Arab Saudi dan Mesir Kecam Israel atas Penghentian Bantuan ke Gaza

Arab Saudi mengutuk keras keputusan Israel yang menangguhkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza meskipun telah ada kesepakatan sebelumnya. Pernyataan ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Minggu, menegaskan bahwa tindakan Israel merupakan bentuk hukuman kolektif yang bertentangan dengan hukum internasional. Langkah ini diumumkan setelah Hamas menolak usulan Steve Witkoff, utusan AS untuk Timur Tengah, terkait perpanjangan fase pertama gencatan senjata.

Arab Saudi mendesak komunitas internasional untuk bertindak tegas terhadap Israel serta memastikan kelangsungan distribusi bantuan kemanusiaan bagi rakyat Gaza. Menurut Riyadh, penggunaan bantuan sebagai alat tekanan politik sangat tidak dapat diterima, terutama saat kondisi kemanusiaan di Gaza semakin memburuk.

Mesir juga mengecam keputusan Israel dengan menyatakan bahwa kebijakan tersebut menunjukkan upaya mencapai tujuan politik dengan mengorbankan nyawa warga sipil. Kementerian Luar Negeri Mesir menegaskan bahwa tindakan ini menjadi semakin tidak dapat dibenarkan karena dilakukan saat Bulan Suci Ramadan, momen yang seharusnya mengedepankan solidaritas dan perdamaian.

Sementara itu, rencana gencatan senjata yang diajukan Steve Witkoff mencakup penghentian konflik selama Ramadan hingga Paskah, yang berlangsung sekitar satu setengah bulan. Usulan ini juga mencakup pembebasan separuh sandera Israel di Gaza pada hari pertama gencatan senjata, dengan pembebasan penuh jika kesepakatan permanen tercapai. Ramadan tahun ini berlangsung dari 28 Februari hingga 29 Maret, sementara Paskah Yahudi akan dirayakan pada 12 hingga 19 April.

Trump Tegaskan Komitmennya untuk Mengambil Alih dan Membangun Kembali Gaza

Pada Minggu (9/2/2025), Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menegaskan komitmennya untuk membeli dan mengambil alih Gaza. Dalam pernyataan yang disampaikan kepada wartawan di Air Force One, saat dalam perjalanan menuju New Orleans untuk menghadiri Super Bowl, Trump mengungkapkan, “Kami berkomitmen untuk membeli dan memiliki Gaza.” Ia menjelaskan bahwa sebagian dari wilayah Gaza dapat dibangun kembali oleh negara-negara Timur Tengah, namun di bawah pengawasan AS. Trump menekankan bahwa Amerika Serikat berencana untuk menguasai Gaza dan memastikan agar Hamas tidak kembali berkuasa.

Trump juga mengatakan bahwa ia akan mempertimbangkan permintaan untuk menerima pengungsi Palestina ke AS, meskipun keputusan tersebut akan dilihat berdasarkan tiap kasus secara individual. Menanggapi rencana Trump, Ezzat El Rashq, anggota biro politik Hamas, mengkritik pernyataan tersebut, menyebutkan bahwa Gaza adalah bagian yang tak terpisahkan dari Palestina, dan bukan properti yang bisa diperdagangkan.

Meskipun Trump telah mengungkapkan gagasan tentang pemindahan warga Palestina dari Gaza, serta membangun kembali wilayah itu sebagai bagian dari upaya besar-besaran, ketidakjelasan tentang otoritas yang akan mengelola Gaza masih menjadi tanda tanya. Perubahan besar ini datang setelah lebih dari setahun serangan yang melanda Gaza, yang merupakan balasan atas serangan Hamas pada Oktober 2023. Pengumuman Trump segera mendapat kritik dari berbagai negara.

Sebelumnya, Presiden Israel Isaac Herzog menyebutkan bahwa Trump berencana untuk bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman untuk membahas proposal tersebut, meskipun waktu dan tempat pertemuan belum dipastikan. Herzog juga mengungkapkan bahwa Trump akan segera bertemu dengan Raja Yordania Abdullah. Meski demikian, Arab Saudi dan banyak pemimpin dunia lainnya telah menolak keras rencana Trump untuk Gaza.

Rencana Kontroversial Trump: Kuasai Gaza dan Relokasi Warganya

Mantan Presiden AS, Donald Trump, kembali membuat pernyataan kontroversial dengan mengusulkan agar Amerika Serikat mengambil alih Jalur Gaza setelah perang berkepanjangan antara Israel dan Hamas. Ia mengusulkan agar seluruh penduduk Gaza direlokasi sementara, dengan rencana mengubah wilayah itu menjadi pusat ekonomi yang berkembang pesat, menyerupai Riviera di Timur Tengah.

Menurut laporan The New York Times pada Rabu (5/2/2025), Timur Tengah merupakan wilayah yang sangat penting bagi jaringan bisnis keluarga Trump, termasuk di Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Israel. Faktor ini menimbulkan spekulasi mengenai kepentingan ekonomi di balik usulan tersebut.

Trump, yang berlatar belakang sebagai pengembang properti, membandingkan proyek relokasi warga Palestina dengan pembangunan real estat di New York. Ia berpendapat bahwa jika Gaza dikuasai dan dikembangkan secara ekonomi, maka lapangan pekerjaan akan tercipta, membawa perubahan signifikan bagi kawasan tersebut.

Namun, pernyataan Trump menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Mesir, Rusia, China, serta sekutu-sekutu AS di Eropa mengecam rencana itu, menganggapnya berpotensi memicu konflik lebih luas dan melanggar hukum internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa serta organisasi hak asasi manusia bahkan memperingatkan bahwa usulan ini bisa dikategorikan sebagai pembersihan etnis.

Di tengah kritik yang mengemuka, tim Trump berusaha mengklarifikasi pernyataannya. Sekretaris pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menegaskan bahwa presiden tidak berniat melancarkan operasi militer di Gaza dan relokasi yang disebutkan bersifat sementara, bukan permanen.

Meski begitu, kontroversi mengenai jaringan bisnis keluarga Trump di Timur Tengah tetap menjadi sorotan, dengan pertanyaan yang muncul mengenai kepentingan di balik usulan dramatis ini.

Rusia : Eskalasi Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Bencana Kawasan

Pada 14 Oktober 2024, situasi di Timur Tengah semakin memanas seiring dengan meningkatnya keterlibatan Rusia dalam konflik yang melanda wilayah tersebut. Dalam beberapa pekan terakhir, Rusia telah mengirimkan lebih banyak pasukan dan peralatan militer ke negara-negara sekutunya, terutama di Suriah dan Iran. Langkah ini menimbulkan kekhawatiran bahwa konflik ini dapat meluas dan melibatkan lebih banyak negara di kawasan.

Reaksi internasional terhadap langkah Rusia bervariasi. Negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan negara-negara anggota NATO, mengutuk tindakan Moskow dan menyerukan penarikan pasukan. Di sisi lain, negara-negara seperti China dan beberapa negara Arab mendukung keberadaan Rusia sebagai penyeimbang kekuatan di kawasan. Hal ini menciptakan ketegangan diplomatik yang semakin dalam, dengan kemungkinan konsekuensi yang tidak terduga.

Meningkatnya ketegangan ini dapat memicu bencana kemanusiaan yang lebih besar. Organisasi PBB memperingatkan bahwa serangan militer yang meningkat dapat menyebabkan lebih banyak pengungsi dan korban sipil. Dengan situasi yang semakin genting, banyak pihak berharap ada upaya diplomatik untuk meredakan konflik dan mencegah bencana yang lebih besar di kawasan ini.

Keterlibatan Rusia di Timur Tengah juga memiliki latar belakang kepentingan ekonomi dan strategis. Sumber daya alam yang melimpah, terutama minyak dan gas, menjadi faktor kunci dalam ketegangan ini. Negara-negara di kawasan tersebut berusaha mempertahankan kontrol atas sumber daya mereka, sementara Rusia berusaha memperluas pengaruhnya. Jika situasi ini tidak ditangani dengan bijak, dampaknya bisa merembet ke seluruh dunia.

Militer Iran Bersiap Serang Israel Kembali

Teheran – Dalam perkembangan yang memicu kekhawatiran di Timur Tengah, militer Iran dilaporkan bersiap untuk melancarkan serangan baru terhadap Israel. Persiapan ini terjadi di tengah ketegangan yang terus meningkat antara kedua negara dan menyusul serangkaian insiden yang melibatkan serangan udara dan konfrontasi militer.

Pejabat tinggi Iran mengeluarkan pernyataan bahwa negara mereka tidak akan ragu untuk melindungi kepentingan nasionalnya. “Kami memiliki kapasitas untuk menanggapi setiap agresi. Israel harus siap menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka,” ujar seorang jenderal senior di Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC). Pernyataan ini menegaskan komitmen Iran untuk mempertahankan posisinya di kawasan.

Ketegangan antara Iran dan Israel telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dengan kedua negara saling menuduh melakukan serangan siber dan militer. Israel secara rutin melakukan serangan udara terhadap sasaran-sasaran yang dianggap sebagai ancaman dari Iran di Suriah. Di sisi lain, Iran terus mendukung kelompok-kelompok militan di wilayah tersebut, yang juga berusaha mengganggu keamanan Israel.

Kekhawatiran akan konflik yang lebih luas kini menarik perhatian komunitas internasional. Banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, menyerukan penyelesaian damai dan dialog antara kedua pihak. “Kami mendesak semua pihak untuk menahan diri dan mencari solusi diplomatik sebelum situasi semakin memburuk,” kata seorang diplomat senior dari Uni Eropa.

Jika serangan benar-benar terjadi, dampaknya bisa sangat luas, mempengaruhi stabilitas regional dan menyebabkan lonjakan ketegangan di negara-negara tetangga. Warga sipil di kedua negara, serta negara-negara sekitar, mungkin akan menjadi korban dalam konflik yang dapat memperburuk krisis kemanusiaan di kawasan tersebut.

Dengan persiapan militer Iran yang meningkat dan retorika yang tajam terhadap Israel, situasi di Timur Tengah tetap tidak menentu. Komunitas internasional harus berperan aktif dalam meredakan ketegangan untuk mencegah terjadinya konflik yang lebih besar dan menghormati stabilitas kawasan.