang membutuhkan pekerja asing di Jepang meliputi keperawatan, industri manufaktur, konstruksi, pembuatan kapal dan mesin kapal, perbaikan mobil, industri penerbangan, perhotelan, pertanian, perikanan, transportasi mobil dan kereta api, serta perhutanan.

KBRI Tokyo juga terus memberikan edukasi kepada calon pekerja Indonesia yang ingin bekerja di Jepang, agar mempersiapkan diri dengan matang, terutama dalam hal pemahaman terhadap pekerjaan yang akan dijalani, menelaah kontrak kerja dengan seksama, serta menguasai bahasa Jepang. Menurut Al Aula, penguasaan bahasa Jepang sangat penting baik untuk kelancaran bekerja maupun untuk kehidupan sehari-hari di Jepang.

Melihat besarnya peluang ini, Indonesia dapat menjadi mitra strategis bagi Jepang dalam mengatasi masalah populasi yang semakin menurun, sambil membuka kesempatan bagi para pekerja Indonesia untuk berkarir di negara maju tersebut.

Jerman Kian Konservatif, Migran Hadapi Tantangan Baru

Bagi Mohammad Azmouz, seorang tukang cukur asal Suriah yang kini menetap di Berlin, pemilu Jerman pada Minggu (23/2/2025) menjadi momen bersejarah. Di usianya yang ke-57, ia akhirnya bisa menggunakan hak pilihnya untuk pertama kalinya. Namun, di balik kegembiraan tersebut, ada kekhawatiran besar yang menghantuinya. Lonjakan dukungan terhadap Alternative for Germany (AfD)—partai sayap kanan yang dikenal dengan sikap anti-imigrasinya—membuatnya mempertanyakan masa depannya di negeri ini.

“Mengapa masih ada kebencian terhadap kami? Kami sudah bekerja, membangun kehidupan di sini, dan tidak menjadi beban bagi masyarakat. Kami mencintai rakyat Jerman,” ungkap Azmouz.

Dalam pemilu kali ini, kebijakan terkait suaka dan imigrasi menjadi salah satu isu utama yang mendominasi perdebatan. Hal ini memberi keuntungan bagi kelompok konservatif dan AfD, yang masing-masing menduduki posisi pertama dan kedua dalam hasil pemungutan suara.

Dilema Pemilih Imigran di Tengah Kenaikan Biaya Hidup

Selain meningkatnya sentimen anti-imigran, Azmouz juga mengaku khawatir dengan biaya hidup yang semakin tinggi. Karena itu, ia memutuskan untuk memberikan suaranya kepada partai sayap kiri, Die Linke, yang memperjuangkan keadilan sosial serta menawarkan lebih banyak bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kami merindukan masa-masa ketika Angela Merkel masih berkuasa,” ujarnya, mengenang kepemimpinan mantan kanselir Jerman tersebut. “Sekarang, segalanya terasa lebih mahal. Kami seperti terus berlari, tetapi tak pernah bisa mengejar.”

Kondisi ekonomi yang semakin sulit memang menjadi tantangan bagi banyak warga Jerman, terutama mereka yang berlatar belakang migran. Sebuah penelitian terbaru dari DeZIM mengungkap bahwa 63,4 persen warga migran merasa cemas dengan situasi ekonomi, dibandingkan dengan 46,7 persen warga asli Jerman.

Migran dalam Pemilu: Suara yang Semakin Berpengaruh

Jerman saat ini memiliki jumlah penduduk berlatar belakang migran tertinggi dalam sejarahnya. Diperkirakan lebih dari tujuh juta warga dengan keturunan imigran memenuhi syarat untuk memilih dalam pemilu kali ini, termasuk ratusan ribu mantan pengungsi yang telah menjadi warga negara.

Namun, tidak semua warga migran memiliki pandangan politik yang sama. Mohammed, seorang tukang cukur asal Yordania yang tidak memiliki hak pilih, justru melihat naiknya popularitas AfD sebagai peluang untuk perubahan.

“Jerman berhak melindungi perbatasan dan rakyatnya,” katanya. Ia bahkan mengaku akan memilih AfD jika partai tersebut ada di negaranya sendiri. Menurutnya, komunitas migran juga memiliki tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan aturan di Jerman. Ia mendukung sikap lebih tegas terhadap pelaku kriminal serta pembatasan reunifikasi keluarga pengungsi.

Perubahan Arah Politik di Kalangan Pemilih Migran

Secara historis, Partai Sosial Demokrat (SPD) merupakan pilihan utama bagi pemilih berlatar belakang imigran. Partai ini dikenal karena membela hak-hak pekerja, kesejahteraan sosial, dan kebijakan integrasi. Namun, pada pemilu kali ini, SPD mengalami penurunan dukungan yang cukup signifikan.

Alaa Eddin Mhanna, seorang operator pabrik asal Suriah yang tinggal di Ludwigsfelde, pernah memilih SPD pada pemilu 2021. Namun, tahun ini ia memutuskan untuk tidak mendukung partai tersebut lagi. Menurutnya, kebijakan SPD yang pro-Ukraina telah berdampak negatif pada perekonomian Jerman.

“Saya tidak merasa ada partai yang benar-benar mewakili saya,” ujarnya. Ia juga menilai bahwa melemahnya ekonomi Jerman menjadi faktor utama di balik meningkatnya popularitas AfD.

Masa Depan Jerman di Tangan Kepemimpinan Baru

Meskipun AfD meraih banyak suara, kelompok konservatif diperkirakan tidak akan berkoalisi dengan mereka. Namun, kekuatan mereka sebagai oposisi tetap menjadi hal yang mencemaskan bagi banyak kalangan, termasuk para imigran.

Di tengah ketidakpastian ini, Azmouz berharap bahwa Friedrich Merz, pemimpin baru Jerman, dapat membawa negara ini kembali ke jalur kemakmuran.

“Kami berharap pemimpin yang berkuasa bisa berbelas kasih, tidak hanya kepada para pengungsi, tetapi juga kepada seluruh rakyat Jerman,” tutupnya.

Dengan hasil pemilu yang mencerminkan polarisasi di masyarakat, masa depan Jerman kini bergantung pada bagaimana para pemimpin mengelola kebijakan ekonomi dan imigrasi di tahun-tahun mendatang.

Pesawat Delta Airlines Terbalik, Penumpang Dapat Ganti Rugi Sebesar Rp 490 Juta

Jakarta, 20 Februari 2025 – Delta Airlines mengumumkan akan memberikan kompensasi sebesar 30.000 dolar AS (setara dengan Rp 490 juta) kepada setiap penumpang yang terlibat dalam insiden kecelakaan pesawat yang terjadi pada Senin, 17 Februari 2025, di Bandara Internasional Toronto Pearson, Kanada. Meskipun memberikan kompensasi finansial, pihak maskapai menegaskan bahwa hal ini tidak mengurangi hak hukum para penumpang untuk menuntut lebih lanjut.

Menurut juru bicara Delta Airlines, kompensasi ini diberikan sebagai bentuk perhatian terhadap para korban dan keluarga mereka, namun tidak akan mempengaruhi hak hukum yang dimiliki oleh setiap penumpang untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut jika diperlukan. “Kompensasi ini tidak akan mempengaruhi hak-hak hukum yang dimiliki penumpang,” kata perwakilan Delta Airlines.

Penyelidikan Masih Berlangsung
Dewan Keselamatan Transportasi Kanada (TSB) saat ini tengah melakukan penyelidikan menyeluruh mengenai penyebab kecelakaan tersebut. Dalam upaya ini, mereka bekerja sama dengan Administrasi Penerbangan Federal AS (FAA), Delta Airlines, serta Mitsubishi, yang membeli lini pesawat CRJ dari Bombardier pada tahun 2019. Pada tahap awal penyelidikan, pihak berwenang sedang melakukan wawancara dengan saksi dan melakukan analisis terhadap kotak hitam pesawat yang berhasil ditemukan di lokasi kejadian.

Sementara itu, pihak berwenang juga sedang mempersiapkan pesawat yang terlibat kecelakaan untuk dipindahkan dari tempat kejadian. Mereka akan memeriksa landasan pacu untuk memastikan tidak ada kerusakan lebih lanjut sebelum area tersebut dibersihkan dan diserahkan kembali ke otoritas bandara untuk kembali beroperasi.

Penyelidikan Menyentuh Pada Keamanan Pilot
CEO Delta Airlines, Ed Bastian, angkat bicara mengenai spekulasi yang muncul terkait pengalaman pilot yang menerbangkan pesawat tersebut. Dalam keterangannya, Bastian menegaskan bahwa pilot tersebut memiliki pengalaman yang cukup, bahkan sangat terlatih dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrem, termasuk salju. “Semua pilot Delta dilatih untuk menghadapi kondisi cuaca ekstrem seperti yang terjadi saat kecelakaan ini,” jelas Bastian.

Meskipun kondisi cuaca yang sangat dingin dan angin kencang turut berkontribusi pada insiden tersebut, Bastian tetap memuji respons cepat dan profesional dari seluruh awak pesawat yang berusaha mengevakuasi penumpang dengan segera setelah kecelakaan terjadi.

Kondisi Penumpang
Delta Airlines juga memberikan informasi terkait kondisi para penumpang yang terluka dalam insiden ini. Pada Rabu, 20 Februari, hanya satu orang dari 21 penumpang yang masih dirawat di rumah sakit, sementara sisanya diperkirakan akan segera pulih. Meskipun kecelakaan ini meninggalkan dampak yang mengerikan, di mana 21 orang mengalami luka-luka dari total 80 orang di pesawat, pihak maskapai memastikan bahwa para korban dalam kondisi stabil dan akan bertahan hidup.

Insiden Lain di Amerika Utara
Kecelakaan pesawat Delta Airlines ini terjadi setelah sebuah insiden tragis lain di Amerika Utara, di mana helikopter Black Hawk milik Angkatan Darat AS bertabrakan dengan pesawat American Airlines di Washington DC, yang mengakibatkan 67 orang tewas. Peristiwa ini semakin memperjelas betapa pentingnya peningkatan keselamatan transportasi udara untuk menghindari kejadian-kejadian serupa di masa depan.

Meskipun kecelakaan ini menambah daftar panjang insiden yang mengguncang dunia penerbangan, Delta Airlines berjanji untuk terus berkomitmen pada keselamatan dan kenyamanan penumpang. Perusahaan berharap langkah kompensasi ini dapat sedikit meringankan beban yang ditanggung oleh korban dan keluarga mereka.

Warga Thailand Mabuk Cekikikan Setelah Kebun Ganja Terbakar

Kebakaran besar yang melanda sebuah kebun ganja di Pattaya, Thailand, pada Kamis malam, 13 Februari 2025, mengejutkan warga setempat dan mengundang reaksi tak terduga. Kejadian ini menarik perhatian banyak orang setelah api yang melalap lantai dua sebuah gedung tempat penanaman ganja dengan cepat menyebar, memicu kebingungannya warga sekitar. Menurut laporan dari The Thaiger yang diterima pada Selasa, 18 Februari 2025, kebakaran ini terjadi ketika api dengan cepat menghanguskan seluruh lantai gedung dan menyebarkan asap pekat ke area sekitar kompleks.

Segera setelah menerima laporan, Polisi Kota Pattaya dan tim Pemadam Kebakaran bergerak cepat menuju lokasi untuk mengatasi kebakaran. Petugas berjuang keras untuk memadamkan api, meski menghadapi tantangan berat akibat asap tebal yang memenuhi udara dan bau ganja yang menyengat. Proses pemadaman berlangsung lebih dari 30 menit, namun akhirnya api berhasil dijinakkan meskipun sejumlah kerusakan sudah terjadi.

Menurut keterangan petugas, kebakaran ini diduga disebabkan oleh arus pendek pada panel listrik, yang sering digunakan dalam proses penanaman ganja di lantai dua gedung tersebut. Kerugian materi yang ditimbulkan akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai sekitar 200.000 baht atau sekitar Rp 96,83 juta, meskipun tidak ada laporan korban jiwa dalam insiden tersebut.

Namun, yang menarik perhatian lebih adalah reaksi warga sekitar. Beberapa warga yang berada di dekat lokasi kejadian melaporkan mengalami gejala aneh akibat asap yang menyebar. Beberapa dari mereka mengaku merasa pusing, mata sembab, bahkan tertawa terbahak-bahak tanpa alasan yang jelas, seperti terpengaruh oleh asap ganja yang terhirup. Situasi ini sempat menambah kekacauan di sekitar area kebakaran, menciptakan suasana yang tak terduga dan membingungkan.

Kejadian ini menjadi bahan pembicaraan di berbagai media lokal dan memicu perbincangan tentang potensi risiko yang terkait dengan praktik penanaman ganja secara ilegal, serta dampaknya pada lingkungan sekitar. Kejadian tersebut juga membuka diskusi mengenai pentingnya regulasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan-kegiatan ilegal seperti ini di wilayah tersebut.

Taiwan Ambil Langkah Besar: Beli Senjata Miliaran Dollar dari AS

Taiwan tengah mempertimbangkan untuk membeli senjata senilai miliaran dolar dari Amerika Serikat (AS) sebagai upaya untuk memperkuat pertahanannya di tengah meningkatnya ancaman dari China. Sejumlah sumber yang dekat dengan pembicaraan tersebut mengungkapkan bahwa Taiwan berharap memperoleh dukungan dari pemerintahan AS yang baru, yang dipimpin oleh Donald Trump, untuk mendukung rencana pembelian senjata ini.

Menurut sumber-sumber yang tidak ingin disebutkan namanya, Taiwan telah melakukan pembicaraan intensif dengan Washington mengenai paket senjata yang sangat penting bagi kemajuan pertahanan mereka. Salah satu sumber mengatakan bahwa tujuan dari pembelian ini adalah untuk menunjukkan komitmen Taiwan dalam mempertahankan diri mereka dari potensi ancaman militer, khususnya dari China yang terus menekan wilayah tersebut.

Dikabarkan, paket pembelian tersebut kemungkinan akan mencakup rudal jelajah untuk pertahanan pantai serta roket HIMARS, yang dirancang untuk memberikan kemampuan serangan jarak jauh yang lebih kuat. Estimasi biaya untuk paket ini berkisar antara 7 hingga 10 miliar dolar AS, dengan beberapa sumber mengatakan angka tersebut bisa mencapai 8 miliar dolar.

Penasihat Keamanan Nasional AS, Mike Waltz, juga menyatakan keinginannya untuk mempercepat pengiriman senjata ke Taiwan, meskipun Gedung Putih belum memberikan komentar resmi terkait laporan ini.

Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Taiwan menolak untuk memberikan pernyataan rinci mengenai rencana pembelian tersebut, tetapi menyatakan bahwa pihaknya tetap fokus pada pembangunan kapasitas pertahanan mereka secara keseluruhan. “Persenjataan dan peralatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penguatan militer ini akan selalu menjadi bagian dari target tender kami,” ujar pernyataan resmi kementerian.

Sementara itu, China terus mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan akan menggunakan kekuatan militer untuk merebut kembali pulau tersebut. Taiwan, yang memiliki sistem pemerintahan demokratis, dengan tegas menolak klaim China dan menyatakan bahwa hanya rakyat Taiwan yang berhak menentukan masa depan politik mereka.

Presiden Ukraina Sebut Kesepakatan Mineral Trump Tak Penuhi Jaminan Keamanan

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengumumkan pada Sabtu (15/2/2025) bahwa ia telah membatalkan kesepakatan yang akan memberikan akses besar bagi Amerika Serikat ke sumber daya alam Ukraina. Menurut Zelensky, kesepakatan yang diajukan oleh mantan Presiden AS, Donald Trump, tidak memadai dalam memberikan jaminan keamanan bagi Ukraina, serta dinilai tidak cukup melindungi kepentingan negara tersebut.

Kesepakatan yang melibatkan akses AS ke mineral dan sumber daya alam Ukraina menjadi sorotan karena adanya ketegangan geopolitik seiring berlanjutnya invasi Rusia ke Ukraina. Trump, yang dikenal sebagai seorang pengusaha sukses dan kritikus tajam terhadap aliran dana internasional, sebelumnya mendorong agar Amerika Serikat dapat mengakses tanah jarang yang kaya akan mineral di Ukraina. Trump juga berpendapat bahwa akses ini akan membawa keuntungan ekonomi bagi AS.

Namun, Zelensky dengan tegas menanggapi kesepakatan tersebut dan menilai bahwa tidak ada jaminan perlindungan bagi Ukraina dalam dokumen yang disodorkan. “Perjanjian itu memang sudah ditandatangani di tingkat menteri, tetapi saya sebagai presiden memiliki hak untuk mengubah dan memengaruhi kualitasnya,” ujar Zelensky dalam konferensi pers di Konferensi Keamanan Munich.

Zelensky menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut belum siap dan tidak memadai untuk menjaga kepentingan Ukraina. “Dokumen ini harus disusun secara hukum dengan benar dan harus mencakup jaminan keamanan yang jelas. Namun, saya belum melihat ada kaitan antara dokumen tersebut dengan perlindungan untuk Ukraina,” jelasnya, menekankan bahwa segala perjanjian yang melibatkan sumber daya alam Ukraina harus didukung oleh jaminan keamanan yang kuat.

Keputusan Zelensky ini muncul setelah pejabat Ukraina memberikan draf kesepakatan tersebut kepada AS, serta beberapa hari setelah Trump berbicara langsung dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Ketegangan ini memunculkan kekhawatiran di kalangan negara-negara Eropa dan Kyiv, yang takut bahwa AS dan Rusia akan berusaha untuk mengakhiri konflik tanpa melibatkan mereka dalam proses tersebut.

Dengan langkah tegas ini, Zelensky menegaskan bahwa Ukraina akan menjaga independensinya dan memastikan bahwa setiap perjanjian yang dilakukan akan menguntungkan keamanan dan masa depan negara.

Vietnam Menyederhanakan Pemerintahan, Pangkas Kementerian-Lembaga Jadi 22

Pemerintah Vietnam mengambil langkah besar untuk efisiensi anggaran dengan memangkas jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22, yang berarti sekitar seperlima pekerjaan di sektor publik akan hilang. Keputusan ini berpotensi menghemat miliaran dollar AS, yang bisa digunakan untuk pengembangan ekonomi negara. Langkah ini juga terinspirasi oleh kebijakan penghematan anggaran yang pernah diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump. Rencana efisiensi anggaran ini rencananya akan segera diajukan kepada parlemen Vietnam dalam beberapa hari mendatang.

Namun, meskipun kebijakan ini dirancang untuk mengurangi pemborosan anggaran, langkah tersebut menimbulkan kecemasan di kalangan pegawai negeri. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan terjadinya pemangkasan jumlah pekerja sektor publik, yang mencakup berbagai sektor seperti media, pegawai negeri, polisi, hingga militer. Vietnam memiliki sekitar dua juta orang yang bekerja di sektor publik pada 2022, dan sekitar 20 persen dari mereka diperkirakan akan kehilangan pekerjaan dalam lima tahun mendatang.

Pemerintah Vietnam juga memprediksi bahwa sekitar 100.000 pegawai negeri akan diberhentikan atau diberikan pensiun dini. Salah satu contoh dampak dari kebijakan ini adalah pengalaman seorang pria berusia 42 tahun yang bekerja sebagai produser TV selama 12 tahun. Setelah saluran berita tempat dia bekerja ditutup, ia kehilangan pekerjaannya dan hanya diberi pemberitahuan dua minggu sebelum diberhentikan. Kini, pria tersebut terpaksa beralih profesi menjadi sopir taksi demi memenuhi kebutuhan keluarganya.

Menurut To Lam, pemimpin tertinggi Vietnam, keputusan ini meskipun terasa pahit, harus dilakukan demi kemajuan negara. “Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, terkadang kita harus menahan rasa sakit untuk mengangkat tumor,” katanya pada Desember 2024. Para pejabat negara menyebutkan bahwa kebijakan efisiensi ini merupakan bagian dari revolusi administratif yang akan mengurangi pemborosan dan mengarahkan negara menuju target ambisiusnya.

Dalam jangka panjang, efisiensi anggaran ini diharapkan bisa menghemat hingga 4,5 miliar dollar AS (sekitar Rp 72,5 triliun) dalam lima tahun. Meskipun demikian, biaya untuk pesangon dan pensiun dini diperkirakan lebih besar, mencapai lebih dari 5 miliar dollar AS (Rp 80 triliun). Selain itu, meskipun Vietnam mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan sebesar 7,1 persen pada 2024, tantangan yang dihadapi negara ini adalah dampak dari tarif impor yang dikenakan oleh pemerintahan AS.

Vietnam menargetkan status negara berpendapatan menengah pada tahun 2030, dan berharap bisa masuk dalam kategori negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Meskipun kebijakan ini membawa tantangan sosial, pihak berwenang optimis bahwa efisiensi anggaran akan mendukung pencapaian target ekonomi jangka panjang.

Kisah Haru Warga Thailand yang Kembali ke Rumah di Bangkok Setelah Pembebasan dari Gaza

Kabar menggembirakan datang dari Bangkok, Thailand, di mana lima warga negara Thailand yang disandera di Gaza akhirnya tiba kembali di tanah air mereka pada Minggu, 9 Februari 2025. Setelah lebih dari satu tahun berada dalam penahanan kelompok Hamas, kelima sandera ini kini dapat kembali bersatu dengan keluarga mereka, berkat kesepakatan gencatan senjata yang terjadi pada akhir Januari 2025.

Kelima warga Thailand yang bekerja sebagai petani tersebut disandera setelah serangan besar yang dilancarkan Hamas pada Oktober 2023. Mereka akhirnya dibebaskan pada 30 Januari 2025, berkat upaya diplomasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah Thailand dan organisasi internasional.

Begitu tiba di Bandara Suvarnabhumi Bangkok, suasana haru pun mewarnai momen kepulangan mereka. Saat keluar dari pesawat, kelima sandera tampak tak bisa menahan air mata kebahagiaan. Mereka langsung disambut hangat oleh keluarga dan kerabat yang telah menunggu lama. Senyum penuh kelegaan terlihat jelas di wajah mereka, seakan beban setahun penuh yang mereka tanggung akhirnya terlepas.

Kelima orang yang disandera antara lain adalah Watchara Sriaoun, Pongsak Tanna, Sathian Suwannakham, Surasak Lamnau, dan Bannawat Saethao. Mereka tiba pada pukul 07.30 waktu setempat, disambut oleh pejabat pemerintah serta keluarga mereka yang tak sabar menunggu.

Somboon Saethao, ayah dari Bannawat, dengan penuh sukacita menyatakan kegembiraannya setelah sekian lama menunggu kepulangan anaknya. “Saya merasa sangat bersyukur dan tak ingin dia pergi lagi jauh dari rumah,” ujar Somboon penuh haru. Ia menambahkan bahwa putranya pindah ke Israel sembilan bulan sebelum penculikannya untuk mencari nafkah demi keluarga.

Peristiwa penculikan tersebut terjadi setelah serangan besar Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, yang menyebabkan 31 warga Thailand menjadi korban. Dari jumlah tersebut, 23 orang berhasil dibebaskan pada akhir 2023, sementara dua orang lainnya dipastikan meninggal pada bulan Mei 2024. Satu orang lagi diyakini masih terjebak di Gaza.

Proses pembebasan kelima sandera ini tidaklah mudah. Pembebasan mereka terjadi di tengah ketegangan yang tinggi di Khan Younis, Gaza Selatan. Momen tersebut berlangsung dengan kericuhan saat anggota kelompok Jihad Islam dan Hamas berusaha mengendalikan kerumunan yang datang menyaksikan. Namun, meskipun penuh dengan kekacauan, kelima sandera berhasil kembali ke rumah mereka dengan selamat.

Kisah kepulangan mereka memberi harapan baru bagi keluarga-keluarga lainnya yang masih menunggu kabar tentang nasib orang-orang tercinta yang terjebak di tengah konflik yang tak kunjung reda di Gaza.