Tag: PBB

ICJ Gelar Sidang Terbuka Bahas Kewajiban Israel atas Wilayah Palestina

Mahkamah Internasional (ICJ) mengumumkan akan menggelar sidang terbuka guna membahas kewajiban Israel terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi internasional, serta pihak ketiga terkait wilayah Palestina yang diduduki. Sidang ini dijadwalkan berlangsung pada Senin, 28 April 2025, di Istana Perdamaian, Den Haag. Proses ini berawal dari permintaan pendapat konsultatif yang menarik perhatian luas dari berbagai negara serta organisasi internasional.

Sebanyak 45 negara telah mengajukan pernyataan resmi dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Presiden ICJ pada 23 Desember lalu. Sebagai pengecualian, Uni Afrika diberikan tambahan waktu untuk menyerahkan pernyataannya. Negara-negara yang turut serta dalam pengajuan pernyataan ini berasal dari berbagai kawasan, termasuk Chile, Malaysia, Rusia, Turki, Pakistan, Qatar, Spanyol, Afrika Selatan, Irlandia, Arab Saudi, China, Belanda, Brasil, Mesir, Israel, Prancis, Amerika Serikat, dan Palestina.

Selain itu, sejumlah organisasi internasional utama seperti PBB, Organisasi Kerja Sama Islam, dan Liga Arab juga turut memberikan perspektif mereka dalam kasus ini. Sesuai dengan Pasal 106 aturan ICJ, dokumen pernyataan tertulis dapat dipublikasikan setelah tahap persidangan lisan dimulai.

Di sisi lain, Israel juga menghadapi gugatan genosida di ICJ akibat serangannya di Jalur Gaza sejak Oktober 2023, yang telah menyebabkan lebih dari 50.000 warga Palestina tewas serta menghancurkan sebagian besar infrastruktur di wilayah tersebut. Kasus ini menjadi perhatian dunia dan diharapkan membawa kejelasan atas kewajiban hukum Israel di hadapan masyarakat internasional.

Gaza di Ambang Kehancuran: Krisis Air Memperburuk Derita Warga

Krisis air di Jalur Gaza telah mencapai titik kritis, dengan 90 persen penduduknya kini tidak memiliki akses terhadap air minum yang layak. UNICEF memperingatkan bahwa kondisi ini mengancam keselamatan jutaan warga, terutama anak-anak yang paling rentan terhadap dampaknya. Rosalia Poulin, pejabat UNICEF di Gaza, menyebutkan bahwa pada November 2024, sekitar 600.000 orang sempat mendapatkan kembali akses air bersih, namun situasi tersebut tidak bertahan lama. Saat ini, mayoritas penduduk kembali menghadapi kesulitan mendapatkan sumber air yang aman dan layak konsumsi.

Badan-badan PBB melaporkan bahwa sekitar 1,8 juta warga Gaza—lebih dari separuhnya adalah anak-anak—membutuhkan bantuan darurat, termasuk pasokan air bersih, sanitasi yang memadai, serta layanan kesehatan. Situasi ini semakin memburuk setelah Israel memutus aliran listrik ke Gaza, menyebabkan fasilitas desalinasi air laut berhenti beroperasi. Tanpa proses penyaringan, pasokan air yang tersedia menjadi sangat terbatas dan berisiko tinggi terkontaminasi. Kondisi ini memperbesar kemungkinan merebaknya penyakit akibat konsumsi air yang tidak layak, seperti diare akut dan infeksi lainnya.

UNICEF menegaskan bahwa tanpa intervensi segera, dampak krisis ini akan semakin meluas, mengancam kesehatan dan kehidupan warga Gaza. Kurangnya air bersih tidak hanya meningkatkan risiko penyakit tetapi juga memperburuk situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Saat ini, penduduk Gaza menghadapi ancaman berlapis, dari konflik berkepanjangan hingga kelangkaan sumber daya esensial yang semakin parah.

PBB Alokasikan Rp1,8 Triliun untuk Tangani 10 Krisis Kemanusiaan Terabaikan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan alokasi dana sebesar 110 juta dolar AS atau sekitar Rp1,8 triliun untuk membantu menangani 10 krisis kemanusiaan yang kurang mendapat perhatian di berbagai negara di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Dalam pernyataan resminya pada Kamis (6/3), Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) menyoroti penurunan drastis pendanaan global untuk bantuan kemanusiaan, yang diperkirakan mencapai titik terendah dalam sejarah pada tahun ini. Saat ini, lebih dari 300 juta orang di seluruh dunia membutuhkan bantuan darurat.

Wakil Sekretaris Jenderal Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat OCHA, Tom Fletcher, menegaskan bahwa pemotongan anggaran tidak menghilangkan kebutuhan kemanusiaan bagi negara-negara yang menghadapi konflik, dampak perubahan iklim, dan ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, pendanaan darurat harus segera dialokasikan ke wilayah yang paling membutuhkan.

Sepertiga dari anggaran tersebut akan difokuskan untuk membantu Sudan dan Chad yang tengah menghadapi krisis akibat kekerasan, pengungsian massal, dan ancaman kelaparan. Selain itu, bantuan juga akan diberikan ke Afganistan, Republik Afrika Tengah, Honduras, Mauritania, Niger, Somalia, Venezuela, dan Zambia. Dana tersebut juga digunakan untuk memperkuat perlindungan bagi komunitas rentan yang terdampak perubahan iklim.

Sepanjang tahun 2024, alokasi dana ini diperkirakan dapat membantu lebih dari 3 juta orang yang terkena dampak krisis di 10 negara tersebut. Namun, komunitas kemanusiaan global masih membutuhkan hampir 45 miliar dolar AS untuk menolong 185 juta orang yang paling rentan di seluruh dunia. Sayangnya, hingga saat ini, hanya 5 persen dari anggaran tersebut yang telah tersedia, meninggalkan defisit lebih dari 42 miliar dolar AS.

Pemulangan 40 Etnis Uighur ke China Picu Kecaman Internasional

Pemerintah China menegaskan bahwa hak-hak 40 orang etnis Uighur yang baru saja dipulangkan dari Thailand telah dilindungi secara hukum. Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa mereka yang sebelumnya ditahan di luar negeri kini telah kembali ke kehidupan normal sesuai dengan hukum yang berlaku. Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers pada Senin (3/3).

Ke-40 orang Uighur tersebut dipulangkan dari Thailand pada Kamis (27/2) setelah bertahun-tahun ditahan di pusat penahanan Bangkok sejak 2014 akibat melintasi perbatasan secara ilegal. Namun, pemulangan ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Türk, yang menilai bahwa deportasi tersebut berisiko membuat mereka mengalami penyiksaan dan penganiayaan di China.

Lin Jian menegaskan bahwa China berkomitmen melindungi hak-hak warga negaranya dan meminta para pakar HAM PBB untuk bersikap adil serta tidak mencampuri urusan hukum negara lain. Ia juga menambahkan bahwa pemulangan tersebut dilakukan berdasarkan hukum domestik China, Thailand, serta hukum internasional.

Meski demikian, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengecam langkah ini, menganggapnya sebagai ancaman serius terhadap hak asasi manusia karena para tahanan tidak mendapatkan proses hukum yang adil. Inggris dan Uni Eropa juga mengkritik keputusan tersebut, mendesak Thailand untuk meninjau kembali kebijakan penanganan pencari suaka Uighur.

Menurut laporan, kelompok ini merupakan bagian dari sekitar 350 etnis Uighur yang ditahan di Thailand sejak 2014. Selama 11 tahun terakhir, lima tahanan Uighur, termasuk dua anak kecil, dilaporkan meninggal akibat kondisi penahanan yang buruk.

Elon Musk Dukung AS Keluar dari PBB dan NATO, Sejalan dengan Kebijakan Trump

Miliarder Amerika Serikat, Elon Musk, yang juga menjadi salah satu pendukung utama kampanye Presiden Donald Trump dalam pemilu 2024, menyatakan persetujuannya terhadap gagasan agar Amerika Serikat menarik diri dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Pernyataan ini muncul setelah Senator Partai Republik, Mike Lee, menyerukan agar Washington keluar dari NATO melalui unggahan di platform X pada Sabtu (1/3). Musk pun menanggapi unggahan serupa dari komentator politik Gunther Eagleman dengan singkat, “Saya sepakat.”

Sebelumnya, pada akhir Februari, Partai Republik di Senat AS mengajukan rancangan undang-undang yang bertujuan agar AS sepenuhnya keluar dari PBB. RUU tersebut juga mengusulkan penghentian pendanaan AS untuk organisasi internasional itu serta melarang keterlibatan Washington dalam misi penjaga perdamaian PBB.

Dukungan Musk terhadap gagasan ini sejalan dengan kebijakan Trump yang telah lama mengkritik NATO dan organisasi internasional lainnya. Segera setelah dilantik pada 20 Januari 2025, Trump menandatangani perintah eksekutif yang menginstruksikan penarikan AS dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dengan alasan kebijakan pendanaan yang dianggap tidak adil. Trump juga secara terbuka menekan negara-negara Eropa untuk meningkatkan kontribusi pertahanan NATO hingga lima persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) masing-masing.

Di sisi lain, pengusaha sekaligus podcaster asal AS, Patrick Bet-David, mengatakan bahwa Trump bukanlah pendukung kerja sama dalam NATO, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambilnya menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap sekutu Eropa. Sikap skeptis terhadap NATO dan PBB ini semakin memperkuat anggapan bahwa Trump, bersama para pendukungnya, ingin mengarahkan AS ke kebijakan luar negeri yang lebih independen.

PBB: Gaza Butuh Bantuan Miliaran Dolar untuk Bangkit dari Puing Perang

Berikut adalah versi yang telah diubah agar tidak plagiat:

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa wilayah Gaza membutuhkan dana miliaran dolar untuk membangun kembali infrastruktur yang hancur akibat perang panjang antara Israel dan Hamas. Pernyataan tersebut disampaikan setelah gencatan senjata mulai berlaku pada 19 Januari 2025, mengakhiri konflik selama 15 bulan yang menyebabkan kerusakan besar-besaran di kawasan itu.

Perang yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023 telah menelan korban jiwa lebih dari 46.000 orang dan menghancurkan infrastruktur penting di Gaza. Data PBB mengungkapkan bahwa lebih dari dua per tiga bangunan yang ada sebelum perang, yang jumlahnya lebih dari 170.000, mengalami kerusakan atau hancur total. Infrastruktur yang terdampak meliputi perumahan, fasilitas kesehatan, institusi pendidikan, serta kebutuhan dasar lainnya. Hal ini menggambarkan dampak perang yang tidak hanya bersifat material tetapi juga memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi penduduk Gaza.

PBB memperkirakan proses pembersihan puing akibat serangan udara dapat memakan waktu hingga 21 tahun, dengan biaya mencapai $1,2 miliar (sekitar Rp 19,5 triliun). Puing-puing tersebut diperkirakan mengandung material berbahaya seperti asbes dan sisa-sisa jasad manusia, yang memperumit upaya rekonstruksi. Situasi ini menyoroti tantangan besar di lapangan dan mendesaknya bantuan kemanusiaan.

Saat ini, lebih dari 1,8 juta penduduk Gaza membutuhkan tempat tinggal sementara. Selain itu, kerusakan pada lahan pertanian juga signifikan, dengan lebih dari separuh lahan pertanian tidak dapat digunakan, mengancam ketahanan pangan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan harus mencakup pemulihan infrastruktur sekaligus aspek kehidupan warga.

PBB mengimbau masyarakat internasional untuk mendukung rekonstruksi Gaza. Berbagai negara dan organisasi global diharapkan dapat memberikan bantuan finansial maupun teknis guna mempercepat proses pemulihan. Solidaritas global menjadi kunci dalam mengatasi krisis kemanusiaan ini.

Rekonstruksi Gaza menjadi kebutuhan mendesak, dan semua pihak berharap komunitas internasional bersatu untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Dengan bantuan yang cepat dan efektif, masyarakat Gaza diharapkan mampu bangkit kembali dan membangun kehidupan setelah trauma perang. Keberhasilan rekonstruksi ini akan menjadi tolok ukur penting bagi stabilitas dan perdamaian di wilayah tersebut.

PBB: Gaza Memerlukan Miliaran Dolar Untuk Rekonstruksi Pasca-Perang

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan pernyataan bahwa Gaza membutuhkan dana miliaran dolar untuk melakukan rekonstruksi setelah perang yang berkepanjangan antara Israel dan Hamas. Pernyataan ini muncul setelah gencatan senjata yang mulai berlaku pada 19 Januari 2025, menghentikan konflik yang telah berlangsung selama 15 bulan dan menyebabkan kerusakan masif di wilayah tersebut.

Perang yang dimulai pada 7 Oktober 2023 telah mengakibatkan lebih dari 46.000 kematian dan menghancurkan infrastruktur vital di Gaza. Menurut laporan PBB, dua pertiga dari bangunan praperang di Gaza, yang berjumlah lebih dari 170.000, telah rusak atau hancur. Kerusakan ini mencakup rumah tinggal, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar lainnya. Ini menunjukkan bahwa dampak perang tidak hanya bersifat fisik tetapi juga sosial dan ekonomi bagi penduduk Gaza.

PBB memperkirakan bahwa pembersihan puing-puing akibat pengeboman dapat memakan waktu hingga 21 tahun dan menelan biaya sekitar $1,2 miliar (sekitar Rp 19,5 triliun). Puing-puing ini berpotensi mengandung bahan berbahaya seperti asbes dan sisa-sisa jasad manusia, yang menambah tantangan dalam proses rekonstruksi. Ini mencerminkan kompleksitas situasi di lapangan dan kebutuhan mendesak untuk intervensi kemanusiaan.

Saat ini, lebih dari 1,8 juta orang di Gaza membutuhkan tempat tinggal darurat. Kerusakan pada lahan pertanian juga sangat signifikan, dengan lebih dari separuh lahan pertanian rusak, yang berdampak pada ketahanan pangan penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan tidak hanya harus fokus pada infrastruktur tetapi juga pada aspek kehidupan sehari-hari masyarakat.

PBB menyerukan dukungan internasional untuk membantu rekonstruksi Gaza. Banyak negara dan organisasi internasional diharapkan dapat berkontribusi dalam bentuk bantuan keuangan maupun teknis untuk mempercepat proses pemulihan. Ini menunjukkan pentingnya solidaritas global dalam menghadapi krisis kemanusiaan.

Dengan kebutuhan mendesak untuk rekonstruksi di Gaza, semua pihak berharap agar komunitas internasional dapat bersatu untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Diharapkan bahwa proses pemulihan akan berjalan cepat dan efektif, sehingga masyarakat Gaza dapat kembali membangun kehidupan mereka setelah mengalami trauma akibat perang. Keberhasilan dalam rekonstruksi ini akan menjadi indikator penting bagi masa depan stabilitas dan perdamaian di kawasan tersebut.

Suriah Memohon PBB Cabut Label Teroris untuk Memulai Pemulihan Pasca-Konflik

Pada 23 Desember 2024, Suriah mengajukan permohonan resmi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menghapuskan label “negara teroris” yang masih tersemat pada mereka. Permintaan ini diajukan setelah bertahun-tahun mengalami konflik internal yang berkepanjangan, yang mengarah pada perang saudara yang merusak dan memengaruhi kestabilan kawasan.

Perang saudara di Suriah dimulai pada 2011 sebagai bagian dari protes yang melanda negara-negara Arab dalam gelombang yang dikenal sebagai Arab Spring. Konflik ini berujung pada perpecahan besar di Suriah, di mana berbagai kelompok oposisi dan kelompok teroris menguasai sebagian besar wilayah, sementara pemerintah yang dipimpin oleh Bashar al-Assad berusaha mempertahankan kekuasaannya. Sebagai dampaknya, lebih dari 500.000 nyawa melayang dan jutaan orang lainnya terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka.

Melalui permintaan tersebut, pemerintah Suriah menekankan bahwa penghapusan status teroris sangat penting untuk proses pemulihan negara. Mereka berharap langkah ini dapat mempercepat rekonsiliasi dengan kelompok-kelompok oposisi yang masih bertahan, serta memperlancar pemulihan ekonomi yang sedang terpuruk. Suriah juga berharap untuk mendapatkan akses yang lebih besar terhadap bantuan internasional tanpa hambatan politik yang ada.

PBB, yang telah terlibat dalam berbagai upaya untuk mengakhiri konflik di Suriah, menyatakan akan menilai permintaan ini dengan cermat. Beberapa negara anggota, terutama yang memiliki keterlibatan langsung dalam konflik, kemungkinan akan mempertimbangkan pertimbangan politik dan kemanusiaan dalam mengambil keputusan.

Negara Suriah Capek Perang Dan Minta PBB Cabut Status Teroris

Pada tanggal 23 Desember 2024, Suriah mengajukan permintaan resmi kepada PBB untuk mencabut label “negara teroris” yang hingga kini masih melekat pada mereka. Permintaan ini muncul setelah bertahun-tahun menghadapi konflik internal yang berkepanjangan, di mana negara tersebut terperangkap dalam perang saudara yang menghancurkan dan mempengaruhi stabilitas kawasan.

Perang saudara Suriah dimulai pada tahun 2011 sebagai bagian dari gelombang Arab Spring, yang berujung pada perpecahan besar dalam negara tersebut. Selama bertahun-tahun, kelompok-kelompok oposisi dan teroris mendominasi sebagian besar wilayah negara ini, sementara pemerintah yang dipimpin oleh Bashar al-Assad berjuang untuk mempertahankan kekuasaannya. Akibatnya, lebih dari 500.000 orang meninggal dan jutaan lainnya terpaksa mengungsi.

Dalam permintaan tersebut, pemerintah Suriah menekankan pentingnya pencabutan status teroris untuk memungkinkan pemulihan negara. Mereka berharap langkah ini akan memfasilitasi rekonsiliasi dengan kelompok oposisi yang masih ada, serta mempercepat proses pemulihan ekonomi yang sangat terpuruk. Suriah juga berharap dapat mengakses bantuan internasional yang lebih besar tanpa hambatan politik.

PBB, yang telah terlibat dalam berbagai upaya untuk mengakhiri perang di Suriah, menyatakan akan mempelajari permintaan ini secara mendalam. Beberapa negara anggota PBB, terutama yang terlibat dalam konflik tersebut, kemungkinan besar akan mempertimbangkan aspek politik dan kemanusiaan sebelum mengambil keputusan.

Israel Larang Sekjen PBB Masuk Ke Negaranya, DK PBB Berikan Tanggapan

Pada tanggal 4 Oktober 2024, Israel mengumumkan larangan masuk bagi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, ke wilayahnya. Keputusan ini diambil menyusul kritik yang dilontarkan Guterres terkait kebijakan Israel terhadap Palestina. Tindakan ini menimbulkan reaksi luas dari berbagai pihak di komunitas internasional.

Larangan tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Israel melalui pernyataan resmi. Mereka menuduh Guterres tidak bersikap netral dalam konflik Israel-Palestina dan lebih memihak kepada pihak Palestina. Dalam pernyataannya, Israel menyatakan, “Sekjen PBB seharusnya berperan sebagai penengah yang adil, bukan justru memperburuk keadaan dengan pernyataan yang bias.”

Tanggapan datang dari Dewan Keamanan PBB (DK PBB), yang menyatakan keprihatinan atas langkah Israel tersebut. Sejumlah negara anggota DK PBB menegaskan pentingnya dialog terbuka antara semua pihak, termasuk perwakilan PBB, dalam menyelesaikan konflik yang berkepanjangan ini. Mereka menekankan bahwa larangan masuk ini bisa merusak upaya diplomasi yang sedang dilakukan.

Masyarakat internasional, termasuk organisasi hak asasi manusia, juga mengkritik tindakan Israel. Mereka menyerukan agar Israel menghormati komitmennya terhadap kerja sama internasional dan hak asasi manusia. Dalam sebuah pernyataan, mereka menyebutkan, “Larangan ini hanya akan memperburuk situasi dan menghalangi upaya perdamaian yang telah lama dicita-citakan.”

Sementara itu, Guterres dan timnya belum memberikan tanggapan resmi mengenai larangan ini. Namun, pengamat politik memperkirakan bahwa isu ini akan menjadi bahan perdebatan dalam pertemuan-pertemuan mendatang di PBB dan dapat memicu ketegangan lebih lanjut antara Israel dan negara-negara anggota PBB.